Speaker A
Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB. 14 orang ditangkap dalam OTT tersebut.
KPK melakukan OTT di BNPB, menangkap 14 orang termasuk Sekretaris Utama, menyita uang Rp 1,4 miliar dan emas terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.
Key Takeaways
- OTT KPK di BNPB mengungkap dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dengan nilai barang bukti besar.
- Korupsi dalam pengelolaan dana bencana rawan terjadi karena fleksibilitas dan urgensi dana.
- BNPB berkomitmen mendukung proses hukum dan memperkuat pengawasan internal.
- Status hukum 14 orang yang diamankan akan ditentukan dalam 1x24 jam.
- Publik menunggu keterangan resmi KPK terkait detail kasus dan keterkaitan dengan bencana tertentu.
What the video covers
- KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada 13 Oktober.
- Sebanyak 14 orang diamankan, termasuk Sekretaris Utama BNPB, PPK, dan pihak swasta.
- Barang bukti yang disita berupa uang tunai sekitar Rp 1,4 miliar dan logam mulia emas.
- OTT diduga terkait dengan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di BNPB.
- KPK masih menyelidiki apakah kasus ini terkait dengan bencana tertentu seperti Karhutla atau bencana lainnya.
- BNPB menyatakan sikap kooperatif, menghormati proses hukum, dan tidak akan melakukan intervensi.
- BNPB juga menginstruksikan Inspektorat Utama untuk melakukan penelusuran internal dan pengamanan dokumen.
- Peneliti Pukat UGM menyoroti kerawanan korupsi dalam pengelolaan dana bencana yang bersifat fleksibel dan darurat.
- KPK akan menentukan status hukum para tersangka dalam waktu 1x24 jam setelah penangkapan.
- Konferensi pers resmi dari KPK terkait OTT ini masih ditunggu oleh publik dan media.
Chapters
- 00:00KPK Lakukan OTT di BNPB dan Tangkap 14 Orang
- 01:29Identitas Tersangka dan Barang Bukti yang Disita
- 02:53Keterangan Resmi BNPB dan Sikap Kooperatif
- 06:24Penjelasan Juru Bicara KPK dan Dugaan Kasus Korupsi
- 08:11Analisis Peneliti Pukat UGM tentang Korupsi Dana Bencana
- 10:54Modus Korupsi dan Potensi Tersangka Lain
- 13:23Penutupan dan Harapan Konferensi Pers KPK
Full Transcript — Download SRT & Markdown
Speaker A
KPK membenarkan kegiatan tangkap tangan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Selasa. Dalam OTT, KPK menangkap 14 orang, di antaranya Sekretaris Utama BNPB. KPK menyebut penangkapan terhadap 14 orang dilakukan penyidik KPK di wilayah Jabodetabek.
Speaker A
Pak, tadi digeledah ya, Pak? Yang mana? Pak, disegel ya? Dalam OTT, KPK juga menyita uang tunai 1,4 miliar rupiah dan logam mulia emas.
Speaker A
OTT di lingkungan BNPB ini diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di BNPB.
Speaker A
Konfirm bahwa telah terjadi peristiwa tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang.
Speaker A
Di antaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta.
Speaker A
Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas.
Speaker A
Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah. KPK melakukan OTT di lingkungan BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Sebanyak 14 orang ditangkap disertai penyitaan uang tunai 1,4 miliar rupiah dan emas logam mulia.
Speaker A
Perkembangannya kita akan bergabung dengan reporter atau jurnalis Kompas TV Zahwa Majid di gedung KPK Jakarta.
Speaker A
Zahwa, selamat malam Zahwa. Ya, malam Dian. Zahwa, bisa Anda jelaskan ini eh operasi tangkap tangannya kapan berlangsung dan kemudian juga siapa saja yang ditangkap dan apakah orang-orang yang ditangkap ini sudah dibawa ke gedung Merah Putih KPK?
Speaker A
Ya, Dian dan juga saudara, operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK itu dilakukan pada eh malam hari ini, eh yakni pada Selasa tanggal 13 Oktober, eh 13 Oktober ini. Namun kami bisa eh belum bisa mengkonfirmasi lebih lanjut eh apakah keseluruhan 14 eh pihak ini sudah berada di gedung Merah Putih atau masih eh belum itu masih eh kami masih belum bisa mengkonfirmasi. Namun dari juru bicara KPK sendiri Budi Prasetyo mengatakan bahwa 14 pihak itu telah diamankan dari eh di wilayah Jabodetabek begitu dan di antara 14
Speaker A
De- di antara 14 pihak yang diamankan itu adalah Sekretaris Utama dan ada PPK dan ada unsur-unsur lainnya termasuk juga dari pihak swasta. Dan tak hanya dari eh eh beberapa pihak yang diamankan, KPK juga mengamankan sejumlah eh barang bukti begitu berupa uang tunai yang
Speaker A
hitungan awalnya mencapai 1,4 miliar dan juga logam mulia berupa emas. Dan dari juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa eh dugaan awalnya eh ini adalah tindak pidana korupsi eh dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Namun dari KPK sendiri
Speaker A
masih belum bisa menjelaskan apakah eh tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa ini dilakukan di eh di bencana tertentu begitu seperti karhutla atau bencana Sumatera atau bencana-bencana lainnya begitu dan ini yang akan nanti akan diumumkan oleh KPK dalam konferensi pers nanti. Dan hingga
Speaker A
saat ini masih eh perlu dilakukan konfirmasi lebih lanjut begitu oleh KPK eh kapan akan eh ditentukan begitu dari 14 pihak yang telah diamankan oleh KPK akan ditentukan statusnya nanti ketika sudah mencapai 1 kali 24 jam pengamanan begitu. Dan dari
Speaker A
pihak BNPB sendiri juga telah menjelaskan, telah melakukan eh keterangan secara resmi melalui keterangan tertulis bahwa BNPB eh akan terus berkoordinasi dan akan terus em eh menghormati proses hukum yang berlaku begitu. Dan BNPB juga menjelaskan pihaknya bersikap kooperatif dan
Speaker A
berkomitmen akan memberikan dukungan data dan akan eh memberikan akses-akses informasi yang dibutuhkan eh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dan tak hanya itu, juga BNPB menegaskan tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang
Speaker A
akan dilakukan oleh KPK. Dan dari pimpinan BNPB juga BNPB maksud saya, juga telah menginstruksikan Inspektorat Utama untuk melakukan penelusuran internal dan pengamanan dokumen sebagai bentuk pengawasan melekat dan juga menghimbau seluruh jajaran BNPB untuk terus melakukan pekerjaannya seperti biasa untuk tetap
Speaker A
fokus pada penanggulangan bencana dan juga tidak terpengaruh oleh proses hukum yang berjalan dan yang terakhir BNPB juga menegaskan akan terus berkomitmen dan memperkuat tata kelola integritas dan penguatan pengawasan pengawasan internal dan maka dari itu Dian dan juga saudara hingga saat ini kami masih
Speaker A
menunggu keterangan lebih lanjut dari KPK apakah eh bagaimana nanti status dari 14 pihak yang telah diamankan dan juga terkait apakah tindak pidana korupsi di pengadaan barang dan jasa BNPB ini apakah terkait Karhutla atau bencana Sumatera atau bencana lainnya itu kami masih akan
Speaker A
telusuri dan kami akan masih menunggu konferensi pers dari KPK nanti Dian.
Speaker A
Iya tentu itu yang kita nantikan bersama kebenarannya apakah operasi tangkap tangan ini berkaitan dengan eh apa namanya terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dana kebencanaan atau tidak seperti yang Anda sampaikan tadi.
Speaker A
Tapi kalau kita melihat kebiasaan KPK eh Zahwa tadi Anda katakan 1 kali 24 jam waktu yang dibutuhkan oleh KPK untuk menentukan status para terperiksa apakah Anda sudah mendapatkan informasi kapan kira-kira konferensi pers itu akan dilakukan?
Speaker A
Iya Dian dan juga saudara sampai saat ini kami eh masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut kapan konferensi pers akan dilakukan namun dari juru bicara KPK sendiri Budi Prasetyo juga memberikan keterangan itu sekitar ee pukul tadi sekitar ee pukul 11.00 malam.
Speaker A
Sekitar ya pukul 11.00 malam tadi baru memberikan keterangan. Jadi mungkin kami akan menunggu ee satu kali 24 jam dari situ ee apakah dari 14 pihak ini yang diamankan statusnya akan seperti apa, ee lalu juga dengan ee terkait dengan tindak pidana korupsi
Speaker A
yang dilakukan ini apakah terkait dengan bencana-bencana tertentu, ee itu kami akan masih menunggu. Jadi kami masih belum bisa menentukan secara pasti satu kali 24 jam yang itu ee besok akan diumumkan pada pukul berapa. Namun yang bisa kami pastikan bahwa ee hingga saat
Speaker A
ini ee dari 14 pihak yang telah diamankan oleh KPK itu terkait ee Sekretaris Utama ee dan juga ada unsur-unsur pihak ee seperti pihak swasta dan juga ee terdapat Heeh.
Speaker A
ee PPK begitu dari BNPB. Dan untuk ee ee Ya. Ya Dian. Ya, informasi Anda dapat kami tangkap, Zahwa. Kita akan nantikan bersama kapan konferensi pers akan dilakukan oleh KPK karena yang jelas salah satu yang ditangkap adalah Sekretaris Utama BNPB
Speaker A
Rustian. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Zahwa Majid langsung dari Gedung Merah Putih KPK.
Speaker A
Saudara lebih lengkap soal OTT tadi BNPB kita juga akan berbincang dengan peneliti Pukat UGM Zainur Rohman.
Speaker A
Selamat malam, Mas Zainur. Mas Zainur ini menarik sekali 14 orang BNPB ditangkap, salah satunya adalah Sestama BNPB di tengah ada ee apa namanya kasus Karhutla begitu.
Speaker A
Bagaimana analisa Anda soal ini? Ya, tentu ini sangat mengecewakan ya ketika eh dana yang terkait dengan pengelolaan penanggulangan bencana, meskipun mungkin terkait dengan pengadaan barang dan jasanya ya. Eh, diduga dilakukan eh, korupsi.
Speaker A
Eh, sebenarnya memang bukan hal yang asing. Ada berbagai kasus terkait dengan korupsi dalam pengelolaan dan penanganan bencana gitu ya. Kenapa? Karena di sana ada dana-dana yang bersifat pengadaan darurat, ada dana siap pakai, dan juga ada bentuk-bentuk hibah dari pemerintah
Speaker A
pusat kepada daerah maupun yang terkait dengan bantuan. Nah, dana-dana itu biasanya memiliki eh, tingkat fleksibilitas yang tinggi dengan eh, apa? Tingkat akuntabilitas yang berbeda dengan dana-dana yang bersifat reguler. Eh, seharusnya memang akuntabilitas untuk dana pengelolaan bencana itu tidak terpengaruh dengan
Speaker A
statusnya yang seringkali harus dikeluarkan ketika keadaan darurat. Namun demikian, ketika eh, dana tersebut bersifat fleksibel, biasanya ada kerawanan sehingga itulah yang banyak dimanfaatkan oleh para eh, pelaku. Nah, untuk kasus ini memang kita masih harus menunggu apakah itu terkait den
Speaker A
pengadaan barang dan jasa di BNPB ataukah seperti apa. Kalau terkait dengan pengadaan barang dan jasa, modus paling umum biasanya adalah berupa kickback dari para penyedia barang dan jasa kepada para pejabat yang memiliki kewenangan di dalam pengadaan barang dan
Speaker A
jasa tersebut. He eh. Nah, kalau tadi ditanyakan bahwa ini masih dalam suasana bencana, khususnya Karhutla, ya tentu sebenarnya kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada [berdehem] bentuk korupsi dalam keadaan tertentu sebagai pemberat. Salah satunya adalah
Speaker A
dalam kaitan dengan eh korupsi terhadap dana untuk penanggulangan bencana yang bersifat nasional. Di sana bahkan pelakunya bisa diancam dengan pidana mati. Namun demikian memang hanya untuk kondisi bencana alam nasional. Nah, apakah karhutla itu adalah bencana alam nasional atau bukan? Sepertinya itu eh
Speaker A
masih harus dicek di dalam ketentuannya, apakah sudah ditetapkan atau belum. Apapun itu, kita masih menunggu eh keterangan dari KPK karena betul KPK memiliki waktu 1 * 24 jam untuk menetapkan status orang-orang yang telah diamankan. Ketika KPK memperoleh dua
Speaker A
alat bukti yang cukup, maka [berdehem] biasanya KPK akan menetapkan status sebagai tersangka. Untuk pihak yang KPK tidak punya alat buktinya, biasanya hanya sebatas saksi. Jadi memang ini kita masih harus menunggu dan mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Begitu, Mbak.
Speaker A
[berdehem] Ya, tapi kalau kita melihat salah satu orang yang ditangkap ini adalah eh pejabat sekretaris utama BNPB. Kalau Anda melihat dari eh penangkapan meskipun eh tadi eh kita sepakat bahwa ini masih dalam pemeriksaan begitu ya, harus menunggu pernyataan resmi dari
Speaker A
KPK. Anda melihat apakah keterlibatan Sestama dalam kasus ini menurut Anda? Ya, kalau terkait dengan birokrat ini kan birokrat artinya ya, biasanya tidak jauh dari pengadaan barang dan jasa.
Speaker A
He eh. Biasanya di sana kan ada PPK-nya, kemudian ada swastanya. Nah, biasanya swastanya memberikan kickback kepada PPK maupun pejabat-pejabat yang memiliki kewenangan untuk menentukan sehingga kemudian proyeknya dapat berjalan lancar sesuai dengan keinginan para pihak. Nah, kita dengar keterangan dari KPK diduga
Speaker A
ada uang sekitar 1,4 miliar begitu ya. Nah, uang ini apa? Apakah uang terkait dengan suap-menyuap?
Speaker A
Heeh. Artinya ada pemberian dari swasta kepada penyelenggara negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hukum, ataukah itu gratifikasi ya pemberian dalam arti luas, ataukah itu merupakan eh kerugian keuangan negara yang eh disita oleh KPK agar tidak kemudian timbul kerugian yang
Speaker A
jauh lebih besar. Nah, saya menduga gitu ya meskipun kita masih harus menunggu tetapi dugaan saya ini terkait dengan pengadaan barang dan jasa begitu ya.
Speaker A
Terkait dengan BBC berupa kickback dari swasta kepada penyelenggara negara ini klasik sekali ya dan sepertinya eh para pejabat tidak belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya karena korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan eh SAR, terkait dengan bencana itu sudah
Speaker A
sangat banyak ya. Sebelum ini kan juga pernah ada kasus ya di eh Basarnas ya.
Speaker A
Sekarang kasusnya terjadi di BNPB gitu ya. Artinya tidak ada pembelajaran yang berarti di sektor eh penanggulangan bencana yang kemudian dananya yang sudah sangat sedikit itu saat ini alokasi APBN untuk penanggulangan bencana sudah sangat sedikit diduga masih juga dikorupsi. Ya ini artinya memang eh
Speaker A
berapapun dananya masih bisa di eh korupsi setiap ada celah, ada kesempatan. Gitu, Mbak. Berapapun dananya masih ada celah meskipun anggarannya tahun ini kalau kita lihat itu eh dikurangi begitu ya, Mas Zainur?
Speaker A
Betul sekali. Sudah dikurangi dengan sangat drastis, kebutuhannya sangat tinggi karena ada Kartu Prakerja tetapi ternyata tidak menyurutkan orang-orang untuk eh terus berupaya berbuat curang memperkaya diri sendiri dan juga orang lain. Itu yang sangat kita sayangkan.
Speaker A
Ya, Mas Zainul Rahman kita masih akan melanjutkan breaking news malam hari ini tapi eh sesaat lagi usai jeda tetaplah di Kompas TV.
Speaker A
[musik] Anda masih di Breaking News Kompas TV. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB. 14 orang ditangkap dalam OTT tersebut.
Speaker A
KPK membenarkan kegiatan tangkap tangan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Selasa. Dalam OTT KPK menangkap 14 orang, di antaranya Sekretaris utama BNPB. KPK menyebut penangkapan terhadap 14 orang dilakukan penyidik KPK di wilayah Jabodetabek.
Speaker A
KPK juga menyita uang tunai 1,4 miliar rupiah dan logam mulia emas. OTT di lingkungan BNPB ini diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di BNPB.
Speaker A
Konfirm bahwa telah terjadi peristiwa tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang.
Speaker A
Di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta.
Speaker A
Selain mengamankan sejumlah pihak tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas.
Speaker A
Untuk uang tunai hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah. Kita masih bersama peneliti Pukat UGM Zainurrahman. Mas Zainur, ini kan eh ada dugaan bahwa OTT terkait dengan eh dugaan korupsi pengadaan barang dan dan jasa di BNPB. Nah, tapi kalau Anda
Speaker A
melihat apakah ini bisa spesifik soal dana kebencanaan juga, Mas Zainur? Ya, memang masih harus menunggu ya keterangan lengkap dari KPK. Apakah itu untuk penanggulangan bencana ataukah untuk kantor pusat misalnya? Karena ini kan pengadaan bisa bermacam-macam. Bisa pengadaan barang dan jasa untuk
Speaker A
kepentingan kantor BNPB. Bisa juga pengadaan barang dan jasa untuk eh penanggulangan bencana gitu ya. Kenapa?
Speaker A
Kenapa demikian kita masih harus menunggu? Karena kalau itu adalah pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat tunduk pada peraturan yang berbeda dari pengadaan barang dan jasa pemerintah lainnya. Ya itu diatur dalam peraturan LKPP ya nomor 6 tahun 2024. Di
Speaker A
sana ada ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus. Ya. Sangat fleksibel karena untuk menanggulangi keadaan yang bersifat darurat. Misalnya di sana memungkinkan bagi PPK-nya ya untuk menunjuk penyedia yang dinilai mampu gitu ya. Jadi tidak harus menggunakan prosedur yang normal sesuai dengan Perpres pengadaan barang dan
Speaker A
jasa. Nah. Pertanyaan kita adalah ini pengadaan normal yang tunduk pada Perpres PPBJ secara keseluruhan ataukah ini pengadaan untuk penanggulangan bencana yang bersifat darurat? Misalnya Karhutla. Kan kita belum tahu tuh. Ini dua pengadaan jenis itu berbeda karakternya. Kalau pengadaan yang bersifat darurat memang
Speaker A
banyak sekali ya ketentuan-ketentuan yang sangat longgar yang memungkinkan bagi pemerintah, bagi pejabat untuk melakukan berbagai upaya taktis dan taktis agar penanggulangan bencananya bisa segera berjalan tanpa harus menggunakan prosedur yang tentu panjang kalau itu menggunakan prosedur yang reguler.
Speaker A
He eh. Jadi sebagaimana kami sampaikan tadi, kalau berdasarkan kejadian-kejadian sebelumnya ya pernah ada korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran.
Speaker A
Bahkan waktu itu melibatkan eks Mendagri. Pernah ada pengadaan eh alat pencarian eh untuk di dalam laut ya itu terjadi di Basarnas.
Speaker A
He eh. Nah saat ini eh kejadian korupsi di BNPB. Apakah itu terkait dengan alat untuk penanggulangan bencana ataukah terkait dengan office supply ataukah untuk kepentingan kantor kita masih harus dengar keterangan dari KPK. Tapi sekali lagi di dalam undang-undang
Speaker A
tindak pidana korupsi itu ketika pengadaan barang dan jasanya untuk menanggulangi bencana alam yang bersifat nasional, itu adalah kondisi pemberat yang bisa menyebabkan ya diancam dengan tindak pidana korupsi khusus ancaman pidana mati bagi pelakunya. Tetapi kan kita belum tahu nih apakah itu pengadaan
Speaker A
untuk keadaan darurat, untuk keadaan bencana atau untuk pengadaan untuk kantor gitu yang bersifat rutin. Ya kita tunggu saja keterangan lengkapnya dari KPK itu pengadaan seperti apa yang diduga dikorupsi. Begitu Mbak.
Speaker A
Ya Mas Zainur, yang terakhir kalau ini memang nanti dinyatakan terkait dengan dugaan dana kebencanaan, apakah Anda melihat bisa ada kemungkinan eh tersangka lain begitu yang mungkin lebih tinggi jabatannya dibandingkan eh Sestama BNPB?
Speaker A
Singkat saja. Ya di berbagai kasus ya, korupsi itu selalu berjaringan. Maka harus cepat nih KPK amankan alat-alat bukti, alat komunikasi mereka ambil semua agar bisa di retrieve. Eh aplikasi perpesanannya diamankan dulu jangan sampai ada pihak-pihak yang menghapus. Yang kedua
Speaker A
follow the money ya. Memang kalau sekarang para pejabat sudah pintar ya, mereka jarang menggunakan mekanisme transfer. Tapi setidak-tidaknya eh masih ada juga yang ceroboh misalnya menggunakan nominee ya, pinjam nama ipar misalnya di kasus pejabat yang sekarang tadi baru diadili misalnya. Kondisi yang
Speaker A
ada pengadilan tipikor eh pernah koneksitas berikutnya militer itu pinjam rekening iparnya misalnya. Ya ini masih sangat mungkin melibatkan pihak-pihak lain sehingga memang gerak cepat dari penyidik ini sangat dibutuhkan, kayak untuk mengamankan alat-alat buktinya, jangan sampai kemudian pihak-pihak yang
Speaker A
terkait itu menghapus, menghilangkan, merusak alat-alat bukti itu. Nah, saya percaya bahwa korupsi itu adalah organized crime, kejahatan yang terorganisir, jarang dilakukan sendiri, bahkan saat ini pun KPK mengamankan 14 orang ya, meskipun kita belum tahu nanti yang ditetapkan sebagai tersangka berapa
Speaker A
orang, tapi prinsip dasarnya adalah follow the money gitu ya, baru kemudian follow the suspect, ikuti uangnya, alirannya ke mana, baru tentukan eh tersangkanya kepada semua pihak yang ikut menikmati. Jangan kasih seperti kasus-kasus lain, jadi kasus lain gitu ya,
Speaker A
di mana kemudian kasus itu berhenti, tidak menyentuh pejabat tingginya gitu ya, itu sangat disayangkan ya. Eh sehingga [berdehem] dari pelajaran kasus-kasus lain, penting sekali bagi KPK untuk bergerak cepat. Nah, yang terakhir adalah eh ketika diduga ada keterkait dengan
Speaker A
keterkaitan dengan pelaku non sipil, dalam hal ini adalah yang berstatus sebagai militer, maka penyidik KPK harus membangun penyidikan koneksitas. Nah, ini ya kita belum tahu ya, ada atau tidak dengan pelaku militernya, kita belum tahu. Kalau ada, maka KPK harus
Speaker A
menggandeng eh POM agar kemudian membangun penyidikan koneksitas, sekali lagi tujuannya agar ada equality before the law. Pelaku sipil, pelaku militer mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Gitu, Pak.
Speaker A
Selalu ada kemungkinan terbuka kemungkinan pelaku lain, kita akan nantikan hasil penyelidikan dari KPK. Terima kasih peneliti Pukat UGM, Zainurrahman, sudah berbagi pandangan di Breaking News Kompas TV. Selamat malam, sehat selalu.
Speaker A
Saudara Breaking News Kompas TV kami akhiri, saya Dian Silitoang pamit, sampai jumpa. Hah.
Topics:KPKOTTBNPBkorupsipengadaan barang dan jasauang tunaiemaspenanggulangan bencanaKarhutlapenyidikan
