Speaker A
Dalam pandangan saya, dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar ketika dikatakan tidak memenuhi, tidak lagi memenuhi syarat, sesungguhnya yang diacu adalah syarat yang ada dalam konstitusi juga, yaitu Pasal 6.
Ahli Bivitri Susanti jelaskan pemakzulan tidak bisa digunakan dalam sidang gugatan ijazah Gibran, MK yang berwenang menangani.
Key Takeaways
- Pemakzulan tidak bisa digunakan untuk kasus gugatan ijazah Gibran.
- Pasal 7A UUD mengacu pada syarat dalam Pasal 6, bukan syarat administrasi.
- Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berwenang menangani perkara ini.
- Penting membedakan antara syarat konstitusional dan administrasi dalam hukum.
- Pendapat ahli memberikan kejelasan hukum dalam kasus ini.
What the video covers
- Bivitri Susanti menjelaskan Pasal 7A UUD mengacu pada syarat dalam Pasal 6, bukan syarat administrasi.
- Menurutnya, rezim pemakzulan tidak dapat diterapkan dalam perkara gugatan ijazah Gibran.
- Pemakzulan bukan mekanisme yang relevan untuk kasus ini.
- Bivitri menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang berwenang menangani perkara tersebut.
- Penjelasan ini diberikan dalam konteks sidang gugatan terkait ijazah Gibran.
- Fokus diskusi adalah pada aspek hukum konstitusional mengenai syarat dan prosedur pemakzulan.
- Pentingnya memahami perbedaan antara syarat konstitusional dan syarat administrasi dalam konteks hukum.
- Perdebatan hukum ini menunjukkan kompleksitas kasus gugatan ijazah Gibran.
- Pendapat ahli memberikan perspektif hukum yang mendalam terhadap kasus ini.
- Kasus ini menjadi sorotan publik dan penting untuk dipahami dari sisi hukum.
Full Transcript — Download SRT & Markdown
Speaker A
Sedangkan syarat administrasi itu tidak, ee, tidak dalam, ee, konteks apa yang, ee, dimaksud oleh Pasal 7A.
Speaker A
Makanya menurut saya, impeachment, apa, rezim impeachment itu bukan, bukan rezim yang kita bisa gunakan dalam perkara ini.
Speaker A
Nah, kalau pertanyaan apakah makanya harus MK yang melakukan, yes.
Topics:Sidang GugatanIjazah GibranBivitri SusantiPemakzulanMahkamah KonstitusiPasal 7A UUDPasal 6 UUDHukum KonstitusiKOMPASTVGugatan Hukum
