Speaker A
Yang ingin kami, yang ingin saya garis bawahi adalah bagi kami ini bukan soal orang lulus SMA atau tidak, bukan itu. Karena kan saya baca tuh di trader nih. Ini kan sudah S1 dan seterusnya.
Ahli hukum Bivitri membahas sengketa ijazah Gibran terkait manipulasi aturan Pilpres dan pentingnya kejujuran dalam pemilu.
Key Takeaways
- Sengketa ijazah Gibran lebih pada manipulasi aturan KPU, bukan kelulusan pendidikan.
- Kejujuran dan asas pemilu luber jurdil harus dijaga dalam proses Pilpres.
- Perlu adanya terobosan hukum dan forum penyelesaian untuk masalah hukum tata negara.
- Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam memberikan keadilan elektoral.
- Isu ketatanegaraan harus dipahami sebagai persoalan publik, bukan hanya elit.
What the video covers
- Persoalan sengketa ijazah Gibran bukan soal kelulusan SMA atau jenjang pendidikan lainnya.
- Fokus utama adalah dugaan manipulasi dalam keluarnya peraturan KPU terkait Pilpres.
- Asas pemilu yang harus dijunjung adalah luber jurdil, terutama kejujuran.
- Ada kegoncangan dan ketidakpastian hukum sejak Agustus 2023 hingga Februari 2024 terkait kasus ini.
- Persoalan ini merupakan masalah hukum tata negara yang belum memiliki forum penyelesaian yang memadai.
- Publik dan pihak skeptis mempertanyakan prosedur dan alasan pemohon bukan pasangan capres lain.
- Ditekankan perlunya terobosan hukum dalam menangani persoalan ketatanegaraan seperti ini.
- Konsep electoral justice dan peran Mahkamah Konstitusi dalam memberikan terobosan hukum di masa lalu dijadikan contoh.
- Pasal 50 Undang-Undang MK pernah membuka ruang pengujian undang-undang sebelum amandemen konstitusi.
- Soal ketatanegaraan ini bukan hanya urusan elit, tapi penting bagi seluruh masyarakat.
Chapters
- 00:00Pendahuluan dan klarifikasi soal kelulusan pendidikan
- 00:18Persoalan manipulasi peraturan KPU
- 00:40Asas pemilu luber jurdil dan pentingnya kejujuran
- 01:05Kegoncangan hukum dan ketidakpastian sejak Agustus 2023
- 01:12Masalah hukum tata negara tanpa forum penyelesaian
- 01:48Argumen skeptisisme publik dan prosedur pemohon
- 02:10Kebutuhan terobosan hukum dalam electoral justice
- 02:29Peran Mahkamah Konstitusi dan contoh terobosan hukum masa lalu
- 02:52Kesimpulan: Soal ketatanegaraan bukan hanya urusan elit
Full Transcript — Download SRT & Markdown
Speaker A
Bukan orang boleh kalau lulusnya SMA atau S1 tapi enggak ada SMA terserah. Tapi yang kami persoalkan adalah manipulasi dalam keluarnya peraturan KPU itu. Ini bukan soal orang lulus SMA atau SMP atau SD. Enggak ada soal. Karena kita membicarakan elected official itu satu.
Speaker A
Tuh. Jadi soalnya adalah manipulasinya. Padahal dalam Undang-Undang Dasar kita dibilang namanya asas pemilu itu luber jurdil. Jurdilnya itu loh terutama kejujuran. Karena kita tahu pada sekitar bulan apa itu, eh, Agustus sampai Febru, Agustus 2023 sampai Februari 2024 kita kan
Speaker A
Digoncang-gancingkan mulai dari putusan 90 dari ruangan di belakang kita juga dan seterusnya ini apalagi nih?
Speaker A
Nah, jadi kejujuran itu yang kedua yang ingin saya garis bawahi. Bagi kami persoalannya bukan bagi kami ya, bagi saya paling tidak, tapi bagi orang-orang yang belajar hukum tata negara, persoalannya bukan kita mau gantiin siapa, bukan. Kami enggak punya
Speaker A
Jagoan sama sekali enggak punya, boleh dicek, enggak ada. Persoalannya adalah ini ada masalah hukum tata negara tapi enggak punya forum untuk memberikan jalan keluar. Nah, jadi kami paham pihak yang lain-lainnya, orang-orang yang skeptis, publik yang skeptis akan mikir
Speaker A
Soal, eh, bagaimana soal-soal yang sifatnya prosedural. Misalnya ini sudah 2 tahun, ini pemohonnya kok bukan pasangan capres lainnya. Itu tadi argumen yang kami ajukan. Kami mau bilang bikin terobosan dong. Masa ada persoalan hukum tata negara tapi enggak ada jalan keluar.
Speaker A
Padahal kita kenal konsep yang namanya electoral justice dan terobosan yang diberikan oleh MK ini bukan kali pertama. Jadi ini bukan anomali-anomali amat sih. Pasal 50 Undang-Undang MK pada masa lalu. Salah satu yang awal sekali MK tadinya enggak bisa loh menguji
Speaker A
Undang-undang yang keluar sebelum amandemen konstitusi. Tapi pasal 50 mereka batalkan sendiri bikin terobosan. Jadi bisa tuh Undang-Undang Perkawinan tahun '4, KUHP dari zaman kuda dan seterusnya jadi bisa di bisa diperiksa. Itu yang kami minta terobosan karena bagi kami pada akhirnya
Speaker A
Soal-soal ketatanegaraan itu bukan soal elit.
Topics:sengketa ijazahGibranmanipulasi aturanPilpresKPUhukum tata negaraMahkamah Konstitusikejujuran pemiluelectoral justiceterobosan hukum
