Speaker A
Operasi Tangkap Tangan atau OTT di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 14 orang ditangkap dalam OTT tersebut.
KPK melakukan OTT di BNPB, menangkap 14 orang termasuk Sekretaris Utama terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.
Key Takeaways
- OTT KPK di BNPB mengungkap dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta dana siap pakai bencana.
- Sekretaris Utama BNPB termasuk dalam 14 orang yang ditangkap KPK.
- Barang bukti berupa uang tunai dan emas disita untuk mencegah kerugian negara lebih besar.
- Kasus ini menunjukkan kerawanan korupsi dalam pengelolaan dana bencana yang bersifat fleksibel.
- BNPB berkomitmen tidak mengintervensi proses hukum dan KPK akan menetapkan tersangka segera.
What the video covers
- KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan BNPB dan menangkap 14 orang termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian.
- Penangkapan dilakukan di wilayah Jabodetabek dengan barang bukti uang tunai Rp1,4 miliar dan logam mulia emas.
- Dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa serta penggunaan dana siap pakai bencana di BNPB.
- BNPB menyatakan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses penyelidikan KPK.
- Peneliti Pukat UGM menilai OTT ini sangat mengecewakan karena dana bencana seharusnya akuntabel meski bersifat fleksibel.
- Modus korupsi diduga berupa kickback dari penyedia barang dan jasa kepada pejabat BNPB.
- KPK masih mendalami konstruksi perkara dan menentukan pasal yang akan dikenakan kepada tersangka.
- Selain pejabat BNPB, turut diamankan pihak swasta dan pejabat pembuat komitmen (PPK).
- Penggunaan dana siap pakai bencana diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2018 yang menjadi perhatian dalam kasus ini.
- Pimpinan KPK akan segera menetapkan status hukum para pihak dalam waktu 1x24 jam setelah OTT.
Chapters
- 00:00OTT KPK di BNPB dan Penangkapan 14 Orang
- 02:33Reaksi dan Penilaian Peneliti Pukat UGM
- 04:50Modus Dugaan Korupsi dan Peran Pejabat BNPB
- 06:51Proses Hukum dan Penetapan Status Hukum oleh KPK
- 08:57Barang Bukti dan Keterangan Resmi KPK
- 10:59Pembahasan Regulasi Dana Siap Pakai Bencana
- 14:19Analisis dan Dampak Kasus Korupsi di BNPB
- 17:46Penutup dan Harapan Perbaikan Internal BNPB
Full Transcript — Download SRT & Markdown
Speaker A
KPK membenarkan kegiatan tangkap tangan tindak pidana korupsi di lingkungan BNPB pada Selasa. Dalam OTT, KPK menangkap 14 orang, di antaranya sekretaris utama BNPB yang merupakan pejabat eselon 1 di lingkungan BNPB yang posisinya tepat di bawah kepala BNPB. KPK bilang
Speaker A
penangkapan terhadap 14 orang dilakukan penyidik di wilayah Jabodetabek. KPK menyita uang tunai 1,4 miliar dan logam mulia emas. OTT di lingkungan BNPB ini diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di BNPB.
Speaker A
Konfirmasi bahwa telah terjadi peristiwa tertangkap tangan bukan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang.
Speaker A
Di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK, dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta.
Speaker A
Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar.
Speaker A
Menanggapi OTT yang dilakukan KPK, jubir BNPB Berton Panjaitan dalam keterangan tertulisnya menyatakan BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum.
Speaker A
Peneliti Pukat UGM Zainurrahman menyatakan OTT KPK terhadap pejabat di lingkungan BNPB sebagai hal yang mengecewakan. KPK menyebut salah satu pejabat dari 14 orang yang ditangkap KPK merupakan sekretaris utama BNPB Rustian.
Speaker A
Ini sangat mengecewakan ya ketika dana yang terkait dengan pengelolaan penanggulangan bencana, meskipun mungkin terkait dengan pengadaan barang dan jasanya, diduga dilakukan korupsi. Sebenarnya memang bukan hal yang asing. Ada berbagai kasus terkait dengan korupsi dalam pengelolaan dan
Speaker A
penanganan bencana. Kenapa? Karena di sana ada dana-dana yang bersifat pengadaan darurat, ada dana siap pakai, juga ada bentuk-bentuk hibah dari pemerintah pusat kepada daerah maupun terkait dengan bantuan. Nah, dana-dana itu biasanya memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dengan
Speaker A
tingkat akuntabilitas yang berbeda dengan dana-dana yang bersifat reguler. Nah, seharusnya memang akuntabilitas untuk dana pengelolaan bencana itu tidak terpengaruh dengan statusnya yang seringkali harus dikeluarkan ketika keadaan darurat.
Speaker A
Namun demikian, ketika dana tersebut bersifat fleksibel biasanya ada kerawanan, sehingga itulah yang banyak dimanfaatkan oleh para pelaku. Nah, untuk kasus ini memang kita masih harus menunggu apakah itu terkait dengan pengadaan barang dan jasa di BNPB
Speaker A
ataukah seperti apa. Kalau terkait dengan pengadaan barang dan jasa, modus paling umum biasanya adalah berupa kickback dari para penyedia barang dan jasa kepada para pejabat yang memiliki kewenangan di dalam pengadaan barang dan jasa tersebut.
Speaker A
Heeh. Nah, kalau tadi ditanyakan bahwa ini masih dalam suasana bencana khususnya Karutma, ya tentu sebenarnya kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada bentuk korupsi dalam keadaan tertentu sebagai pemberat.
Speaker A
I tapi kalau kita melihat salah satu orang yang ditangkap ini adalah pejabat sekretaris utama BNPB. Kalau Anda melihat dari penangkapan, meskipun tadi kita sepakat bahwa ini masih dalam pemeriksaan begitu ya, harus menunggu pernyataan resmi dari KPK, Anda
Speaker A
melihat apakah keterlibatan sestama dalam kasus ini menurut Anda? Ya, kalau terkait dengan birokrat ini kan birokrat artinya ya biasanya tidak jauh dari pengadaan barang dan jasa.
Speaker A
Biasanya di sana kan ada PPK-nya, kemudian ada swastanya. Nah, biasanya swastanya memberikan kickback kepada PPK maupun pejabat-pejabat yang memiliki kewenangan untuk menentukan sehingga kemudian proyeknya dapat berjalan lancar sesuai dengan keinginan pihak. Nah, kita dengar keterangan dari KPK diduga ada
Speaker A
uang sekitar Rp1,4 miliar. Ini uang ini apa? Apakah uang terkait dengan suap-suap?
Speaker A
Heeh. Artinya ada pemberian dari swasta kepada penyelenggara negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hukum ataukah itu gratifikasi, pemberian dalam arti luas, ataukah itu merupakan kerugian keuangan negara yang disita oleh KPK agar tidak kemudian timbul kerugian yang
Speaker A
jauh lebih besar. Informasi terkini akan disampaikan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juru kamera Febri James di gedung KPK Jakarta. Tival, bagaimana perkembangan terbaru kasus ini dan siapa saja 14 orang yang diamankan KPK?
Speaker A
Saya dan teman-teman wartawan lain di gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan ini Renata masih menunggu keterangan resmi yang semoga dalam waktu dekat ini akan segera disampaikan oleh Otoritas Komisi Pemberantasan Korupsi. Mengingat dalam kurun 1x24 jam setelah
Speaker A
operasi tangkap tangan, KPK punya tugas untuk menetapkan status hukum baik itu kepada pihak-pihak yang dirasa patut bertanggung jawab dalam dugaan perkara yang dimaksud oleh KPK dalam berkaitan langsung dengan pengadaan barang dan jasa serta menjelaskan kronologi atau konstruksi perkara ini.
Speaker A
Kemarin dijelaskan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo di Yogyakarta kepada wartawan bahwa ini disebutkan berhubungan langsung dengan pengadaan barang dan jasa. Itu satu poin. Dan poin lainnya ini ada kaitannya juga dengan pengadaan atau pemakaian dana siap pakai bencana. Ini yang juga bakal menarik
Speaker A
untuk dicermati. Sejauh mana kemudian 14 pihak yang ditangkap kemarin dalam proses tangkap tangan di kawasan Jabodetabek ini punya peran masing-masing, konstruksinya bagaimana dalam konteks pengadaan barang dan jasa, apa saja yang dimainkan dalam tanda kutip dalam dugaan perkara ini. Setidaknya yang saya
Speaker A
cermati juga Budi Prasetyo menyampaikan kepada wartawan saat itu bahwa setelah 14 orang ini dibawa ke gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan untuk dimintai keterangannya melengkapi kronologi perkara ini, pimpinan KPK juga menjalankan expos perkara atau gelar perkara untuk menentukan pasal apa yang
Speaker A
patut digunakan untuk mendalami perkara ini, untuk kalau kemudian kasus ini naik ke tahap penyidikan dan kemudian bakal ditetapkan siapa yang patut bertanggung jawab dalam hal ini adalah siapa-siapa saja yang pihak di bisa dikenakan status sebagai tersangka.
Speaker A
Sedikit mengilas balik lagi saat Budi menyampaikan 14 pihak itu. Eh, tidak hanya sestama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rustian yang ditangkap saat itu, tapi ada beberapa pihak lain. Tidak hanya pihak swasta, tapi ada juga pejabat pembuat komitmen atau PPK, kemudian tenaga ahli serta
Speaker A
pegawai di Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga turut dibawa untuk diminta keterangannya di hadapan penyidik. Untuk barang bukti yang disita, tidak hanya uang tunai dengan nilai Rp1,4 miliar itu disebut sebagai nilai awal atau nilai sementara dari proses OTT yang
Speaker A
berlangsung kemarin, tapi juga ada logam mulia dalam bentuk emas, baik itu emas batangan maupun tabungan emas. Tidak diterangkan saat itu konteks perkara atau konteks pengadaan barang dan jasa ini berkaitan dengan bencana apa. Tapi yang disampaikan oleh Budi Prasetyo
Speaker A
kepada wartawan saat itu bahwa ini masih akan didalami termasuk pengenaan pasal yang patut dilayangkan kepada pihak-pihak ID ataupun siapapun yang nantinya bakal berstatus sebagai tersangka dalam dugaan perkara ini.
Speaker A
Terutama juga yang saya masih cermati di sini adalah konteks pemakaian dana siap pakai bencana. Kita perlu paham lagi dalam aturan terakhir yang disampaikan atau berkaitan langsung dengan penggunaan dana siap pakai bencana ini itu tertuang di Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2018
Speaker A
tentang penggunaan dana siap pakai. Disampaikan dalam aturan itu sebetulnya secara garis besar untuk pencairan dan penggunaan DSP atau dana siap pakai itu diperlukan penetapan status keadaan darurat bencana serta pengajuan usulan resmi atau permohonan dari pemerintah daerah kepada kepala BNPB. Nah, ini juga
Speaker A
yang patut menjadi perhatian kita bersama-sama dalam konteks.
Speaker A
oleh KPK dalam dugaannya setidaknya sampai dengan saat ini. setidaknya yang saya pahami belum untuk sampai detik ini ya karena belum ada konferensi pers atau keterangan resmi dari pihak KPK maka yang perlu kita nantikan adalah siapa tersangka yang patut bertanggung jawab
Speaker A
dalam perkara ini Renata baik KPK memiliki waktu 1* 24 jam untuk menentukan status hukum dari 14 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan kita nantikan bagaimana apa saja peran-peran dan juga konstruksi perkaranya terima kasih banyak laporan lengkapnya Jurnas Kompas TVAL Soles dan
Speaker A
juru kamera Febri James langsung dari Gedung Merah Putih Jakarta KPK Jakarta dan saudara kita bahas soal OTT KPK bersama Komisioner KPK 2015 hingga 2019 Saud Sitemorang. Selamat pagi Pak Saud.
Speaker A
Halo, selamat pagi. Apa kabar? Baik Pak Saud. Ee bagaimana kabarnya? Baik Pak. Baikbaik. Baik.
Speaker A
Mudah-mudahan cepat hujan turun ya nih. Baik, Pak Saud. Kita melihat bagaimana kemarin KPK kembali melakukan OTT dan sayang sekali ini menyasar salah satu lembaga yang juga cukup disoroti akhir-akhir ini karena kita melihat bagaimana bencana yang belakangan terjadi ee mulai dari Aceh kemudian NTT
Speaker A
kemudian Carhood lah. Nah, kalau kita kembali lagi ke kasus ataupun OTT yang terjadi semalam kita lihat salah satu yang ditangkap ini PAUD adalah sestama.
Speaker A
Menurut Pak Saud ini dugaannya seperti apa jika kasus ini melibatkan pihak setingkat sastama yang notabnya memang langsung di bawah kepala BNPB, Pak?
Speaker A
Y kalau saya nanti mohon dikoreksi kalau salah, tapi yang saya tangkap dari pernyataannya Budi kemarin itu ada kata DE DSP itu ya dana siap pakai.
Speaker A
Hm. Dana siap pakai ini kalau di negara-negara lain tuh bisa digunakan ambil ambil aja umpamanya Inggris, Australia, Amerika, Singapura dana siap pakai ini memang ada hal yang bisa digunakan umpamanya dalam keadaan tertentu mereka butuh pompa air yang banyak gitu ya. Terus kemudian mereka
Speaker A
harus impor dan seterusnya. Ee mereka ee bisa mengadakan itu tapi semuanya prosedurnya harus transparan. Jadi artinya gini, kalau memang betul nanti itu persoalan dan DSP itu dana siap pakai itu untuk konteks Indonesia ee tentunya itu siap pakai ketika ada
Speaker A
bencana kan. Enggak juga kita tiba-tiba harus ee membeli sesuatu kalau tidak ada yang darurat. Nah, kalau by definition-nya itu pengadaan barang kemudian itu nanti dalam keadaan bencana seperti sekarang ini banyak ini memang orang ini bisa dihukum mati nih nanti
Speaker A
kayaknya nanti karena karena dalam keadaan bencana sekarang dia masih korupsi kan hari ini kita banyak bencana nih he dana siap pakai itu bagaimana mereka saya ngerti konstruksinya tetapi karena keuangan negara itu pasal 2, pasal 3 itu bisa dihukum mati itu walaupun dalam
Speaker A
banyak hal saya masih debat juga tentang itu, tapi silakan aja kita enggak, saya enggak dalam posisi memutuskan itu, tapi dia berpotensi untuk diancam di situ.
Speaker A
Nah, kalau tadi Mbak tanya bagaimana posisinya dari struktur organisasi eslon 1 di situ kan ada ee selalu ada yang disebut sebagai pengelola anggaran, kuasa pengguna anggaran dan seterusnya.
Speaker A
itu KPK sudah paham siapa yang sebenar bertanggung jawab, siapa melakukan apa, siapa berbuat apa. Dan jangan lupa OTT itu selalu di garis depannya itu sudah ada peristiwa pidana sebelumnya.
Speaker A
Hm. Nah, peristiwa pidana ada sebelumnya. Kemudian KPK melakukan penyelidikan. Ketika melakukan penyelidikan dimulailah ee mengikut surveilance, stakeout, mengikuti segala macam terjadi lagi peristiwa pidananya.
Speaker A
Jadi ee peristiwa pidana itu terjadi pada saat bencana. Tadi sudah kita sebut pasal 2, pasal 3. Tetapi bagaimana keadaan darurat yang seperti sekarang ini enggak bisa dipahami oleh badan yang harusnya bertanggung jawab gitu loh.
Speaker A
Kita enggak ngerti itu. Hampir tiap hari kita ngelihat ada bencana di negeri ini. Ya, bencana itu bukan dilihat hanya skala masib tidak masifnya. Tapi kalau memang bencana kebakaran pun dia korupsi di situ, itu pun tidak boleh. Walaupun kebakaran itu hanya menyangkut sebuah
Speaker A
rumah atau sekelompok ee area dan seterusnya, ada peristiwa yang disebutnya kedaruratan. Nah, kemudian aturan-aturan itu ee ya tentu nanti kalau pengadaan barang ada peran LKPP dan seterusnya nanti silakan KPK akan melihat itu. Saya pasti KPK sudah pernah masuk untuk melakukan
Speaker A
apa yang kita sebut sebagai ee supervisi untuk bagaimana pengadaan ini terlebih di badan ya bencana yang kaitannya ada dana siap pakainya itu menjadi digunakan betul-betul kan di sebetulnya dana siap pakai bukan dana siap korupsi gitu itu beda. Nah, ini mungkin yang menurut saya
Speaker A
pemberatannya ini akan luar biasa kalau menurut kalaupun tidak saya pikir nanti kita perlu lihat perkembangannya lebih lanjut gitu, Mbak.
Speaker A
Oke. Pasaut ini juga yang menjadi menarik karena memang untuk melakukan pencari ee pencairan untuk dana siap pakai ini ee membutuhkan beragam prosedur begitu ya. Ada harus ee pemerintah daerah dan instansi terkait yang terdampak ini menyampaikan usulan.
Speaker A
Kemudian ini juga harus di ee setujui langsung oleh pimpinan BNPB. Pertanyaan saya, berarti ada kemungkinan juga kepala daerah atau pemerintah daerah yang kemudian juga ikut terseret jika memang ini berkaitan dengan dana siapakah yang ee yang diot-kan pada hari
Speaker A
kemarin, Pak Saud? Iya, nanti di kita lihat konstruksinya siapa berbaut apa di situ. Ee katakanlah mereka juga memenuhi prosedur ya kan itu ada keputusan itu pasti ada keputusan kepala badan ya. Nah, kalau enggak ada keputusan kepala badan yang mengatur itu
Speaker A
tentu jadi aneh ya. Kalau sebelumnya itu kan juga ada masalah itu yang kaitannya dengan kementerian lain ya mengenai DSPU ini yang kemudian ada mencatat dugaan dokumen yang tanggal mundur pembayarannya sebelum kontrak dan seterusnya nanti itu KPK yang bisa
Speaker A
ngelihat. Tetapi yang paling penting bagi kita di mana ee emas itu yang tadi diambil itu dan uang itu dari mana, kapan, sudah berapa kali sudah kalau by definition tadi saya katakan kalau dia OTT tentu tuh sudah ada kejadian
Speaker A
sebelumnya dan kemudian ee tidak menutup kemungkinan juga jangan-jangan KPK juga sudah melihat audit BPK juga tuh yang ee seperti peristiwa pidana di beberapa sebelumnya itu kan ada itu sampai ratusan 300 miliar gitu ya. ya, yang kemudian PPK-nya harus bertanggung jawab
Speaker A
ee yang kemudian ee BNPB-nya juga terkait di situ. Jadi nanti kita tinggal melihat siapa berbuat apanya dalam kaitannya interagency conversation dalam hal ini ee di kementerian lain atau di badan lain dengan LKPP atau dengan dengan kementerian kalau dengan pemda
Speaker A
juga seperti apa. Kalau di daerah tentu mereka dibawa koordinasi dengan pemerintah daerah selain mereka vertikal kepada BNPB di Jakarta. Jadi yang ee menurut saya agak luar biasa di kasus ini ee kita memang enggak mengerti ya dalam keadaan negara seperti ini masih
Speaker A
juga melakukan ee kalau Presiden bilang ini kita memang dikelilingi oleh bencana cukup banyak walaupun orang seking guyon ring ring of fire segala macam itu. Ya memang kita banyak bencana dan saya pikir kita memerlukan orang-orang yang yang integritasnya jelas gitu loh. Dan saya
Speaker A
pikir nanti kita lihat ee risiko korupsi di BNPB ini saya pikir kita harus menjadi lebih lebih fokus ya dibandingkan yang lain karena ini nyangkutnya nyawa gitu. Kalau katakanlah yang tempat lain bukan tidak menyangkut nyawa juga tapi ini penderitaan orang
Speaker A
tuh kan jadi double ya. He kedaruratan ya. Harus ditolong terus itu dikorupsi gitu loh Mbak. Gimana tuh?
Speaker A
Iya. E Pak Saud begini eh kita tahu posisi Sestama yang kemudian terseret ini kan posisinya orang kedua ibaratnya di BNPB begitu. Bisa Pak Saud jelaskan kepada kami berarti seurgen itu ya pengawasan di dalam BNPB seperti apa sampai akhirnya tindak dugaan tindak
Speaker A
pidana korupsi ini bisa terjadi di saat bencana begitu banyak terjadi di Indonesia dan ini menyeret orang kedua di BNPB, Pak.
Speaker A
Iya. bisa jadi kepala badannya yang enggak get in touch kepada sesmanya ini ya, Sesamanya ini karena kan day by day operation-nya di SESAMA pasti mulai dari SDM, anggaran, strategi ee visi, misi, organisasi ya kan ee kepala badan bisa berganti-ganti
Speaker A
gitu ya. yang selalu berada di sana umumnya itu adalah yang karir gitu ya, adalah orang-orang yang di posisi sestama dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar memahami organisasi itu di bisnis prosesnya [tertawa] seperti apa. Tetapi kan sering-sering ketika dia
Speaker A
memahami bisnis proses justru kemudian dia justru memainkan bisnis proses itu. Nah, ini yang menurut saya kepala badan tidak get in touch di situ. mereka tidak masuk masuk ke detail-detail sehingga kemudian bahkan kita enggak paham ee penanggulangan bencana itu ee seperti
Speaker A
apa. Kalau menang penanggulangan bencana itu alertnya aja mesti 24 jam tuh enggak mungkin enggak seperti badan lain yang mungkin bisa lebih les stres, lebih santai gitu ya. Bencana itu 24 jam bisa terjadi kapan aja. Jadi ee kemudian kalau kita bicara korupsi, ini ee
Speaker A
menunjukkan bahwa kita enggak enggak menempatkan orang-orang yang benar-benar alert terhadap bencana, alert terhadap ment korupsinya, gitu kan. Jadi itu yang saya bilang tadi ini penderitaan rakyatnya jadi dua kali lipat nih. I kan begitu Mbak.
Speaker A
Oke. Ee kalau menurut Pak Saud melihat struktur BNPB sendiri itu sebenarnya fungsi pengawasannya siapa yang paling bertanggung jawab? Berarti memang kepala BNPB yang harusnya memang hands on melihat ee dana siap pakai ini dicairkan begitu Pak Saud.
Speaker A
Iya. Selalu biasanya kan di mana-mana ada Inspektorat. He. Selalu juga pasti ada komisi etik juga.
Speaker A
Kalau enggak ada malah jadi aneh gitu ya. Jadi kan sebelum kita masuk kepada ee katakanlah pengadaan barang, penggunaan DSP ini kan semuanya itu ada prosesnya, ada keputusan kepala badan.
Speaker A
Nah, itu nanti akan dilihat oleh KPK dari nanti kelihatan niat jahatnya tuh, Mbak, keputusan kepala badan itu dilangkahi atau seperti apa dan seterusnya. Dan kemudian kalau kita pertanyakan bagaimana posisi Sestam eslon 1 yang membawahi ee kuasa pengguna anggaran di situ nanti siapa-siapa
Speaker A
kemudian ee pengguna anggaran e bagaimana juga ee apa namanya ide dari awal itu diputuskan ke atas sampai kita harus membeli ee sesuatu itu kan berawal dari eslon yang terbawah tuh di berapa hal mulai dari eslon 4 eslon 2 direktur
Speaker A
dan seterusnya. Nah, itu nanti kan akan terlihat sebagaimana dominannya. Kalau memang kemudian kemarin dalam hal ini sesama langsung dibawa dan potensinya dia terkait langsung, nah ini menjadi lebih pasti ya, dia di situ menunjukkan ee apa namanya tanggung jawab yang harus
Speaker A
lebih besar. Ee jadi artinya KPK bisa memastikan apakah tadi yang 14 orang itu semuanya nanti bakal ee dijel dimintai pertanggung jawabannya, perbuatannya atau hanya kemudian dimintain keterangan kita tidak lihat.
Speaker A
nanti kita lihat. Tetapi kalau kita katakan dari ee ada signal yang strong atau small signal yang kita lihat bahwa kemudian eestama ini atau posisi satu di bawah kepala badan yang kemudian ikut bermain di sini. Saya bisa membayangkan ini berarti bukan di proyek hanya di
Speaker A
dalam dana siap pakai saja nih. Ada mungkin dana-dana yang lain dan seterusnya. Jadi silakan kita berikan itu kepada KPK untuk mendalaminya. ee kita titip pesan KPK ini dibuat dibuat dibuat tobat nih orang-orang dibuat kapok nih karena bencana ini hampir
Speaker A
setiap hari loh dan ini kan menginspirasi juga badan-badan penanggulangan bencana di daerah iya kan mereka kan bilang itu gimana di pusat aja kayak begitu gitu sedangkan kita uang juga sulit kan sekarang bagaimana anda sudah uang sulit bencana banyak
Speaker A
anda korup pemberatannya luar biasa kita lihat aja hakim gimana nanti mutuskan ini gitu Mbak KPK punya waktu 1 kali 24 jam ya Pak untuk kemudian menentukan status hukum dari pihak-pihak yang kemudian ditangkap dan juga konstruksi perkaranya nanti juga akan disampaikan kan biasanya di
Speaker A
konferensi pers. Tapi kalau kita melihat barang buktinya, Pak, ini kan yang di sita ada uang 1,4 miliar dan juga emas.
Speaker A
Ee koreksi saya tetapi kalau misalnya kita melihat barang buktinya ini R,4 miliar sebenarnya dalam tanda kutip ini kecil. Tapi menurut Pak Saud melihat barang yang disita ini indikasinya seperti apa? Apakah ini bisa lebih besar sebenarnya dari apa yang kemudian kita
Speaker A
lihat ee oleh penyidik menyita? Nah, ini yang kita nanti kita lihat kan selalunya biasa itu bentuknya itu adalah gratifikasi ataupun pemerasan.
Speaker A
Hm. Jadi si peny penyedia barang tuh di diminta tuh nanti kita lihat bagaimana kemungkinannya. Iya kan? Bisa juga pemerasan, perbuatan curang ya. Kemudian juga ee kemudian penyelewangan jabatannya dan seterusnya atau gratifikasi. Nanti kita lihat di dalam expos nanti ke ee konferensi pers di
Speaker A
pasal berapa mereka dikenakan apakah hanya di pasal 23-nya. Tapi bisa dipastikan pasal 2, pasal 3 juga ini kalau memang itu adalah biaya uangnya pemerintah ya itu bisa jadi itu yang utama nanti dan itu harus dikenakan karena negara menjadi rugi karena
Speaker A
perilaku dia. Nah, tinggal nanti kita lihat pasalnya alternatifnya seperti apa atau kumulatifnya gimana nanti penyelitik lebih paham. kita kan enggak ngelihat paham ya detail-detail kasus itu. Tetapi kalau kita bicara kemudian ini bisa jadi dari pemerasan atau permintaan setoran atau mengancam
Speaker A
menahan pembayaran dan seterusnya itu kan modus-modus tuh nanti keterangannya ee atau kemudian harga yang kemudian digelembungkan nanti kan kita lihat tuh nanti ee sehingga kemudian ketemu emas yang tadi itu mereka PK berani sita kan tentu itu ada hubungannya nanti kita
Speaker A
lihat bagaimana apa kemudian nanti itu kaitannya dengan pembelian dan seterusnya nya atau kemudian ee biaya distribusi, margin dan seterusnya itu nanti KPK akan lihat, Mbak. Cuma gitu kira-kira.
Speaker A
Oke, Pak Saut. Terakhir, Pak. Ini kan kita tahu bencana e nampaknya masih banyak sekali yang harus ditangani ya, Pak. Ee dengan diseretnya BNPB, terseretnya BNPB ke kasus korupsi ini, bagaimana kemudian perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan khususnya di internal BNPB untuk menertibkan ee
Speaker A
kemudian pencairan dari dana. Siapakah ini? Pasaut. Iya. Saya pikir pesannya cukup jelas. Perintah Presiden kejar sampai ke Antartika. Makanya tadi kemarin saya juga agak excited melihat ini. Ini kita berharap KPK mengejar mereka sampai ke Antartikanya sampai semuanya. Dan tidak
Speaker A
hanya di badan ini aja negara lagi sulit ya. Jadi maksud saya ini strong signal kita kirim ke market, ke pasar, kepada masyarakat bahwa KPK sudah mulai berada di tempat yang benar untuk kemudian melakukan penindakan sampai tuntas. Jadi tidak hanya kemudian ee
Speaker A
sepotong-sepotong gitu ya dan tidak hanya di lembaga ini aja potensinya. Kita melihat kemarin saya juga mendengar di beberapa kementerian tuh ada hal-hal yang terkait juga dengan pangan dan seterusnya. He.
Speaker A
Sehingga kemudian ee harapan kita adalah bagaimana sebenarnya kalau kita bisa mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negara yang lagi sulit ini. Kemudian ee bagaimana auditnya, bagaimana transparansinya, bagaimana akuntab acantability-nya, kemudian laut jauh dari conflict of interestnya.
Speaker A
Dan sekali lagi juga harus dengan fair bagaimana kita bisa membawa setiap orang harus bertanggung jawab di sini tidak hanya kemudian ee kena politisasi dan seterusnya. ini yang kemudian akan menciptakan kepastian sehingga kemudian market bisa lebih percaya lagi dan
Speaker A
rupiah kita menjadi lebih baik dan kemudian ekonomi lebih ee bergerak lagi dengan cepat di tengah yang belum bisa kita pastikan ee sampai kapan nih hujan akan turun nih atau kemudian bencana akan turun terus gitu kira-kira Mbak.
Speaker A
Baik, terima kasih banyak PUD sudah berbagi pandangan komisioner KPK periode 2015 sampai dengan 2019 South Situmorang sudah bergabung di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu, Pak.
Speaker A
Jangan beranjak, Saudara. Breaking News Kompas TV akan kembali usai jedah.
Topics:KPKOTTBNPBkorupsipengadaan barang dan jasadana siap pakai bencanaSekretaris Utama BNPBkickbackpenegakan hukumpengelolaan bencana
