Skip to content
Get App

SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BERSAMA KOMISI INFORMASI ACEH

Sosialisasi keterbukaan informasi publik oleh Dinas Kominfo Aceh Tengah bersama Komisi Informasi Aceh untuk pejabat PPID dan OPD. Membahas UU 14/2008 dan regulasi terkait.

Key Takeaways

  • Keterbukaan informasi publik adalah kewajiban hukum badan publik, dengan pengecualian yang terbatas dan harus diuji sesuai kriteria.
  • Informasi anggaran, termasuk dana desa, pada prinsipnya harus dapat diakses masyarakat untuk mencegah hoaks dan sengketa.
  • PPID perlu koordinasi dengan unit pemilik data, dan keberatan atas penolakan informasi memiliki jalur penyelesaian yang jelas.
  • Digitalisasi dan portal informasi terpadu menjadi strategi utama mengurangi permohonan dan sengketa informasi.

What the video covers

  • Acara sosialisasi keterbukaan informasi publik (PPID) digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Tengah bersama Komisi Informasi Aceh, dihadiri sekitar 53-54 OPD.
  • Sekretaris dinas membuka acara dan menekankan bahwa keterbukaan informasi adalah kewajiban, bukan pilihan, terutama terkait anggaran.
  • Dasar hukum yang disebut: UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Qanun Aceh 2019 tentang pengelolaan informasi publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.
  • Dicontohkan kasus sengketa informasi, termasuk permintaan SPJ dana desa, yang menunjukkan kekhawatiran badan publik terhadap permintaan data.
  • Pengecualian informasi dibatasi, misalnya keamanan negara dan militer; informasi anggaran pada prinsipnya wajib dibuka.
  • Pembahasan tentang alur permohonan informasi, keberatan ke atasan PPID, dan pihak yang berhak memohon.
  • Disinggung pentingnya portal/kanal data terpadu dan digitalisasi agar masyarakat mudah mengakses informasi dan mengurangi sengketa.
  • Materi juga mencakup monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi, termasuk verifikasi website dan tim teknis penilaian.
  • Penyampaian materi berkaitan dengan laporan keuangan: ringkasan laporan dan audit dapat dibuka, sementara laporan lengkap dapat diklasifikasikan sebagai informasi dikecualikan dalam kondisi tertentu.
  • Pembicara menegaskan pentingnya kesamaan persepsi antarpejabat dan komitmen bupati untuk mendukung keterbukaan.

Answers

Questions about this video

Apa dasar hukum keterbukaan informasi publik yang dibahas dalam sosialisasi ini?

Pembicara menyebut UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Qanun Aceh tahun 2019 tentang pengelolaan informasi publik, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Selain itu, UUD 1945 juga disebut sebagai dasar hak masyarakat memperoleh informasi.

Mengapa informasi anggaran desa perlu dibuka kepada masyarakat?

Pembicara menjelaskan bahwa keterbukaan anggaran desa mencegah kesalahpahaman dan berita bohong, karena masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana secara rinci. Tanpa keterbukaan, muncul kecurigaan dan sengketa informasi.

Kapan informasi boleh dikecualikan dari keterbukaan?

Pengecualian hanya berlaku terbatas, misalnya untuk keamanan negara atau kepentingan militer, dan harus memenuhi kriteria tertentu. Alasan seperti data tidak tersedia tidak dibenarkan jika kriteria pengecualian tidak benar-benar terpenuhi.

Full Transcript — Download SRT & Markdown

00:10
Speaker A
Asalamualaikum P 2026 Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bagi kita semua. Pertama-tama janji dan puji dan syukur atas kehadirat Allah taala atas limahan kar kita dapat kita dapat diberikan kesatan kesempatan sehingga dapatul bersumpul pada hari ini pada rangka
03:32
Speaker A
kegiatan sosialisasi informasi bersama Komisi Informasi informasi Aceh. Hadirin yang kami hormati Bapak Kadis Dinas Komunitas Aceh ini dalam hal diwakili oleh Bapak Sekretaris yang kami hormati hormati Bapak Ketua Komisioner Komisi Informasi Aceasi Aceh serta seluruh sosialisasi keterbuka yang
04:00
Speaker A
berbahagia berbahagia dengan mengucap bismillahirrahmanirrahmanirrahim acara sosialisasi PPID AC kita mulai kita mulai acara selanjutnya acara selanjutnya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya kepada seluruh seluruh hadir mohon untuk berdiri Indonesia sekali sekan beri timpangu Indonesia dan bangsa bangsa dan air
05:05
Speaker A
marilah Indonesia dan satu hiduplah hiduplah ruang sesuai jiwa bangunan untuk Haleluya. Indonesia di daniasau kami memi dan berilingan ses.
09:16
Speaker A
Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin yang terhormat. Selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan acara oleh kepala kepala acara acwakili oleh sekretaris. Kepada Bapak kami persilakan.
09:43
Speaker A
Bismillahirrahmanillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama-sama Allah Subhanahu waala alhamdulillah pada hari ini kita semua masih hikmat dan sekali kesehatan kesehatan kesempatan sehingga kita masih dapat hadir hadir di di kantor disk kegiatan kegiatan yang akan kita
10:24
Speaker A
laksanakan yaitu yaitu sosial sosialisasi keterbukaan informasi. Mudah-mudahan kegiatanegiatan ini diridahi oleh Allah Taala taala sehingga kita dapat berkah dan dapat ilmu yang disampaikan oleh narasumber jauh sekali Bandar Aceh dalam segala macam segala macam. Bapak-bapak ini hadir hadud mudah-mudahan acara
10:52
Speaker A
acara kita diberkahi Allah subhanahu wa subhanahu wa taala selanjutnya salam mari kadian alam yaitu nabi nabi nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga dan sekalian yang kami hormati kami hormati Bapakbapak Ketua Komisi Aceh Aceh dan yang hormati ketua Komisiasi Aceh, Bapak Sakri dan
11:22
Speaker A
Bapak-bapak Komisioner. Pertama sekali kami ucapkan terima kasih Pak Ketua dan Pak Wakil Pal Komisioner sudah menyempatkan diri hadir ini. Kami kami pikir kebanggaan untuk kita karena langsung dihadiri oleh Pak Ketua dan Pak Wakil beserta fungsioner ini. Kami pikir
11:41
Speaker A
jaran langsung hadir. Jadi hari ini mudah-mudahan mudah-mudahan ini betul-betul betul-betul berkah untuk kita semua karena nanti karena nanti ee Bapak Ibu sekali sekalian karena langsung langsung hadir pikir saya pikir lebih banyak nanti diskusi banyak sekali persoalan masalah informasi yang kita
12:00
Speaker A
hadapi sekarang ini sekarang ini. Selanjutnya selanjutnya yang kami banggakan banggakan dan kami ee ee muliakan muliakan peserta ee ee si hari ini ini ini Pak Ketua Pak Ketua ada beberapa dinas hampir semua ya 54 dinas 53 OPD yang hadir ini perwakilan semua.
12:24
Speaker A
Saya pikir hari ini antusias sekali kita informasi hampir semua selalu selalu kita lihat sekarang perkembangannya luar biasa. Jadi ini Bapak Ibu sekalian mungkin nanti ee Bapak kami gambarkan sedikit kenapa terjadi sengketa mungkin dari Kabupaten Aceh Tengah. Mungkin selama ini kita semua ini kita semua
13:16
Speaker A
pelakunya kita orang pemerintah, kita pengelola anggaran segala macam kadang-kadang informasi ini begitu orang minta informasi kita ketakutan seperti itu Pak. Ya, seringnya terjadi seperti itu. Begitu ada orang minta data, informasi segala macam, sebenarnya itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14
13:33
Speaker A
tahun 2008 itu keterbukaan informasi publik itu sebenarnya harus semua kita buka. Ada yang dikecualikan kalau kami lihat di sini sangat terbatas, Pak. Ya.
13:43
Speaker A
Iya. itu masalah ee keamanan negara, militer segala macam berkaitan dengan itu. Tapi berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari yang kita kelola misalkan masalah anggaran itu sebenarnya untuk untuk sudah termasuk yang harus kita buka ke masyarakat. Tapi Pak Ketua, Pak
14:02
Speaker A
Wakil dan Komisioner, seringki ada ee pihak yang meminta data, apa namanya? Harus kebiasaan ini harus kita lupakan. Jadi hari ini Bapak, Ibu sekalian, Bapak-bapak ini sudah hadir di sini, tolong nanti penting minta data ini. Ini ada satu kasus contoh, Pak, di
14:24
Speaker A
desa Pak sampai diminta SPD apakah ini dibenarkan atau dibolehkan sesuai undang-undang atau yang dikecualikan boleh diatur dengan peraturan bupati.
14:35
Speaker A
Ini nanti kita tanyakan sama Bapak. Jangan nanti Bapak datang dari dinas ini hanya sekedar memenuhi undangan bupati, bukan. Tapi ini penting sekali.
14:44
Speaker A
ini sengketa sampai ke Bapak ini sampai ke profesi kita orang yang meminta data informasi ini sudah terjadi beberapa kali dan sampai hari ini juga masih ada orang meminta data karena kita tidak mempublikasikan atau memang kita ketakutan dengan diketahui orang apa
15:03
Speaker A
yang kita kerjakan selama ini. Jadi dengan keterbukaan informasi ini, sosialisasi ini pikir sangat penting biar kita sama sama persepsi ya, terutama di kecamatan kecamatan ada yang hadir kan di desa itu kan pengelolaan dana desa itu kan hampir semua masyarakat
15:20
Speaker A
hadir kepengin tahu di sana ada penyebab luasan informasi tapi kadang-kadang tidak disampaikan sehingga masyarakat itu gamang dia misalkan ada uang desa R miliar dia kan ttanya miliar itu untuk apa ini sudah rejonya beli mobil kan gitu, Pak ya. Ee saya beli mobil, beli
15:38
Speaker A
kebun segala macam. Dia bayangkan yang R miliar itu sudah untuk kan ee apa kalau di sini reja, Pak. Ya, itu Pak Gcik itu dengan aparatnya sudah bermain-main dengan anggaran desa. Ini contoh.
15:52
Speaker A
Padahal kalau kita sebarluaskan buat bayu segala macam, masyarakat lihat oh untuk ini, untuk ini, untuk ini.
15:58
Speaker A
Akhirnya dana R miliar itu terinci tidak ada lagi keraguan. Sekarang itulah terjadi hoang berita yang tidak benar.
16:05
Speaker A
Masyarakat sekarang kan tidak bisa membedakan dia langsung dikonsumsinya berita yang salah. Mungkin kita sendiri kadang-kadang terjebak di situ. Menteri akan resabel kan gitu, Pak. Ya, padahal tidak. Padahal berita tahun lalu kadang-kadang digoreng diolah lagi karena situasi politik. Begitu juga
16:21
Speaker A
dengan informasi ini, Bapak, Ibu sekalian. Makanya kami pikin sangat penting. Makanya kita berkah hari ini Pak Ketua sama Pak Wakil hadir. Karena kalau sengketa Bapak ini yang menghadiri kita di sana. Ini Ibu Kabit ini Bu, Bu ya sudah berapa kali Belanda berhadapan
16:37
Speaker A
dengan Bapak ini mudah-mudahan jangan sampai lagi Bapak Ibu sekalian. Karena ini ketakutan kita dengan informasi yang kita miliki. Jadi dengan Undang-Undang ee nomor 14 tahun 2008 itu ini harus kita buka. Terus ada lagi Aceh tahun 2019 tentang pengelolaan informasi
16:57
Speaker A
publik. Terus ada lagi ee peraturan ee Komisi Informasi itu nomor 1 tahun 2021, Bu ya. Ya. Jadi semua lengkap ping hukumnya sudah jelas di Undang-Undang juga. Undang-Undang Dasar 45 juga kita harus menyampaikan informasi ke masyarakat. masyarakat itu punya hak di
17:18
Speaker A
situ. Jadi selama ini mungkin ketertutupan kita di situ, kekhawatiran kita apakah kita sudah sesuai dengan aturan kita menjalankan oleh pemerintahan ini, terutama sekali berkaitan dengan anggaran biasanya yang disengketakan itu berkaitan dengan anggaran DPS segala macam itu diminta sangat banyak sekali. Pada saat kami
17:38
Speaker A
menyurati OPD kadang-kadang di situ ditahan Pak. Makanya sampai ke Bapak kadang-kadang kalau kita kan selaku pembina mungkin ya di PPID ini Bapak Ibu sekalian karena yang punya data itu di Bapak Ibu sekalian makanya sekarang ee diombo Pak banyak sekali buat portal kanal untuk
17:59
Speaker A
ini informasi ini tujuan kita kan satu data itu begitu masyarakat butuh klik ada semua apa yang dibutuhkan di situ datanya semua lengkap di situ apa yang dibutuhkan jadi tidak lagi ada terjadi sengketa kita. Jadi kita mengarah terus ke sana Bapak, Ibu sekalian apalagi
18:14
Speaker A
zaman digitalisasi sekarang ini. Kami pikir kita tidak bisa menutup diri lagi. Ini transparan pokoknya yang kita kerjakan itu memang harus kita harus bisa kita pertanggungjawabkan.
18:28
Speaker A
Apalagi pimpinan kita selama ini sama-sama kita ketahui dia konsentrasi hal-hal seperti ini. Masalah digitalisasi, laporan mengajinya, laporan gotong Pak, semua tersistem Pak.
18:39
Speaker A
tidak ada lagi sistem manual, Pak. Semua per hari itu beliau bisa lihat. Begitu juga Bapak, Ibu sekalian. Saya pikir ini pengelola informasi dinas masing-masing.
18:49
Speaker A
Jadi ee ini harus betul-betul dicermati, dipahami. Mumpung Bapak, Ibu mungkin tahun depan belum tentu pun bisa kita adakan. Ini belum tentu bisa kita adakan dan kalaupun kita adakan belum tentu Pak Ketua sama Pak Wakil bisa hadir di tengah-tengah kita. Jadi mungkin ini
19:06
Speaker A
yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kepada panitia dan semua pihak yang mendukung kegiatan ini kami ucapkan terima kasih. Ini nanti jadwal kita memang sampai jam .00 ya, jam .00 nanti kalau bisa kita padatkan sedikit Pak Ketua ya. Mungkin Bapak ini pun kalau pulang Pak besok Pak
19:27
Speaker A
ya. Oh, hari ini pulang jangan malam kali. Kan seperti itu. Mudah-mudahan ini ini kan musim hujan khawatir juga kita nanti Bapak ni sampai ke tengah besi atau enang-enang balik lagi ke hari. Ini ini yang kita khawatirkan mungkin Bapak ini
19:40
Speaker A
ada agenda lain nanti di Band Aceh. Ya, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Acara ee sosialisasi keterbukaan informasi publik dengan ini kami nyatakan dibuka.
19:59
Speaker A
Lebih kurang kami mohon maaf. Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kata sambutannya. Hadirin yang dihormati, selanjutnya kata sambutan dari Bapak Junaidi selaku Ketua Komisi Informasi Aceh. Kami persilakan.
20:19
Speaker A
Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bapak Servis HKOM Aceh Tengah, Bapak Alwi. Kemudian ada juga Bu Kabit yang sudah sering ya berkunjung ke Tokia. Kemudian yang kami hormati juga rekan-rekan kami di sini hadir Bapak Sabri Wakil Ketua.
20:47
Speaker A
Kemudian Bapak Fikianda, Ketua Bidang Penyelesaian Sit Informasi. Kemudian ada Bapak Mzir, Komisionir Bidang Edukasi, dan Komunikasi publik. Kemudian ada Bapak Muhammad Zakirullah selaku staf komsiasi Aceh. Dan tentu yang sangat kami banggakan, sangat kami hormati Bapak Ibu dari PPD pelaksana atau PPD
21:17
Speaker A
pembantu di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Baik, pemohongan kata marilah sejenak kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala tentu atas izinnya kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat hikmat ini tentunya. Kemudian selawat dan salam kean Nabi Besar
21:42
Speaker A
Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segala tauladan, arahan dan petunjuk kepada kita umat Islam. Selanjutnya ee izinkan Bapak Ibu sekalian, kami selaku Ketua Komisi Informasi Aceh yang pertama sekali menyampaikan terima kasih sebesarnya dan atensi yang setingginya untuk kegiatan bimbingan teknis kepada PPD pelaksana
22:11
Speaker A
dan PMK tengah yang diselenggarakan oleh Dinas Infokom Aceh Tengah selaku juga PPID pertama ya sel utama yang mengampu 53 PD pelaksana di OPD PK Seng. Tentu kami sangat ee apa berterima kasih karena momen seperti ini memang itu dibuat diselenggarakan untuk
22:38
Speaker A
meningkatkan kapasitas timpid selaku ujung tombak ya selaku ujung tomba dari pelayanan ee keterbukaan informasi publik.
22:51
Speaker A
Izin Bapak servis dapat kami ee flash sedikit sebelumnya. dari beberapa waktu yang lalu salah bulan Oktober itu Bapak Bupati Aceh Tengah beserta PD Utama dan beberapa pejabat 2 itu ee ikut hadir melakukan presentasi monet kbukaan informasi publik di ee kantor Komisi
23:13
Speaker A
Informasi Aceh Aceh. Jadi ini suatu pencapaian suatu peningkatan karena tahun lalu 2025 Aceh Tengah belum lolos ke tahap presentasi. Jadi memang dalam rangkaian mon informasi publik dan itu ada aturan hukumnya itu bagi peraturan komisi 1 tahun 2022. Kami juga di
23:37
Speaker A
samping mau membangun tugas utama dalam penasar informasi, kita juga diberikan wewenang untuk melakukan monet terhadap ban publik yang kita sor kita tentukan yang ada di Aceh. Salah satu kategorinya adalah Pemkap Pemko seluruh eh apa di di Aceh ada Pemkap Pemko. Aceh Tengah tahun
23:58
Speaker A
lalu itu izin Pak Sekdi Suabi waktu itu kan belum lolos presentasi karena memang passing grade minimal dari penisian kuisioner ya ee apa yang mewakili gambaran informasi yang tersedia di W PPD Utama Ace Tengah itu belum maksimal hasilnya.
24:15
Speaker A
Tapi alhamdulillah tahun ini itu sangat tinggi ininya tingkatan kualitasnya karena kan bisa langsung hadir di kantor kami kemudian langsung hadir pimpinan daerahnya Bapak Bupati hadir juga Pak Seda kalau tak salah waktu itu. Nah, artinya pada saat Maret kemarin Bapak
24:35
Speaker A
Bupati menyampaikan bagaimana inovasi selama ini yang berjalan di Kabupaten terkait dengan tools, terkait dengan layanan ketua informasi publik juga kendala-kendala dan tata tantangannya.
24:46
Speaker A
Tapi kami melihat bahwa cukup komit, cukup tinggi perhatiannya untuk pembenahan tata kelola kasi publik di Aceh Tengah. Makanya dalam presentasi itu beliau langsung apa? mengundang kami mengundang kami nanti kami undang komisioner KIA seluruhnya semuanya itu ada lima orang komisioner KIA itu untuk ikut
25:11
Speaker A
hadir ke Aceh Tengah pada momen trend sekaligus nanti ada momen pembekalan teknis kepada tim PPID. Alhamdulillah kemarin kami bersama teman-teman komisioneria di eh apa ya itu kami sudah melakukan ee apa pendeteran MoU kerja sama dan itu adalah MoU pertama dari dari PMKO yang ada di
25:39
Speaker A
Aceh itu dengan kami itu dari Aceh Tengah ya dari Aceh Tengah teman-teman sekalian. Jadi tentu kami merasa sangat apresiasi ya, merasa sangat terhormat dan langsung dilanjutkan dengan kegiatan pada hari ini. Nah, ini salah satu bentuk komitmen dari Bapak Bupati ini
25:56
Speaker A
ya. Baru 2 bulan yang lalu beliau itu mengucapkan komitmennya tapi langsung membuktikan pada saat ini dengan memudah komision hadir langsung untuk melakukan MOU kerja sama dengan PK tengah dan langsung salah satunya adalah dalam bentuk kegiatan pada hari ini. Nah,
26:17
Speaker A
benar yang disampaikan Bapakis tadi bahwa saat ini ada beberapa sengketa yang ee sudah kita putuskan dengan PK Tengah atau juga sudah berjalan.
26:28
Speaker A
Sebenarnya apa ini kan terkait dengan informasi ini sebenarnya kan sengketanya sengketa yang sederhana sengketa dokumen kalau bisa kita bahasakan karena informasi itu dalam publik itu kan punya hak atau memperoleh informasi nanti akan dijelaskan secara tekniskan yang lain ya
26:48
Speaker A
baik dengan mendatangi kantor publik mengisi secara manual lalu menunggu beberapa waktu bagaimana responnya nya sehingga nanti dia bisa memiliki dokumen itu memperoleh tapi juga bisa mengakses dengan dari web ya.
27:04
Speaker A
Jadi terkadang kendala ada beberapa pada publik itu sebenarnya dokumen itu ada cuma mungkin belum di-upload di web-nya.
27:13
Speaker A
Nah, ini nanti berdasarkan PERI nomor 1 tahun 2021 tentang standar informasi publik, teman-teman PPID atau izin mungkin ada Bapak Kabin di masing-masing ee OPD yang ada hari ini itu bisa menekankan kepada ee timnya ya. ada informasi berkala, ada informasi dan
27:31
Speaker A
kesejahteraan yang harus diupdate terus begitu sehingga sewaktu-waktu masyarakat mengakses itu memang karena nanti ada tools online ya permohonan ya keberatan dan segala macam artinya sebenarnya SOP itu sudah ada nih Pak servis tinggal bagaimana kita memahami menaati dan menjalankan ya artinya kalau memang
27:53
Speaker A
tidak ada permohonan publik sama sekali kita tidak tahu nih ee apa tingkat kualitas kita. Tapi begitu ada uji akses dari masyarakat, kita jadi tahu apa yang harus kita siapkan, prosimnya seperti apa, seperti apa yang harus dilibatkan gitu dalam memenuhi permohonan tersebut.
28:10
Speaker A
Ya, teman-teman e PPD yang hadir hari ini kami ucapkan ee terima kasih banyak sudah hadir, sudah ikut. Mudah-mudahan nanti bisa menyerap, bisa memahami materi-materi yang akan disampaikan oleh komisionerasi sebagai bahan panduan, sebagai bahan evaluasi monitoring untuk kita supaya ke
28:31
Speaker A
depan tentu pelayanan informasi publik di Aceh bisa lebih bagus. Dan mudah-mudahan kita doakan juga di tahun ini kami akan mengumumkan ee hasil monet tahun ini di malam Sabtu di tang 27 November 2020.
28:47
Speaker A
En tahun ini nanti akan kita undangan kepada pihak KI dan mudah-mudahan kita doakan PK tengah ya yang tahun lalu itu belum cukup informatif juga belum.
28:58
Speaker A
Mudah-mudahan ya tahun ini bisa mulai pendidikan tertinggi yaitu pendidikan informasi. Amin ya rabbal alamin. Tentu berikan kerja sama Bapak Ibu ee sekalian. Ini saja yang dapat ee kami sampaikan. ee sukses dan semangat untuk tim PPD utama khususnya kegiatan pada
29:16
Speaker A
hari ini dan tim PPD ee pelaksana kami juga dari KIA sangat terbuka untuk komunikasi, untuk diskusi dan segala macam. Ee apalagi Bapak Bupati juga kemarin menyampaikan bahwa tahun depan kita akan makin menggencarkan kegiatan-kegiatan seperti ini, baik yang menyasar sampai nanti ke PPD Kampung
29:34
Speaker A
malahan gitu ya. Nah, Mbak ya. Mudah-mudahan depan kita nanti bisa berjumpa kembali dengan hasil yang lebih maksimal dengan ilmu ilmu dan pencerahan yang dan dengan perbaikan-perbaikan ya fundamenta e tentunya dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik di Aceh Tengah. Ini saja yang dapat ee kami
29:57
Speaker A
sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Bapak. Baik hadirin, telah sampailah kita pada acara inti kita pada hari ini yaitu diskusi sekaligus penyampaian materi oleh Bapak-bapak dari Komisi
30:16
Speaker A
Informasi Aceh. Acara ini akan dipandu oleh Ibu Kadersi selaku moderator kita. Terima kasih. Kepada Ibu kami persilakan.
30:28
Speaker A
Terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekdis yang telah membuka acara dan Bapak Ketua Komisi Informasi A Pak Junaidi yang sudah memberikan sambutan dan eh sedikit arahan tadi dan juga cerita-cerita ee tentang sengketa
30:50
Speaker A
informasi terhadap Kabupaten Cit Tengah. Baik, Pak. Ee sebelum kita mulai ke sesi ee materi, saya ada pantun sedikit.
31:01
Speaker A
Nanti disambut dengan kata-kata cakep, Pak. Ya, cakep. Baik. Cakep. Pergi ke Takengon membeli kopi.
31:08
Speaker A
Cep kopi Gayu harum aromanya. Cep. Mari kita bangun keterbukaan informasi agar masyarakat percaya kepada pemerintahnya.
31:24
Speaker A
Ee baik, Pak. Karena waktu kita juga tidak ee banyak, kita langsung saja ke pemateri pertama, Bapak Nasir. Ee kepada Bapak Nasir kami persilakan.
31:49
Speaker A
Baik, terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, terima kasih kepada pemipu, rekan-rekan pemimpah hadir Pakis, rekan-rekan PPID dan saya menarik tadi katanya ada dari camat camat dari pukesmas enggak ada ya berarti level paling paling ini ee kan camat percamat
32:15
Speaker A
kemudian di semua dinas ada ada ada ya ee karu ya biru bagian ada ada juga ya badan ada juga ada ada alhamdulillah ee baik ee saya pergi rekan-rekan ya rekan-rekan semua dalam kesempatan singkat hari ini ee saya pribadi berharap ada sesuatu yang ee
32:39
Speaker A
bisa menerangkan bisa jadi selama ini punya kekeliruan, pemahaman yang keliru dan sebagainya terkait dengan keterbukaan informasi publik. Ee dalam konteks ini saya fokus kepada hak dan kewajiban daripada PPID.
32:54
Speaker A
temuan kami ada pejabat publik yang tidak paham apa itu PPID. Nanti kita lihat ya kemudian struktur PPID-nya di mana ee tahapannya dan ee siapa saja yang ada dalam PPD menjadi bagian daripada pembahasan dalam sesi saya hari ini. Lanjut.
33:13
Speaker A
Nah, ee Bapak Ibu semua ini menjadi kitab kita di dalam hal ketepukan informasi publik mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang 1428, kemudian ada Kanun Aceh nomor 7 tahun 2019 dan secara teknisnya diatur di beberapa peraturan komisi informasi yang akan menjadi
33:35
Speaker A
kitabnya PPID khususnya PPID di dalam hal pelayanan keterbukaan informasi publik itu di peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Di sana lengkap semua Bapak, Ibu ya, lengkap semua di website itu harus di-upload apa
33:54
Speaker A
saja, informasi apa saja yang harus disediakan yang tidak bisa diberikan apa jenis informasinya itu lengkap di peraturan komisi informasi tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik atau biasa kami sebut perle. Nah, di situ lengkap semua. Jadi, kalau Bapak
34:12
Speaker A
Ibu di sini menjadi petugas ataupun bagian daripada PPED selama ini masih bingung apa yang harus kami kerjakan di badan publik, di dinas dan sebagainya.
34:23
Speaker A
Ah, download aja itu. Itu sudah lengkap semua ya. Informasi kalau ada pemohon informasi harus dilayani seperti apa, kemudian SOP, SOP apa saja yang harus disiapkan lengkap semua di situ ya. itu pergi seli tahun eh nomor 1 tahun 2021
34:44
Speaker A
dengan ada kita di sini mereka terhalang enggak atau kami keluar boleh boleh keluar aja keluar aja keluar karena saya lihat giniini kami biasa bercanda ini lebih tinggi lagi terhalang lagi soalnya saya juga terhalang dalam mempresentasi ya ee nanti beliau-beliau ini ada sesi di
35:11
Speaker A
sesi kedua lagi. Baik, kita lanjut. Ee mohon izin operator. Baik. Nah, di dalam keterbukaan informasi publik ada tiga ee aspek penting Bapak Ibu. Yang pertama hak ya.
35:28
Speaker A
Hak untuk tahu ini. Hak untuk tahu ini. Ini melekat pada semua orang, Bapak, Ibu juga, ya. Ini bagian daripada hak asasi manusia. Kemudian ada kewajiban memberitahu, kemudian akses terhadap informasi. Nah, di dalam sosialisasi kita hari ini kami fokus di dua,
35:44
Speaker A
kewajiban untuk memberitahu dan akses terhadap informasi. Nah, kewajiban memberitahu itu meletak itu pada badan publik. Bapak, Ibu semua ya ada kewajiban untuk memberitahu. Kemudian terkait dengan akses terhadap informasi ini lebih kepada inovasi. bagaimana cara memberitahu salah satunya website, salah
36:05
Speaker A
satunya kemudian ada media sosial, kemudian ada inovasi-inovasi digital yang didesain oleh Bapak Bapak Ibu. Itu di aspek yang ketiga bagaimana cara memberitahu. Tapi yang paling penting adalah ada hak kewajiban. kewajiban untuk memberitahu.
36:22
Speaker A
Saya yakin betul Bapak Ibu pernah menerima notif dari PMKG ketika ada gempa. Pernah kita lagi duduk gempa 3 5 menit detik kemudian masuk kita kan seperti itu.
36:40
Speaker A
Nah, pertanyaan kemudian Bapak Ibu pernah meminta enggak informasi itu ke BMKG? tidak tidak tapi dia paksakan informasi gempa itu kepada kita viap.
36:51
Speaker A
Itulah hakikat sebenarnya kita buka informasi ya. Kita harus naik pada level ketika orang tidak meminta tapi kita memberitah dan BMKG telah melakukan itu. Nah, saya yakin betul Bapak Ibu dengan di OPD-nya masing-masing pasti bisa menuju ke tahapan yang ee dihaikatnya seperti itu
37:13
Speaker A
ya. tanpa ada orang meminta informasi itu diberitahu BPPEDA tentunya ada dari BPPEDA ada ya oleh BPPEDA yang menjadi dapurnya perencanaan penganggaran ketika akhir tahun ataupun di awal tahun terberedar informasi di media sosial bahwa Bupati dengan DPR sepakat untuk pengasahan APBK
37:37
Speaker A
contohnya itu di Mensosis ataupun rapat paripurna pengesahan APBK Kabupaten Aceh Tengah tahun 2026 di Saudara.
37:47
Speaker A
Orang semua tahu bahwa bupati dengan DPRK telah sepakat pengesaran APBK. Pertanyaan kemudian ketika ada masyarakat ingin meminta dokumen APBK itu di mana bisa diabsesnya?
37:59
Speaker A
Ingin men-download ada enggak di website APBK itu? Jika meminta di BPPEDA atau di PR barangnya itu. Nah, itu harus jelas.
38:09
Speaker A
Jadi tidak hanya publikasi kegiatan short time-nya saja. Jadi tidak hanya muplikasi bahwa kami sudah melakukan pengesahan APBK. Nah, bertanya kemudian dokumen APBK itu bisa didapat dari mana?
38:22
Speaker A
Apakah dokumen APBK itu informasi publik atau harus dirahasiakan? Itu harus jelas. Ya, lanjut operator.
38:33
Speaker A
Next. kembali. Oke. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Pada prinsipnya semua informasi itu terbuka.
38:49
Speaker A
Semua terbuka. Jika ada yang perlu dikecualikan, itu sifatnya terbatas dan ketat. Contohnya begini, terbatas dan ketat. ada satu dokumen MOU antara bupati dengan investor. Contohnya ini lagi heboh-heboh juga gugatan di kami yang investor eh di Nagar Raya.
39:08
Speaker A
Sempat heboh bahwa Bupati Nagan Raya tanda tangan MOU investasi 200 ke Duyun. Ada salah satu LSM di Nagaraya mengakses informasi kepada pemerintahan Nagal untuk meminta dokumen MOU itu ya. Dan ternyata dokumen itu dikecualikan oleh pemerintah Kabupaten Negara yang sedang berproses di
39:29
Speaker A
pengadilan kami ya, sedang berproses katanya. Nah, terkait dengan makna ketat dan terbatas salah satu contohnya seperti ini. Ketika ada satu dokumen, jumlah lembarnya itu misalnya 100 lembar, tebal dokumennya 100 lembar.
39:46
Speaker A
Ternyata di dalam 100 lembar itu hanya ada lima lembar yang perlu dikecualikan. Di situ ada NIK orang ee NPWP orang macam-macam ya cuma 5 lembar. Artinya 95 lembar itu bisa dibuka.
40:03
Speaker A
Maksud ketat dan terbatas tidak boleh hukum haram haram haram hukumnya ke 100 lembar itu dikecualikan. Tetapi satu dokumen 100 lembar itu tetap menjadi informasi yang terbuka ketika diberikan kepada masyarakat lima lembar yang haram dipublis ini dihitamkan.
40:24
Speaker A
Begitu. Jadi tidak boleh gara-gara satu lembar, lima lembar yang ada yang tidak boleh diputus utuh satu dokumen dikecualikan itu tidak bisa tetap menjadi informasi yang terbuka. tetapi ketika diminta oleh masyarakat yang dikecualikan itu dihitamkan atau dipelurkan prosesnya ya. Lanjut.
40:48
Speaker A
Nah, ada badan publik, ada kawan-kawan di pemerintah ee mempertanyakan ke kami ini secaranya selalu badan publik pemerintah. Apakah LSM, apakah organisasi itu bisa juga ee diakses informasi yang besar.
41:05
Speaker A
Badan publik itu ada dua. Ada badan publik negara, ada badan publik bukan badan publik negara. Badan publik negara siapa? Eksekutif, legislatif, yudikatif.
41:15
Speaker A
Semua lembaga turunannya, semua lembaga e vertiknya itu masuk sebagai badan publik negara. Yang bukan negara siapa?
41:22
Speaker A
Yayasan, lembaga swasta, BUMN, kemudian partai politik. Itu Bad Bum. Kalau di Aceh Tengah ada LSM misalnya yang seringkiali minta informasi ke Bapak Ibu di Bapeda, di BUPR terserah di mana. Apakah LSM itu sebagai badan publik? Kriterianya tiga. Salah satu di
41:46
Speaker A
antara tiga. Apakah LSM ini mengelola dana pemerintah? setahun aja mendapatkan dalam skema hibah ataupun apa bahwa dia tidak mengelola dana pemerintah. Dia diali pengelolaan dana pemerintah. Apakah dia mengelola dana masyarakat?
42:02
Speaker A
Oh, dia pernah menerima sumbangan masyarakat untuk aksi bencana dan sebagainya. Kena berarti LSM ini badan publik punya hak dan kewajiban yang sama seperti Bapak, Ibu. Kalau ada masyarakat Bapak Ibu minta informasi leset tidak diberikan itu bisa seketakan ke komisi
42:19
Speaker A
informasi. Oh, dia tidak menerima bantuan masyarakat, tidak mengelola masyarakat karena dia LSM eh NGO, tapi dia menerima bantuan luar negeri dalam bentuk donatur dari luar negeri. Dia berdonasi dengan luar negeri dan sebagainya. tetap kita lihat tiga, menerima dana pemerintah atau mengelola
42:40
Speaker A
dana masyarakat atau menerima dana dari luar negeri. Ketika tiga ini salah satu ada di yayasan, ada di LSM, ada di organisasi itu, maka itu badan publik.
42:52
Speaker A
Kalau badan publik pemerintah jelas ya mengelola adalah pemerintah badan publik negara di sini kemudian BUMN BUMD partai politik lokal nasional dan sebagainya itu sebagai badan pendidikan karena jelas mereka kelola dengan pemerintah.
43:09
Speaker A
Kemudian badan publik desa ini terpisah dengan badan publik kabupaten, Bapak Ibu. Jadi desa desa dia badan publiknya terpisah. Ketika bersengketa dengan desa maka kecil re di sini yang akan menghadap ke komisi informasi. Jadi tidak ada urusannya dengan bupati,
43:30
Speaker A
dengan camat enggak ada. Karena kenapa? Atasan daripada badan PPID, badan publik desa itu bukan camat, bukan bupati, tapi rezek atasannya. sehingga dia punya aturan khusus di dalam peraturan komisi informasi ya nomor 1 2018 yang mengatur terkait dengan badan publik desa. Dari
43:50
Speaker A
DPM ada sih DPM yang mengelola dinas terkait dengan desa? Ada apa namanya? DPMK. DPMK sorung ya bukan kampung. Nah, DPMK ketika punya ee rencana untuk mengembangkan keterbukaan informasi publik tingkat desa, maka pedomannya bukan Vertis tadi, tapi ada peraturan Komisi Informasi
44:15
Speaker A
nomor 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik tingkat desa. Dia terpisahnya ya, dia tidak sama dengan standar yang kita bangun dengan badan publik di level kabupaten. Begitu. Kemudian informasi publik. Nah, ini yang paling banyak keliru. Pemahaman informasi publik. Oh,
44:37
Speaker A
informasi yang dimohonkan enggak ada sama kami. Oh, ini bukan produk kami. Oh, ini ada di dinas A, dinas B, dan sebagainya. Padahal definisi informasi publik itu kriterianya lima. Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim atau diterima. Maaf ketika seketa ijazah Pak Jokow di tempoh hari.
45:00
Speaker A
Kenapa yang menjadi tergugat itu di Komisi Informasi Pusat itu Bawaslu? Padahal ijazah Pak Jokowi itu bukan produk BAS.
45:09
Speaker A
Karena kenapa? Di Bawaslu di KPU ada ijazah satu kunci. Kapan ada ketika mendata sebagai calon presiden dia masuk di kriteria dipan ya bukan dihasilkan. Kalau yang dihasilkan ini UGM dalam konteks eh ijazah Pak Jokowi. Karena kenapa? Ijazah itu produknya UGM. Nah, begitu juga
45:31
Speaker A
dengan Bapak Ibu. Contoh Bapeda Aceh Tengah ada pemohon informasi meminta kepada Bappeda Aceh Tengah adalah informasi dana pokir DPRK. Contoh, Pak Beda menyampaikan balasan bahwa informasi itu enggak ada di kami. Karena kenapa?
45:50
Speaker A
Input program pokir dilakukan oleh masing-masing anggota dewan tidak melalui proses perencanaan di Papeda. Benar. Benar. Kalau masuk lima kriteria ini kira-kira di Pabeda ada enggak?
46:03
Speaker A
Dan ada kan? Nah, ini sudah mulai jelas ketika minggu depan misalnya ada pemohon informasi minta dana bungkit dia. Jangan lagi balas tidak ada sama kami. Soal bisa diberikan tidak bisa nanti. Oh, ada di kami tidak bisa kami berikan karena
46:20
Speaker A
itu informasi dikecualikan. Bisa tetapi jangan alasannya tidak tersedia sama kami ketika kelima kriteria ini setelah diperiksa ada ternyata. Kecuali kelima-lima kriteria ini betul-betul enggak ada.
46:36
Speaker A
Ya, itu lanjut. Nah, ini detailnya ee informasi publik lima tadi yang dihasilkan, yang dibuat di produksi Dinas Perizinan. Contohnya ada dari Dinas Perizinan.
46:52
Speaker A
Oke. Nah, Dinas Perizinan dokumen izin itu produknya Dinas Perizinan. Tapi syarat untuk memperoleh dokumen izin itu ada syaratnya dokumen-dokumen tertentu yang bukan produk Dinas Perizinan. Contoh ada rekomendasi teknis dari Dinas Lingkungan Hidup contohnya yang akan menjadi syarat untuk keluarnya izin di Dinas Perizinan.
47:14
Speaker A
Akan tetapi rekomtek itu ada di Dinas Perizinan karena kenapa? Memang dilampirkan sebagai syarat. Betul.
47:22
Speaker A
ketika ada pemohon masyarakat, organisasi atau siapa yang memohon rekompleksek di Dinas Perizinan, nah dia tidak masuk dalam kriterian informasi dihasilkan, tetapi bisa jadi disimpan ataupun ada yang kirimkan. Kan seperti itu.
47:36
Speaker A
Persoalan bisa tidak diberikan ya seperti saya ceritakan tadi konsep informasinya tetap dua ya, informasi terbuka dan tertutup. Kalau tertutup seperti apa mekanismenya? Kalau terbuka jelas bagaimana cara mendapatkannya.
47:51
Speaker A
Oke lanjut. Ini klasifikasinya ya. Klasifikasinya jadi jadi empat. Yang pertama itu ada informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
48:05
Speaker A
Hati-hati Bapak Ibu di kriteria informasi nomor satu ini ada dua unsur di dalamnya. Yang pertama unsur disediakan wajib ya. Kemudian ada unsur diumumkan berkala.
48:17
Speaker A
Contoh informasinya apa? yang ada periodisasi. Contoh dokumen laporan tahun 2025, rencana penganggaran tahun 2002 yang ada periodenya itu masuk kerja. Yang pertama ini nanti rekan-rekan PPD yang tugasnya operator ketika dikasih diberikan dokumen untuk di-upload di website ini betul-betul
48:39
Speaker A
betul pemilihannya sesuai. Oh, dokumen ini sifatnya priorisasi maka dia masuk dalam klasifikasi informasi yang pertama.
48:47
Speaker A
Jadi unsurnya tidak hanya ya menyediakan, tetapi wajib mengumumkan. Dan ini ada sanksi pidananya di pasal 152 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ada sanksi pidana. Ketika tidak diumumkan ada masyarakat yang rugi akibat tidak diumumkan ini bisa dituntut pidana.
49:09
Speaker A
Siapa yang dituntutnya? PPID ya ada sanksi pidananya. Pasal 152 Undang-Undang 148. Kemudian yang kedua, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. Ini merupakan informasi yang mengancam ya, dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Contohnya BMKG kan dia serta-merta diumumkan tanpa kita
49:35
Speaker A
minta. Dia umumkan karena kenapa? Itu informasi kebencanaan ya punya ee apa namanya? Dapat mengancam hidup orang banyak ketika tidak diumumkan. Contoh, gempa ada potensi tsunami tetapi tidak diumumkan maka ini akan ee mengancam hidup orang banyak. Yang ketiga, yang
49:54
Speaker A
tersedia setiap saat ini jenis informasi yang tersedia sep saat ini contohnya ee ya SOP, aturan perundang-undangan, SK dan sebagainya. Dia tidak punya batas-batas periodisasinya.
50:07
Speaker A
Upload aja di situ di kolom informasi yang ee wajib tersedia setiap saat. Dan yang keempat itu informasi yang dikecualikan.
50:17
Speaker A
Nah, proses pengecualian sebuah informasi yang akan dikecualikan itu harus melalui pengujian konsekuensi. Tidak boleh serta dilakukan pengecualian tanpa ada proses uji konsekuensi.
50:31
Speaker A
Pulang dari sosialisasi hari ini, minggu depan jumpa sama pimpinan badan bukit ataupun Pakis di masing-masing OPD ya.
50:39
Speaker A
Kalau yang sudah lakukan alhamdulillah. Kalau yang belum lakukan, apa yang harus dilakukan? Yang pertama lakukan inventarisir semua informasi yang ada di badan publik. Bapak, Ibu misalnya dinas ee pertanian ada di sini. Oke. Ada di Dinas Pertanian ada 200 jenis informasi
51:00
Speaker A
misalnya tadi 200 informasi itu. Nah, dari 200 informasi telah ditemukan kemudian baru pilah. berarti ada sekitar 50 ataupun 20 ini yang perlu kita kecualikan.
51:14
Speaker A
Oke, ada sekitar 10 ataupun berapa yang masuk klasifikasi informasi-informasi yang ee saya sampaikan tadi. Sampaikan dulu. Jadi, listing dulu semua jenis informasi contoh di Dinas Pertanian yang akan menjadi ee kebutuhan publik.
51:32
Speaker A
Daftar penerima bantuan alat pertanian. Kira-kira itu informasi publik atau perlu dikecualikan? Terbuka kan? Kalau terbuka bisa tidak diupload di website atau mesti orang minta dulu dikasih bisa clear masukkan di dalam daftar informasi publik yang dikecualikan nick, alamat detail, nomor rekening, penerima
51:59
Speaker A
manfaat dari alat pertanian bisa enggak? Tidak. masukkan di dalam daftar informasi dikecualikan. Caranya begitu. Begitu juga di kantor camat misalnya setiap ril desa kampung dia setiap tahun menyampaikan laporan pertaban apakah ke camat atau ke dinas DPMK.
52:21
Speaker A
Laporan kampung ke mana? DPMK. DPMK. Di camat ada enggak? Ptinggal ada. Ketika ada orang yang meminta laporan kampung di camat bisa diberikan tidak?
52:33
Speaker A
Ibu bisa bisa bisa selama ini bisa diberikan bisa ada debatak enggak ada debat saya datang dari Dirun misalnya ataupun KTP saya Banda Aceh saya datang ke ee kantor camat Ning misalnya ya. Asalamualaikumikumsalam saya dari Banda Aceh. Nama saya Nasir
52:55
Speaker A
profesi saya bla bla bla. Saya butuh laporan pertanggung jawaban Kampung Linge 5 tahun terakhir.
53:04
Speaker A
Benar, Pak. Bisa, Pak. Sebentar, Pak. Kira-kira jawaban yang saya butuhkan seperti itu. Ada, Pak. Tapi tebal. Butuh fotokopi. Bapak harus bayar sendiri.
53:12
Speaker A
Kira-kira begitu. Atau Bapak Ibu di operator akan memberikan pertanyaan, "Apa kebutuhan Bapak? Kenapa Bapak daripada Aceh minta kemari? Apa kepentingan Bapak? Oh, ini enggak bisa diberikan. Oh, ini enggak ada di kami." Kira-kira seperti apa? Jawabannya dari kantor cambat. Pengalaman selama
53:29
Speaker A
ini aja saya band ya kecuali saya penduduk enggak ada yang dari band enggak ada enggak? Ini persoalannya jika ada jika ada saya dari Banda Aceh yang enggak punya identitas di Aceh bisa enggak bisa. Kenapa?
53:51
Speaker A
ada karena karena enggak ada jelas di surat saya menyebutkan tujuannya adalah untuk kebutuhan penelitian saya.
54:02
Speaker A
Saya sedang melakukan investigasi contohnya saya sedang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dana desa dan di Aceh Tengah. Tapi identitas saya, saya bukan atas nama LSM, bukan atas nama organisasi, bukan jurnalis, tapi saya individu perorangan. Bisa gak diberikan itu?
54:20
Speaker A
Enggak bisa. Kenapa tidak di bisa? Karena saya orang benda permohonan karena di PPID Bapak Ibu kan ada pemulihan permohonan saya isi itu semua bisaak bisa bisa pak bisa yakin bisa karena Iya karena kan Bapak sudah ngisi formulir Pak
54:44
Speaker A
tapi saya orang Bapak saya pakai sandal jepit enggak enggak seperti ini bilang kira-kira ya saya pakai Amerika aja bisa, Pak. Apa juga, Pak?
54:55
Speaker A
Bisa. Bisa, bisa. Ya, oke, alhamdulillah. Karena gini, ada badan publik di daerah lain. Kami temukan apa urusan orang dari Karno minta informasi di Aceh Besar.
55:04
Speaker A
Padahal dalam konteks keterbukan informasi publik, dia tidak dibatasi oleh ras, suku, administratif, e, domisili dan sebagainya. Selama dia mampu menjelaskan kepentingan terhadap kuncinya di kepentingan ya. Selama dia mampu menjelaskan kepentingan terhadap kebutuhan informasi. Jika informasi itu terbuka, berikan. Kalau syarat pakai
55:26
Speaker A
syarat. Syaratnya fotokopi sendiri, bayar sendiri. Itu disahkan itu enggak melanggar. Kalau Bapak, Ibu minta bayaran terhadap hasil fotokopi yang tebal dokumennya bisa kamar hukum bukan pungli itu ya. AMDAL contohnya tebalnya berapa? Berarti AMDAL DLH di sini siapa?
55:44
Speaker A
Nah, berapa tebal Pakis tes lebih ya kan saya dulu di WBI sebelum di komisi informasi saya paham betul ya segini emang harus kita bayar sendiri untuk fotokopi itu dan itu bukan pungli ya. Oke lanjut ini hak badan publik ya. Apakah badan
56:06
Speaker A
publik bisa menolak informasi? Bisa. Silakan tolak. Yang pertama, jika dia mengatasnamakan organisasi LSM berbadan hukum, Bapak, Ibu punya hak meminta apa kira-kira ketika dia mohonkan informasi minta adik RT mereka bisa untuk membuktikan bahwa dia pukul badan publik ya. minta kerangka acuan yang paling
56:27
Speaker A
penting. Ketika dia minta dokumen yang sifatnya sensitif bagi kita, contoh laporan, keuangan, pertanggung jawaban dan sebagainya ya dengan alasan di surat permohonannya buat tujuan penelitian.
56:39
Speaker A
Minta kerangka acuan penelitian dari si pemohon bisa. Selama dia tidak bisa berikan kerangka acuan itu tol, maka itu menjadi cukup alasan bagi Bapak Ibu untuk tidak memberikan informasi yang diukan.
56:53
Speaker A
ya. Enggak usah takut. Kemudian ketika informasi diberikan oleh Bapak Ibu, buat berita acara serah terima.
57:01
Speaker A
Di berita acara serah terima biar Bapak Ibu tidak kena tegur sama atasan, tidak punya ee sanksi pidana. Kemudian buat unsurnya di dalam berita acara. Contoh, informasi ini diterima oleh bla bla bla akan dipergunakan sesuai dengan tujuan permohonan.
57:20
Speaker A
mana tujuan permohonan sesuai dengan kerangka acuan yang diberikan kerangka acuan. Nah, ketika dia pergunakan tidak sesuai dengan ee permohonan, maka jika penyebaran informasi itu musibah bagi Bapak Ibu disalahgunakan oleh orang lain bisa tuntut dia secara pidana dan ada
57:40
Speaker A
diatur di dalam Undang-Undang itu kalau enggak salah di pasal 1 151 kalau enggak salah jelas di undang-und bisa tapi kuncinya di sana.
57:50
Speaker A
Untuk membuktikan permohonan minta kakak tujuannya ya untuk mengunci dia biar tidak menyebar luaskan informasi di luar daripada kepentingannya. Kunci diberita acara salah. Ketika ada dampak kemudian atas pemberian informasi itu Bapak Ibu bisa untuk mereta secara pid ya enggak
58:11
Speaker A
usah lagi ya. Oke. Kemudian ini kewajiban Bapak Ibu juga membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan pekensian ya. dan informasi. Lanjut ini pelaksanaan kewajiban ee yang pertama menetapkan standar layanan.
58:29
Speaker A
Standar layanan ini ada 7 SOP nanti dibuka aja di Perkisel Bapak Ibu ya yang saya sampaikan tadi. Kemudian menunjuk dan menetapkan PPS. Nah, Aceh Tengah tahun 2027 kabarnya dan telah MoU dengan Komisi Informasi akan melakukan monet internal.
58:49
Speaker A
ya terkait dengan keterbukaan informasi publik. Jadi dari level dinas sampai dengan ee camat ee Pusuh dan sebagainya akan dimonen. Nah, salah satu instrumen yang kami nilai nanti adalah adanya SKPP.
59:04
Speaker A
Apakah selama ini Bapak, Ibu telah ditetapkan SKPP ini? Kalau belum itu menjadi PR kedua minggu depan pulang dari sini ya. Jadi semua dinas, semua kantor camat, semua OPD itu sampaikan kepada badan kepada kepala badan publiknya untuk buat SKPPD. Bagi yang
59:23
Speaker A
dulu bagi yang sudah lihat dulu apakah punya tahun 2019 suruh revisi. Kira-kira seperti itu ee pembaharuan sebagai SK PPED SK pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dia terpisah dengan struktur dinasnya. maksudnya dia tidak menjadi bagian daripada humas dan sebagainya.
59:43
Speaker A
Meskipun orang humas ada di dalam ya tapi suya bisa karena kenapa? PPED itu next.
59:52
Speaker A
Nah, ini dia ada atasan PPD, ada PPID utama, ada PPED pelaksana ya atau PPED pembantu nanti. Nah, kita lihat struknya kalau atasan PPED ini Pak Sekda kalau di ee badan publik Kabupaten ya. Kalau desa atasan PPID-nya ini Pak kita bicara
60:14
Speaker A
level kabupaten. PPID utama umumnya itu berada di Komfo. Tapi Kom Info sendiri dia punya PPID juga. PPID pelaksana ya.
60:26
Speaker A
Kemudian tim pertimbangan atau petugas pelayanan informasi termasuk operator dan sebagainya. Bapak, Ibu semua yang berada di dinas, mewakili dinas hari ini ini berada di posisi PP pelaksana ya, sebagai PPD pelaksana. Jadi struktur nanti yang perlu Bapak Ibu minta adalah
60:44
Speaker A
struktur PPID pelaksana yang akan menjadi bagian daripada PPID utama. Ya, biasanya PPID Utama ini ee kepala PPID utamanya adalah Pak Kadis Kominfo ya.
61:00
Speaker A
Makanya kemudian kami selalu sampaikan di dalam pertemuan seperti ini dengan ee badan publik kalau berbicara level PPID maka dia atasan PPID-nya jelas Pak Sekda PPID utama Pak Kadis Komino ya kemudian berada di bawah beliau itu PPD pelaksana mudah meminta informasi kepada BPPEDA
61:24
Speaker A
tetapi pakai jalur PPID jangan jalur sesama kepala dinas Misalnya Pak Kadis Kominfum telepon Kepala Dinas ee Pertanian, "Pak, ini ada permohonan informasi ini enggak di enggak dikirokkan karena levelnya sama." Tetapi ketika masuk ke skema PPD maka badan publik, pimpinan badan publik di
61:44
Speaker A
Dinas Pertanian ini menjadi di bawah PPD utama. Itu itu strategi komunikasinya aja ya. Berarti Bapak Ibu ya, posisi Bapak Ibu di PPID pelaksana ya ini ee terkait dengan tadi ada SOP dan sebagainya. Kalau dinas Bapak Ibu belum memiliki SOP pelayanan, SOP keberatan
62:09
Speaker A
dan sebagainya, minta aja di PPJ utama formatnya sudah ada ya. Tinggal nanti ganti ganti nama badan publiknya aja ya.
62:19
Speaker A
Kemudian contoh contoh struktur PPID juga ada di Oke, lanjut. Kemudian ini tugas PPD pelaksana ya, tugas Bapak Ibu secara teknis ya membantu PPD melaksanakan tanggung jawab, kemudian melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi, mensosialisasikan.
62:42
Speaker A
Balik sekali di slide sebelumnya lupa. Oke, ini saya sampaikan perilaku pemohon informasi ya. Ada pemohon informasi mengirim suratnya ke PPID pelaksana ke Bapak Ibu.
62:58
Speaker A
Ketika Bapak Ibu tidak merespon dalam 10 hari kerja dia mengajukan keberatan ke atasan PPD langsung ke Pak Sekda. Enggak melalui PPD utama.
63:08
Speaker A
Makanya terkadang ada seketa yang PPD utama enggak tahu dia. Karena kenapa? Dari PPD pelaksana dia langsung ke atasan PPD. Selesai di atasan PPD ke kami langsung kami posiidang seperti itu. Ada juga perilaku pemohon informasi ke PPD utama meminta informasi yang ada di PPID
63:27
Speaker A
pelaksana. Contoh suratnya ke PPD utama minta dana pukir ada di BPEDA. Jadi PPID utamalah yang koordinary dengan B ada permohonan informasi ketika keberatan ke atasan PP ini jangan dipuasalah nanti.
63:42
Speaker A
Jadi ada temuan kami surat pertama ke PD pelaksana kemudian diarahkan oleh operator PPD pelaksana ini kirim surat kedua ke PPD utama bukan sebenarnya standarnya bukan begitu ketika tidak Bapak Ibu respon di PPD pelaksana maka dia langsung naik ke atasan PPD
63:59
Speaker A
langsung ke dari Pak Seeda nanti ya e telepon Pak Kadis kan atau dia ke PPD utama ya. Oke, lanjut.
64:11
Speaker A
Lanjut. Ini ee sekilas nanti teknisnya ada Bang Jaki yang akan ee sampaikan terkait dengan laman website. Nah, ini yang perlu dihindari Bapak Ibu. Semua informasi pelaksanaan kegiatan oleh KD, Sekda dan sebagainya selalu di-up di MSOS. Hitungan menit sudah sampai di
64:32
Speaker A
Mesos. Tapi Bapak, Ibu lupa untuk mpublish di website. Benar. Iya. Iya. Padahal website itu adalah kantor digital Bapak Ibu.
64:42
Speaker A
Contoh, ketika kami kemarinlah Kia kemarin MoU dengan Pak Bupati di kegiatan retri, kegiatan MOU di retri itu terbulis di Mesos.
64:53
Speaker A
Pertanyaan kemudian dokumen MOU yang kami tanda tangan ketika ada masyarakat itu bisa peroleh di mana?
65:01
Speaker A
Di website bukan di MS. Jadi harus di diimbangi Bapak, Ibu ya. Jadi sesuatu yang di-up di Mesos yang sifatnya punya kaitan dengan informasi publik up juga di di website ya. Oke, lanjut.
65:18
Speaker A
Ini ada tujuh standar ee pelayanan yang wajib Bapak Ibu sediakan di badan publik karena ini akan juga menjadi instrumen monitik.
65:27
Speaker A
Contohnya nanti bisa minta bantu di PPD Utama karena sudah kami periksa mereka ee di PPD Utama ya.
65:35
Speaker A
Standar maklumat, standar pengujian konsekuensi ada tujuh dia yang wajib ya. Lanjut. Ini informasi publik yang tidak boleh diberikan ya, yang membahayakan negara ya. Lanjut.
65:54
Speaker A
Kemudian ini hati-hati Bapak Ibu ini tidak masuk dikecualikan ya. Yang pertama putusan badan peradilan, ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran.
66:05
Speaker A
Contoh Dinas Perizinan ada lampirannya. Lampiran daripada izin, maka dokumen izinnya sifatnya terbuka, lampirannya juga terbuka.
66:16
Speaker A
Ya, contoh di Dinas Perizinan, izin tambang misalnya, enggak lagi di kabupaten, di provinsi ada lampiran peta tambang. Jadi, tidak hanya dokumen izinnya yang bisa diakses, lampirannya juga bisa. Ya, itu tidak ee termasuk dikecualikan. rencana pengeluaran, laporan keuangan ya itu semua informasi
66:36
Speaker A
yang yang terbuka. Lanjut. Ini ee tidak termasuk dalam pengecualian juga kecuali tapi ada kecuali ya apabila rahasianya di ee diberikan oleh pihak yang ee punya punya informasi contoh riwayat kesehatan dan sebagainya. Lanjut.
67:02
Speaker A
Oke lanjut. Ini proses ee penetapan proses pengujian konsekuensi ya. Boleh dilakukan sebelum ada pemohonan informasi, boleh dilakukan ketika ada pemohon informasi, boleh dilakukan juga ketika ada perintah dari ee komisi-komisi informasi. Lanjut.
67:23
Speaker A
Ini ketentuannya ya. Jadi di proses pengujian konsekuensi itu sebelum menetapkan informasi sebagai informasi dikecualikan dia harus dianalisis dua. Yang pertama analisis dampak dan analisis dasar hukum. Dasar hukumnya apa? Boleh dikecualikan.
67:37
Speaker A
Kemudian jika diberikan dampaknya apa? Jika ditutup dampaknya apa? Jika kemudian sisi positifnya lebih besar dampak jika ditutup maka tutuplah informasi itu. Ya. Lanjut.
67:50
Speaker A
Ini ee metode penyimpanan nanti akan disampaikan oleh ee Pak Jaki secara teknis. Lanjut. Ini catatan khusus terkait dengan Dinas Perizinan ya. Badan publik yang berwenang memberikan izin dan atau melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi
68:09
Speaker A
mengancam hajat hidup orang banyak ya dan wajib memiliki standar pengumuman informasi serta mta. Ini diwajibkan ya khusus bagi badan publik yang bergewenang ee menerbitkan perizinan.
68:24
Speaker A
Lanjut. ini persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan atau dikeluarkan. Berikut dokumen pendukungnya dan laporan penataan izin yang diberikan merupakan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. Contoh ee dokumen izin apa aja di kabupaten perkebunan pertanian masuk di sini ya.
68:46
Speaker A
Kemudian gangguan lingkungan izin lingkungan, izin usaha itu masuk semua kan. itu informasi terbuka, enggak boleh dikecualikan. Ada salah pemahaman seperti ini. Contoh di DLH AMDAL misal ini AMDAL ini bukan kami susun ini ee perusahaan yang susun ini menjadi hak
69:07
Speaker A
patennya perusahaan dan bla bla alasannya itu tidak boleh. Karena kenapa? AMDAL itu pengesahannya ada di DLH meskipun proses penyusunannya dengan biaya si perusahaan dan sebagainya tetapi dokumen itu merupakan informasi yang terbuka ya. Lanjut.
69:23
Speaker A
Baik, terima kasih ee Bapak Ibu semua. Nanti kita perdalam dalam diskusi ya. Jadi clue-nya Bapak Ibu semua informasi itu sifatnya terbuka. Ketika ada perlu yang ditutup maka lakukan uji konsekuensi ya. Informasi yang ditutup tanpa proses uji konsekuensi dalam Undang-Undang
69:44
Speaker A
Keterbukaan Informasi Publik hukumnya hak dan itu melanggar hukum. Ya. Baik Bapak Ibu semua, nanti kalau ada sesi diskusi cukup waktu kita perdalam dalam sesi diskusi. Saya akhiri wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
69:57
Speaker A
Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Pak Yasir atas materi dan penjelasan yang sangat menarik dan dapat memberikan informasi.
70:06
Speaker A
Ini juga informasi ya, Pak. keterbukaan informasi dari Komisi Informasi Aceh. Eh, baik, selanjutnya kita langsung saja ke Pak Yi untuk menyampaikan materi ee tentang prosedur dan mekanisme mon keterbukaan informasi publik pada Ban Pab. Silakan, Pak.
70:26
Speaker A
Slide Pak. Baik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ee sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Zullah. saya staf dari Sekretariat Komisi Informasi Aceh. Ee kebetulan yang hadir hari ini sebenarnya adalah Pak Dian Rahmat Sakra di komisioner bidang ee kelembagaan ee dan
71:03
Speaker A
karena beliau ada kegiatan MON ee di Komisi Informasi Pusat, saya ditugaskan untuk mewakili beliau.
71:12
Speaker A
Baik, ee langsung saja kita masuk ke apa prosedur dan mekanisme monf ketuhan informasi publik. Nah, Bapak Ibu ee apa itu MONEV sebelumnya? MONEV itu adalah kegiatan yang ee mengatur tingkat kepatuhan badan publik ee dalam menjalankan Undang-Undang ee Nomor 8
71:35
Speaker A
Tahun nomor ee 14 tahun 2008. Lanjut. Nah, maksud dan tujuan, sasaran dan kedudukan. maksud dan tujuan memberikan pemahaman mengenai dasar hukum, tahapan, tata cara monitoring, dan evaluasi keterbukaan informasi publik di Provinsi Aceh. Nah, ini secara gambaran umumnya mungkin saya jelaskan dulu di mana
72:00
Speaker A
tahapan Mon karena saya juga operator dan ee admin dalam urusan MONEV juga ee di badan publik di apa ee Provinsi Aceh secara keseluruhan. Tujuan umumnya yaitu memantau kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama
72:22
Speaker A
kurun waktu 1 tahun. Nah, kalau di MONEF ini kita ee yang kita nilai adalah ee di tahun sebelumnya misalnya tahun 2006 nanti kan ee tahun 2027 berarti ee sudah ada ketetapan dari Bupati Aceh Tengah akan dimonev internal seperti yang Pak
72:43
Speaker A
Nasir bilang tadi mungkin di OPD kecamatan dan kampung kalau salah di ee apa namanya yang kedua Dua, mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun 1 tahun terakhir.
73:03
Speaker A
Terus mengidentifikasi dan mengin menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik.
73:14
Speaker A
Selanjutnya memberikan umpan balik dan solusi pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik.
73:24
Speaker A
Secara teknisnya ee mungkin saya perlu tahu ini OPD di Aceh Tengah ini operator semua rata-rata ya, operator penginput data ya. Untuk ee website aktif enggak, Bapak, Ibu?
73:39
Speaker A
Aktif. aktif dalam hal berita saja atau ada apa rutin mengupload informasi yang perlu di ee informasikan ke publik informasi termasuk informasi dikecualikan, informasi serta-merta itu rutin enggak di-upload di web? Masih tidak?
74:01
Speaker A
Oh, belum ya? Heeh. Dipublikasikan informasi di yang diperbarui berarti masih informasi berkala gitu ya.
74:12
Speaker A
Ee kita lanjut ke ee kedudukan materi uraian bersifat umum. Sedangkan bobot butir indikator dan jadwal terperinci mengikuti petunjuk teknis Komisi Informasi Aceh tahun berjalan. Bad publik wajib menelaah petunjuk teknis sebelum mengisi instrumen.
74:30
Speaker A
C. Tujuan khusus pertama untuk mengetahui komitmen dan kepatuhan badan publik dalam mengumumkan informasi berkala, mengumumkan informasi yang disediakan secara serta-merta, menyediakan informasi yang tersedia setiap saat, kedua untuk mengetahui pelaksanaan standar informasi publik di badan publik tentang saran fungsi, dan tugas serta
74:56
Speaker A
tata kelola PPID. Yang ketiga, untuk memberikan umpan balik pada badan publik sehingga menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan PP. Next.
75:09
Speaker A
Nah, dasar hukum dari Monev. Dasar hukum yang pertama itu tetap di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 seperti yang Pak Nasir jelaskan tadi.
75:23
Speaker A
Terus ada regulasi pemerintah Aceh kanun Aceh nomor 7 tahun 2019 yang mengatur pengelolaan keterbukaan informasi publik serta kelembagaan PPID.
75:35
Speaker A
Terus ada peraturan Gubernur Aceh nomor 60 tahun 2020 yang mengatur pelayanan informasi dan pembagian tugas PPID utama dan PPID.
75:45
Speaker A
Terus ada Peraturan Gubernur Aceh nomor 64 tahun 2022 serta ada Peraturan Mendagri nomor 2 tahun 2026. Next.
75:59
Speaker A
Ah, kewenangan penilaian dan kategori badan publik yang dinilai. Nah, kalau untuk informasi ee Komisi Informasi Pusat dia skalanya berarti yang dimevalah ee seperti provinsi, kementerian, eeemb lembaga kementerian, partai politik, ee BUMN, perguruan tinggi, dan badan usaha milik daerah. Nah, kalau
76:30
Speaker A
untuk Komisi Informasi Aceh yang ruang lingkup yang dinilai adalah kategori SKPA, kabupaten kota termasuk Kabupaten Aceh Tengah, terus ada instansi vertikal seperti Polda ee BPOM ee BPN, Kanwil dan wilayah ada partai politik juga ada apa namanya lembaga nonstruktural ada BUMD
76:58
Speaker A
sama Ben tahun ini Komisi Informasi Aceh ee memonev 100 100 ee 3 131 ee badan publik termasuk SKPA dan ee sebagainya.
77:21
Speaker A
Nah, ini ada di di layar ada SKPA 52, ada pemerintah kabupaten kota 23, ada sesi vertikal, ada lembaga nonstruktural, ada PT Universitas, ada BUMD, ada partai politik. Nah, manfaat hasil penilaian mengidentifikasi kelemahan layanan menjadi dasar perencanaan, perbaikan, serta memperkuat
77:48
Speaker A
akuntabilitas dan reputasi daerah hasil dapat diintegrasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran tahun berikutnya.
77:56
Speaker A
Nah, jadi karena yang di MONEV adalah ee poin besarnya tahun sebelumnya misalnya tahun ini yang MONEF, berarti yang perlu dipersiapkan adalah informasi yang tahun sebelumnya dapatkan berarti tahun 2026.
78:11
Speaker A
Nah, eeah next. Nah, ini tahapan pelaksanaan. Mungkin ini bisa jadi acuan karena tahun depan ee OPD Kecamatan dan kampung di ee Kabupaten Tengah akan ee melaksanakan moning internal. Yang pertama kita akan ada tahap sosialisasi bat. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu dari operator khususnya
78:37
Speaker A
akan di surati oleh pemerintah kabupaten. Nanti kita akan ada sesi mungkin ee ada apa ada Komisi Informasi Aceh sebagai pembimbing nanti bagaimana masalah teknis ini saya apa saya gambarkan sedikit bagaimana nanti apa yang perlu diisi ee di kuesioner nanti
78:59
Speaker A
ee link-link apa saja, apa yang perlu dilengkapkan dan sebagainya. Nah, di tahap kedua ada pengisian kuesioner mandiri. Ee mungkin belum ada kejelasan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mau pakai ee kuesioner ee manual ee nanti dikirim ee di Excel atau pakai ee
79:22
Speaker A
aplikasi sendiri. Tapi kalau ini berarti Kabupaten Aceh Tengah menjadi kabupaten kedua di Provinsi Aceh setelah Kabupaten Birun yang sudah 4 tahun berturut-turut melakukan internal dan sudah banyak sekali perbaikan dari OPD kecamatan.
79:43
Speaker A
tahun ini sudah ada kecamatan yang informatif di Kabupaten Biron tersebut. Mulai dari yang sama sekali dari nol merangka sedikit-sedikit dan sekarang sudah ada yang informatif. Sudah banyak informasi yang tersedia di website kecamatan. Kalau di sini ada yang admin
79:59
Speaker A
kecamatan, operator ada juga. Kalau untuk ee PP karena PPID khusus ada enggak di website? Misalnya nanti ada profil, ada ee apa namanya? ada kontak. Ada enggak ee laman khusus yang memuat PPID?
80:16
Speaker A
Ada. Belum ya. Ah nanti mungkin di tahun depan ya ini nanti akan disualisasikan bagaimana cara menaukannya di website.
80:27
Speaker A
Ke tahap tiga ini adalah pengumpulan SG dan penilaian. ee nanti mungkin ada tim penilai yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten kota yang akan menilai dari kuesioner yang Bapak Ibu kembalikan nanti. Nanti ada ee linknya sesuai enggak dengan yang tertau di website apa
80:46
Speaker A
ada salah mungkin keliru. Kan di tahap empat itu ada penetapan dan pengumuman hasil. penetapan berarti sudah ada rank ee kualifikasi yang diberikan setelah melakukan pemeriksaan kuesioner. Biasanya kalau untuk kabupaten kota kita enggak tidak akan tidak melakukan lagi ee presentasi.
81:11
Speaker A
Kalau di tingkat Komisi Informasi Pusat sama Komisi Informasi Aceh itu ada presentasi pimpinan badan publik yang kemarin ee Pak Bupati langsung Kabupaten Aceh Tengah yang turut hadir ke Komisi Informasi Aceh untuk mempresentasikan bagaimana ee inovasi dan strategi yang
81:31
Speaker A
berjalan di Pemerintah Kabupaten Tengah. Mungkin di nanti 2027 cuman verifikasi website saja ya. di internal Kabupaten C. Eh, next.
81:46
Speaker A
Penilaian dan kualifikasi hasil. Nah, ee pada lembar kuesioner biasanya ada enam indikator yang dinilai. Jadi, dia ee pertanyaannya mungkin sampai 60-an. Nanti ada ABC segala macam. Tapi nanti dalam 60 pertanyaan dia ada beberapa subbagian misalnya nanti di indikator pertama itu ada sarana
82:14
Speaker A
prasarana yang membuat nanti apa saja prasarana prasarana dan sarana yang ada di ee OPD Bapak Ibu sekalian.
82:24
Speaker A
Yang kedua ada kualitas informasi yang ee seperti yang Pak Nasir jelaskan tadi juga ada jenis informasi apa saja yang telah di-upload ke website, ada komitmen organisasi, ada inovasi dan strategi serta digitalisasi. Nah, di poin digitalisasi ini biasanya ada semacam ee
82:51
Speaker A
perkembangan dari ee inovasi yang dilakukan oleh pejabat di OPD atau kecamatan. Misalnya nanti untuk mempermudah akses ada semacam menu ee kanal permintaan yang tidak perlu fisik langsung ke OPD bisa langsung dari website dan selesai di ee cepat ee mudah
83:14
Speaker A
dan ringan. Terus ada ah kalau di Komisi Informasi rank ee yang ditetapkan biasanya dari yang paling tertinggi itu ada informatif mulai dari 90 sampai 100 itu informatif ini nilai tertinggi. Yang kedua itu ada menuju informatif dari 80 sampai 89,9.
83:46
Speaker A
cukup informatif 60 sampai 79,9. Terus ada kurang informatif 40 sampai 59,9 ee dan yang paling rendah itu ada tidak informatif dari mulai 0 sampai 39,9.
84:07
Speaker A
Nah, kalau untuk model internal biasanya kita mengacu ke peraturan perg Aceh. Jadi, rank kualifikasinya beda. Kita mulai dari ee sangat kurang itu paling rendah 5 sampai 24.
84:23
Speaker A
Terus ada kurang, ada cukup, ada baik, dan sangat baik. Kenapa rank informatif ee Rank komisi informasi ini tidak bisa diterapkan? karena belum ada regulasi khusus yang ee mengatur ee MONEM internal harus menetapkan rank kualifikasi seperti Komisi Informasi Aceh dan ini yang sangat baik ini cukup
84:46
Speaker A
biasanya digunakan di hampir semua kabupaten kota di Indonesia mungkin nanti acuannya seperti ini rank nilainya. Next.
84:57
Speaker A
Nah, persiapan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh badan publik? Ee sebenarnya ini lebih materi nanti ee untuk sosialisasi tapi ee sebagai gambarannya yang pertama ini ada aspek kelembagaan dan layanan. keputusan penetapan PPID, uraian tugas, prosedur operasional ee standar, maklumat pelayanan, ee buku
85:25
Speaker A
register permohonan, dan penanganan keberatan. Seluruh dokumen dipastikan masih berlaku dan ditandatangani oleh pejabat gawenang. untuk dokumen ee banyak kasus di ee Monf Komisi Informasi Aceh itu ada beberapa dokumen terupload tapi pas dilampirkan waktu dilampirkan ke website itu tidak bertandatangan
85:51
Speaker A
pejabat terkait jadi itu tidak diberi nilai kita perlu keasahan ee dari suatu dokumen tersebut.
86:01
Speaker A
ee informasi publik seperti yang Pak Nasir jelaskan ee cukup detail tadi, daftar informasi publik yang telah diperbarui serta daftar informasi yang dikecualikan beserta dasar hukumnya. Informasi yang diketap wajib didaftarkan atau dilampirkan, tidak boleh dihapus atau tidak dilaporkan.
86:24
Speaker A
Yang ketiga ada website atau situs resmi pemerintah dan badan publik. merupakan bagian utama yang dinilai dengan metode pencantuman tautan sesuai pertanyaan pada instrumen. Badan publik menyiapkan tautan publikasi 3 bulan terakhir dan memastikan tautan dapat dibuka oleh penilai. Nah, ini
86:45
Speaker A
banyak kesalahan di penautan ee link di lembar kuesioner. Ada sebagian ee badan publik mencantumkan link dari Google Drive.
86:59
Speaker A
Sebenarnya ini boleh-boleh saja tapi alangkah bagusnya link dari Google Drive dimasukkan ke link website. Jadi yang dilampirkan di question link dari website walaupun nanti pas diklik mengarah ke Google Drive onclude segala macam itu gak masalah tetap dari link
87:16
Speaker A
website-nya. Dan ee yang perlu dipastikan link dari Google Deri akses untuk semua jadi nanti jangan dikunci. Nah, kalau sudah diberi akses itu semua penilai bisa ee mengecek gimana keapsahan dari isi link tersebut.
87:35
Speaker A
Termasuk di dalamnya tautan link yang terkoneksi langsung dengan sosial media resmi badan publik. Nah, kalau di website itu biasanya di atas. Kalau standar website pemerintah Aceh atau Aceh Tengah itu biasa ada kotak-kotak tombol ee sosial media itu dipastikan
87:54
Speaker A
kalau diklik langsung ke sosial media OPD kecamatan dan kampung. Jadi misalnya Instagram pas diklik jangan kosong ya.
88:04
Speaker A
Misalnya nanti kan nanti kalau diklik bisa ke Instagram dan masyarakat bisa lihat ini kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh OPD kecamatan dan kampung di Kabupaten Aceh. Tengah.
88:16
Speaker A
Keempat ada aspek teknis memastikan website tetap bisa diakses oleh penilai dan publik pada saat tahapan penilaian berjalan. Nah, perlu untuk Bapak Ibu pastikan juga perlu berkomunikasi dengan pihak Diskominfo ini. Website ini harus tetap jalan dan bisa diperiksa saat monev nanti jangan
88:41
Speaker A
sampai pas Monf ee penilai tidak bisa buka telinga karena ada masalah server atau apa kan. Ini yang harus dipastikan ee pada saat nanti MONEV internal di Kabupaten Aceh Tengah.
88:57
Speaker A
Yang kedua ada cek berkala link tautan yang sudah dibubukkan aktif dan tersedia sesuai pertanyaan pada kuesioner atau SA.
89:11
Speaker A
Yang ketiga, jika memilih link tautan di luar penyimpanan website ini yang seperti saya jelaskan tadi, pastikan akses storage penyimpanan pihak ketiga tersebut sudah terbuka dan bisa diakses.
89:23
Speaker A
Kalau benar, biasa kalau di Google Drive kalau foldernya sudah bisa diakses, dia ada muncul ikcon usernya, ada ikcon orangnya. Kalau dia ikcon kosong berarti dia masih terkunci. perlu dikasih akses, orang lain bisa melihat. Nah, next.
89:47
Speaker A
Nah, praktik yang menentukan hasil penilaian yang pertama ada penetapan penanggung jawab tim PPID, operator teknis SQL menetapkan pegawai penanggung jawab, pegawai atau tim PPID beserta operator teknis pengisian kuesioner yang benar-benar melaksanakan pengisian instrumen. pengisian umumnya dilakukan oleh staf PPID dengan bantuan staf
90:12
Speaker A
teknis atau operator yang memahami website situs layanan publik. perlu perhatian ee kepada Bapak Ibu operator.
90:23
Speaker A
Mungkin nanti ee setelah penetap apa setelah ada penetapan kapan akan dilakukan solisasi MONEP mungkin nanti bisa untuk pejabat terkait di OPD tersebut ee bisa dibentuk satu SK SK tim yang akan bekerja sama dengan ee beserta operator teknis. Jadi nanti operator
90:45
Speaker A
teknis yang bantu input yang apa pegawai dari PID yang bantu untuk ee melampirkan ee dokumen-dokumen apa saja dari pertanyaan yang perlu dilampirkan. Jadi ada kerja sama. Kalau di Provinsi Aceh itu ada contohnya ada kasus memang ada satu badan publik dia tidak mau isi sama
91:05
Speaker A
sekali. Waktu kami tanya, "Kenapa Bapak, Ibu langsung mengatakan secara terang-terangan tidak mau mengikuti Mon?" Karena dia langsung ngomong dia tidak di-support oleh pejabatnya, dia langsung ya uang kopi aja dia enggak dapat apalagi uang-uang ya uang jadi payah segala macam. Jadi perlu nanti ee
91:30
Speaker A
apa komitmen dari pejabat terkait pembentukan tim teknis ini. Kedua, ada pemahaman indikator dan link tautan. Tim menelaah petunjuk teknis terlebih dahulu kemudian metakkan unit pemilik data untuk setiap butir penilaian.
91:50
Speaker A
Setiap jawaban dalam SI wajib disertai tautan, dokumen atau tanggapan tangkapan layar yang dapat diperiksa oleh penilai.
92:04
Speaker A
Nah, nanti pada saat sosialisasi dilaksanakan itu ada semacam ee petunjuk teknis yang memudahkan Bapak Ibu untuk proses pengisian ee kuisioner.
92:20
Speaker A
Yang ketiga ada ketaatan pada batas waktu, pengisian mendekati batas waktu berpotensi menghasilkan tautan tidak aktif, dokumen tidak lengkap, serta uraian tidak akurat. Nah, ee nanti pada saat MONF itu ada ee rentang waktu dari proses apa? Dari proses pengisian kuesioner misalnya
92:44
Speaker A
seminggu atau 2 minggu diusahakan ee tidak mengisi di hari-hari deadline, hari-hari terakhir karena itu berpotensi nanti bisa saja server crash atau tiba-tiba semua link jadi mati semua.
93:00
Speaker A
Jadi dihindari saja ee biasanya empat atau 3 hari terakhir itu sudah sudah proses final.
93:10
Speaker A
Next. Nah, substansi yang sering diabaikan yang pertama ada daftar informasi publik yang tidak diperbarui. Informasi yang tersedia tidak sesuai keadaan sebenarnya sehingga masyarakat memperoleh keterangan tidak akurat perbaikan paling efisien adalah menetapkan jadwal pembaharuan berkala misalnya setiap 6 bulan. Nah, untuk informasi publik yang
93:39
Speaker A
tidak diperbaharui seringkali terjadi karena mungkin komunikasi di antara pejabatnya atau dengan pegawai pengelola adminnya. Jadi ada beberapa informasi publik yang tidak di-upload di website. Nah, jadi untuk persiapan MONE tahun 2027 nanti dilist saja di semacam Excel apa-apa aja ee
94:04
Speaker A
informasi publik yang harus di-upload ee informasi serta-merta dan informasi berkala. Jadi untuk persiapan nanti ada pertanyaan yang enggak kosong gitu.
94:16
Speaker A
Website situs resmi tidak update dan tidak di terpelihara. Karena penilaian menggunakan metode pencantuman tautan, situs yang pasif atau tidak diperbaharui langsung menurunkan nilai pada butir terkait situs resmi yang dinilai sebagai cerminan pemenat cek di internet memang masih banyak tugas PR dari
94:45
Speaker A
pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk ngonev tahun depan. Saya lihat masih beritanya masih berita dami di berita yang ee pertama dibuat website itu. Jadi perlu diperbaharui juga Bapak Ibu nanti ya. Ada Loren Zoom itu kan masih standar standar di website baru
95:05
Speaker A
dibuat itu sebenarnya. Nanti mungkin persiapannya nanti kalau memang perlu nanti ee di-upload aja beberapa berita terkait dengan OPD atau kecamatan.
95:16
Speaker A
Yang ketiga ada persiapan yang bersifat mendadak. Ini seperti yang saya bilang tadi juga untuk mencegah mengisi kuesioner atau ee menapkan link di kuesioner pada hari hari deadline tanggal-tanggal mepet. Next.
95:38
Speaker A
Nah, kesimpulan dan penutup perlunya peran aktif dari kepala daerah. Da daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Aci Tengah beserta pejabatta pejabat terkait aktif melakukan pemantauan dan memantau progres pengembangan kegiatan online tindak.
95:58
Speaker A
Nah, karena acuan saya di kabupaten itu masih Kabupaten Birun, jadi saya lihat bagaimana perkembangan kabupaten tersebut dari yang nol memang dari yang merangkat sampai sekarang sudah cukup bagus. OPD-nya sudah mulai ee bagus di rank sangat baikah dan ee di
96:20
Speaker A
kecamatannya sudah peningkatan pesat juga sudah banyak informasi yang bisa dius langsung oleh ee masyarakat.
96:27
Speaker A
Yang kedua ada keterlibatan Komisi Informasi Aceh. Komisiasi Aceh sebagai pengarah dan pembina turut bertaktif berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota baik secara teknis maupun teknis. Nah, di nanti mungkin di tahun 2027 ee mungkin Komisi Formasi Aceh akan diikut sertakan dalam ee memaparkan
96:53
Speaker A
materi teknis di sesi nanti. Jadi yang saya harapkan nanti setelah yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu menyiapkan aja apa aja ee berita atau informasi yang perlu di-upload ee dan sebagainya.
97:10
Speaker A
Apresiasi dan pembinaan memberikan penghargaan untuk badan publik yang telah mencapai predikat kualifikasi tertinggi dengan apresiasi kepimpinan badan publik. Tim PPD dan operator yang terlibat pemerintah kabupaten kota juga terus melakukan pembinaan lanjut untuk badan publik yang belum mencapai hasil yang
97:30
Speaker A
diharapkan. Nah, nanti ketahuan dari mananya badan publik ini ee tidak melakukan monti ee pada saat penganugerahan. Kalau di Komisi Informasi Aceh itu Bapak Ibu ada penganugerahan khusus biasanya malah mengundang semua badan publik, kepala daerah, kepala satuan kerja perangkat
97:55
Speaker A
nanti ee malam tersebut akan cas gitu. Nanti akan ditampilkan badan publik apa saja yang menerima informatif nanti akan diserahkan penghargaan. Kalau di acuan seperti yang saya bilang tadi di Kabupaten Birun itu dia menganugerahkan pada saat apel apelapel hari besar teru nanti dipanggil satu
98:14
Speaker A
persatu pejabatnya nanti diumumkan ini OPD mana saja yang mendapat predikat baik atau sangat baik. Next.
98:25
Speaker A
Nah, mungkin ini dulu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan ee bisa melebur setelah sesi ini atau nanti setelah sesi kedua.
98:35
Speaker A
Sekian, terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Yi yang sudah menyampaikan bagaimana prosedur dan mekanisme dalam monep keterbukaan informasi. Selanjutnya kita buka sesi diskusi dan tanya jawab karena mengingat masih ada dua pemateri lagi. Kepada
98:56
Speaker A
Bapak Ibu kami persilakan. mungkin ada yang harus didiskusikan dan dipertanyakan atau belum jelas yang disampaikan Bapak-bapak pemen tadi?
99:07
Speaker A
Dipersilakan sembari kita menikmati snack yang sudah disediakan panitia ya, Bapak Ibu. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
99:16
Speaker A
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dinas Kesehatan. Saya ingin bertanya tentang sejauh mana keterbukaan informasi masalah keuangan.
99:28
Speaker A
Jadi kadang-kadang ee kita saat membuat ee apa ya draf berita tentang misalnya realisasi dan mungkin ke kegiatan lebih dalam lagi ini masalah keuangan aja. Makanya ditakutkan ada misin informasi dari publik atau ee semacam apa ya biasa bias komentar dari publik
99:56
Speaker A
yang ee dianggap bahwa ee laporan keuangan ini dianggap negatif, ditakutkan hal-hal negatif. Padahal kalau secara garis besar itu bisa diakses, tapi yang ditakutkan ada sebuah bias-bias informasi ya itu sejauh mana informasi keuangan ini bisa dipublikasikan.
100:24
Speaker A
Baik, terima kasih. Eh terkait dengan laporan keuangan dia punya punya ketentuan khusus di pasal 14 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 2021 tentang SLIP Pasal 14 di ayat 2 PO D kalau enggak salah. Nah, di sini disebutkan laporan keuangan, ringkasan laporan
100:45
Speaker A
keuangan yang telah diaudit itu masuk di dalam klasifikasi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
100:54
Speaker A
Nah, kuncinya ringkasan dan selesai audi. Kuncinya di situ, Pak. Itu khusus untuk laporan keuangan. Ee jika kemudian ada pemohon yang memohon laporan lengkap yang bukan ringkasan itu bisa di di ditolak atau diklasifikasikan dalam ee informasi yang dikecualikan.
101:17
Speaker A
Nah, di dalam perencanaan keuangan mungkin di rekan-rekan di Bapeda lebih lebih kecil pahamnya. Dia ada tahapan perencanaan ya mulai nanti ada KUA, PPAS, kemudian ada ee rka, RKP dan sebagainya. Nah, sifat dokumen perencanaan ini yang sifatnya telah final itu terbuka. Tapi kalau yang
101:39
Speaker A
sifatnya masih draf lagi, masih pembahasan dan sebagainya itu belum bisa di diberikan. Tetapi kalau misalnya KUAPS-nya sudah final, sudah disakat, itu bisa di-upload, bisa diberikan. Itu terkait dengan laporan keuangan, Pak. Di Dinas Kesehatan itu cukup banyak terkait dengan informasi yang kami
102:01
Speaker A
anggap ee di luar daripada keuangan lebih kepada informasi medis. misal ee ada pemohon informasi terkait dengan berapa jumlah ISPA yang penyakit ISPA tahun ini misalnya itu di keuangan ada di Dinas Kesehatan itu sifatnya informasi tetapi ketika ada pemohon yang meminta siapa saja warga
102:26
Speaker A
Aceh Tengah yang kena HIP misalnya itu tidak bisa dibuk tetapi jumlah warga yang terjadi di HIP misalkan itu informasi itu bisa diberikan kami pikir Jangan sampai terjadi debat. Kemudian dalam saat ada pemohon informasi seperti saya sampaikan di awal tadi di
102:43
Speaker A
masing-masing OPD ini inventarisnya dulu semua jenis informasi yang ada di internalnya kemudian baru diklasifikasikan mana yang terbuka, mana yang berkala, mana yangasan, ataupun yang serta. Di Perkisip yang saya ceritakan tadi itu ada di kunci memang informasi-informasi yang sifat umum,
103:02
Speaker A
laporan keuangan. Nah, tetapi nanti kan di OPD kita berkembang ya, ada jenis informasi yang tidak terlis di dalam seperti itu. Itu mohon didiskusikan itu dijadikan sebagai informasi apa. Mungkin demikian Pak.
103:16
Speaker A
Silakan kalau ada yang lain. Silakan kita satu dari kesempatan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Dinas Perizinan ingin bertanya terkait ee apa itu, bagaimana kriteria mengenai sengketa publik, Pak. Saya ingin tahu lebih dalam lagi. Kemudian bagaimana hukum jika sengketa publik itu terjat.
103:50
Speaker A
Kemudian ee informasi terkait informasi hoa atau yang digoreng. Apakah informasi itu bisa di down, Pak? Jangan lagi ee keluar ee ke informasi supaya masyarakat ini tidak resah dan tidak terjadi pertikaian cepat. Kemudian ee satu lagi dari Makasih Makasih Pak.
104:16
Speaker A
Sama. Baik, yang terkait yang pertama nanti di sesi setelah ee kami ada sesi khusus dengan Pak yang di bidang PSD penyaksian sengketa evovasi itu teknis detail terkait dengan sengketa informasi. Tapi secara umum saya sampaikan begini, sengketa informasi di
104:32
Speaker A
Komisi Informasi merupakan tahapan ketiga dalam proses permohonan informasi. Permohonan pertama di PPID pelaksana selama 10 hari kerja. Jika tidak diberikan maka pemohon menyampaikan kepada ke atasan PP selama 30 hari kerja. Ketika di atasan PPD juga tidak memperoleh informasi yang
104:49
Speaker A
dimohonkan atau tidak puas dengan informasi yang diberikan, maka baru tahap tiganya masuk ke komisi informasi.
104:56
Speaker A
Jadi di Komisi Informasi proses penyelesaiannya ada dua, melalui mediasi dan akreditasi. Ketika putusan komisi informasi ini setingkat dengan putusan pengadilan pada umumnya. Bagi para pihak yang tidak sepakat boleh banding ee pengadilan tinggi ke pengadilan TUN atau PN sampai dengan kasasi di PKAMBAK.
105:14
Speaker A
Kira-kira begitu terkait dengan sengketa informasi. Yang kedua terkait dengan berita ha. Berita ha itu yang pertama bukan ranahnya komisi informasi. Jadi kita tidak punya kewenangan untuk tek down berita h itu tidak bukan di ranah kita tetapi lebih kepada Komisi
105:31
Speaker A
Penyiaran Indonesia. Karena di di Aceh ada beberapa lembaga yang hampir mirip-mirip Bapak Ibu. Yang pertama ada Komisi Informasi kami, kemudian ada KPI, Komisi Penyiaran Indonesia Aceh. Tugas mereka itu mengawal ee penyiaran, pemerintahan dan sebagainya. Produk akhir mereka rekomendasi. Mereka bisa
105:52
Speaker A
merekomendasi tubuh radio, tukup televisi. Kira-kira seperti itu. Kalau kami produk akhirnya putusan hukum. Kemudian ada lembaga ketiga namanya Ombusman. Mungkin Bapak Ibu lebih paham Ombusman lebih kepada pelayanan pabrik.
106:04
Speaker A
persoalan KDP tidak bisa keluar itu urusan mereka. Kemudian ada keempat di ada Komnas H komisi eh hak zasi manusia itu ada empat lembaga di Aceh yang hampir mirip-mirip posisinya. Nah, terkait dengan H dan sebagainya itu berada di ranahnya Komisi Penyiaran
106:21
Speaker A
Indonesia Aceh. Kira-kira begitu Bu. Kemudian yang ketiga ada satu lagi sengketa. Kemudian kemudian waktunya.
106:30
Speaker A
Oke. Oke. Selesai. Silakan berikan Bu. Baik. Terima kasih ee Pak Nasir. Mungkin masih ada satu kesempatan lagi. Ee kalau boleh saya sarankan ini lebih ke mekanisme dan prosedur untuk monitoringnya Pak.
106:48
Speaker A
Boleh. Boleh. Silakan saja persilakan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ee Darahman dari Dinas Perikanan, Pak.
107:07
Speaker A
Ee di Dinas Perikanan ini ada data tahunan data produksi perikanan, Pak, kabupaten. Nah, setiap tahun itu dipublikasi di nasional.
107:19
Speaker A
Itu terjadi pada bulan Maret tahun depannya, Pak. Mis 2026 nih di Maret 2027 atau di April kelas. Sementara BPS Aceh Tengah selalu meminta data ke kami itu di Desember.
107:35
Speaker A
Desember sudah mulai minta data karena Aceh Tengah dalam angka itu rilis di bulan Februari.
107:43
Speaker A
Pernah kejadian ee karena kami belum validasi nasional, kami kirim data ke BPS. Akhirnya ada perubahan di sebelum validasi, Pak. Jadi berbedalah nih data informasi di Kabupaten Aceh Tengah dengan nasional itu Kementerian Perikanan berbeda, Pak. Itu apakah kami melanggar
108:05
Speaker A
hukum atau tidak atau BPS yang bertanggung jawab. Terima kasih. Itu saya, Pak. Baik. Dan saya pikir ee apa yang ee Bapak sampaikan itu lebih kepada mekanisme koordinasi antar ee instansi ya. Yang yang paling penting BPS memahami bahwa prosedur walid data yang
108:25
Speaker A
diberikan misalnya periodisasinya di Maret, kebutuhan mereka di Desember. Setidaknya kalau kebutuhan di Desember yang bisa diberikan kan tahun sebelumnya. Kira-kira yang tidak tahun yang sebelumnya yang sudah disahkan pada pada periode kemarin. Saya pikir itu lebih kepada mekanisme dan itu tidak
108:42
Speaker A
melanggar hukum. Pada prinsipnya yang melanggar hukum kemudian ketika ada pemohon yang memohon informasi final yang ee difinalkan di bulan Maret itu tidak diberikan. Sedangkan itu misalnya informasi yang terbuka itu kena pidana.
108:56
Speaker A
Tapi kalau yang persoalan integritas sektor tadi dengan BPS sesama badan publik, kami pikir terkait dengan mekanisme priorisasi data saja. Dan kalau boleh menyarankan sepertinya butuh semacam MoU dengan BPS antara BPS dengan Pikanan terkait dengan pemakluman terkait dengan prioritas ee penerbitan
109:17
Speaker A
laporan. Saya pikir itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Hasil dan Pak untuk informasi yang disampaikan kepada PPID pelaksana. Selanjutnya karena mengingat keterbatasan waktu kita, kita langsung saja ke materi selanjutnya.
109:35
Speaker A
Kepada Pak Piki kami persilakan. Izin Bapak Ibu ya. Pak aja dulu ya kita persilakan karena tadi ada pertanyaan masalah sengketa informasi.
110:03
Speaker A
Boleh. Siap siap siap siap siap siap. Persilakan Pak. Terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu PPD ya. Ada yang sudah tahu PPD itu apa? Tadi Pak Nasir sudah ngomong. Boleh sebutkan sama saya PPID itu panyangan apa?
110:23
Speaker A
Pejabat pejabat pengelola informasi pengelola informasi dan dokumentasi. Berarti Bapak Ibu di sini pejabat ya, selamat. Tapi pejabat yang tidak diberi honor gitu ya. Jadi memang sebenarnya ini menjadi dilema. ini jamah kenapa kita dikasih 11 tambahan tapi kadang itu bukan bidang kita ya benar ya
110:49
Speaker A
ya kadang kita tidak paham kita tidak punya dasar kita bukan bagian itu. Tiba-tiba kita ditugaskan untuk mengelola PPID. Benda apa PPID untuk apa PPID kita enggak paham. Mungkin tadi Pak Nasir dan Pak Zak sudah menjelaskan ya, sudah mengerti ya
111:08
Speaker A
insyaallah ya. Berarti tanggung jawab tugasnya sudah tahu ya insyaallah. Jadi kenapa ada penyelesaian sengketa? Di saat tugas PPID tidak selesai begitu dan ada ketidakpuasan dari pemohonan informasi akan informasi yang diminta gitu. Jadi hukum acara penyelesaian sekretar informasi publik melalui adjudikasi dan
111:33
Speaker A
litigasi. Di dalam komisi informasi kami diberi kuasi peradilan. Bapak Ibu, Bapak Ibu ada yang sudah pernah disidang?
111:43
Speaker A
Ada yang pernah sudah dipanggil menjadi saksi di persidangan? Belum. Belum. di Komisi Informasi ini kami punya fungsi pengadilan seperti itu. Jadi, Komisi Informasi berwenang untuk memanggil para pihak yang bersengketa untuk diselesaikan. Ada dua ya, ada melalui mediasi dan
112:02
Speaker A
adjudikasi nonlitigasi. Jadi kita akhirnya akan membahas apa itu adjudikasi nonlitigasi. Bagaimana sengketa ini bisa terjadi? Ya, sebelum saya masuk bahan, sengketa ini bisa terjadi seperti saya katakan tadi, di saat informasi yang diminta itu tidak diberikan dalam jangka waktu yang sudah
112:21
Speaker A
ditetapkan oleh undang-undang. Ada dijelaskan Pak Nasir mengenai pemohon pemohon informasi kepada badan publik. Ada yang sudah tahu badan publik? Sudah, ya. Badan publik adalah lembaga organisasi yang dibiayai oleh negara. Karena ini uang rakyat. dan uang negara Bapak Ibu bertanggung jawab
112:41
Speaker A
untuk memberikan informasi apapun kepada masyarakat harus diminta dan kalaupun diminta Bapak Ibu selama itu informasi terbuka harus diberikan. Jadi ada waktu 10 hari untuk membohon informasi kalau memang Bapak Ibu memohonnya apa merasa informasi ini tidak cukup 10 hari bisa
113:00
Speaker A
tambah 7 hari. Tapi kalau tidak ada informasi ke pemohon itu nanti akan masuk masa keberatan. masa keberatannya itu ke Pak Sekda atasan BPID seperti itu sudah tahu alumnya ya itu di dalam atasan BPD ada 30 hari untuk atas DPD
113:16
Speaker A
menanggapi permohonan informasi apabila dalam 3 hari 30 hari juga tidak diberikan dan kalaupun diberikan tapi tidak puas ya Bu ya kadang kan pemohon ini ah Pak sudah dikasih tapi Pak data yang saya minta yang ini enggak ada enggak rci Pak itu kan dia tidak puas
113:34
Speaker A
karena kepuasan itu kan bersama mereka yang memberi, tapi mereka yang menerima. Ya, kadang apa yang dilakukan kita tidak bisa memaksa apa yang kita berikan ini bisa menyenangkan dia seperti itu. Jadi, pemohon yang tidak puas dan merasa informasi yang diberikan
113:52
Speaker A
itu tidak cukup bisa mengajukan permohonan ke sengketa ke Komisi Informasi dalam waktu 14 hari setelah jatuhnya masa keberatan habis 30 hari. Oke, lanjut.
114:07
Speaker A
Oke, apa itu litigasi? Proses penjelasan seneta persidangan antara pengol dan padan publik yang diputuskan secara resmi oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi. Saya lihat dari tadi banyak yang foto ya. Nanti kan ee Ibu Kadarsi ini kan yang datang hari ini ada nomor
114:23
Speaker A
apinya. Buat saja grup WA ya. Grup WA PPID dan ah nanti bahan ini dimasukkan saja jadi tidak usah difoto lagi ya. Oke, boleh ya.
114:36
Speaker A
Oke, jadi proses yang terketa adalah persidangan antara pemohon dan badan publik yang diputus secara resmi oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi. Ya, seperti saya bilang tadi, kami di Komisi Informasi mempunyai fungsi untuk menyidangkan, menyelesaikan nanti kami akan memanggil pemohon, memanggil
114:54
Speaker A
termohon. Pemohonnya bisa tiga. Perseorangan, ya. Perseorangan siapa saja yang punya TP itu perseorangan. Terus kelompok orang yang diwakili oleh satu orang. M bisa kita bilang ada tokok masyarakat merasa "Oh ini ee kayaknya kita perlu mintalah di PUPR ini laporan pertanggung jawabannya
115:18
Speaker A
seperti apa jalan kampung kita kan seperti itu. Di saat mereka sendiri kan tidak berani kadang berkelompok nanti menyewa apakah satu orang yang mengerti hukum untuk melakukan sengketa atau mengisi informasi itu seorang apa kelompok orang. Lalu ada LSM, lembaga
115:36
Speaker A
suai masyarakat itu nanti mereka pasti akan punya organisasi badan hukum seperti itu ya. Lalu setara pengadilan, keputusan lembaga kuasi peradilan ini mengikat secara hukum dan memiliki kekuatan yang setara dengan keputusan pengadilan. Jadi putusan komisi informasi putusannya itu apa, Pak? Gitu
115:56
Speaker A
ya. putusannya apakah informasi yang diminta tadi ya dimohon tadi bisa diberikan atau tidak seperti itu. Oke, paham ya.
116:07
Speaker A
Apakah informasi yang diminta tadi contoh tadi jalan tadi laporan pertanggungjawaban e PUPR desa. Jadi nanti di saat PUP tidak memberikan, di saat nanti tiba-tiba yang walaupun diberikan tapi tidak puas itu masuk singkatan informasi itu akan dilihat ini bisa dikasih nanti majelis akan
116:27
Speaker A
memutuskan misal putusannya adalah wajib diberikan berarti PUPR atau badan prinik apa saja wajib memberikan informasi itu kepada pemohan informasi publik. Bagaimana Pak kalau enggak dikasih?
116:43
Speaker A
ada namanya ektorial. Jadi pemohon selama dia sudah berkuatan hukum tetap itu bisa dieksekusi oleh aparat enggak hukum melalui pengadilan.
116:56
Speaker A
Ini apabila tadi sudah diputuskan oh ini setelah putusan komisi informasi laporan tanggung jawaban jalan desa tadi yang di PPR saat PPR dan diputuskan oleh komisi informasi harus diberikan dan tidak diberikan juga itu pemohon bisa ke pengadilan untuk mendaftarkan dieksekusi
117:14
Speaker A
J nanti aparat penegak hukum akan datang ke Bapak Ibu untuk meminta informasi itu secara paksa tugit oke ingkrah dan mengikat putusan berkuat tetap dapat diminta penetapan distribusi langsung ke ketua pengadilan ini seperti saya bilang J setelah perusan itu
117:36
Speaker A
dibacakan dan diputuskan di Ketok Palu ada jangka waktu 14 hari untuk menggugat apabila dalam waktu 14 hari tidak itu in dan final and bending binding apa bending sayaak juga bahasa Inggris lanjut Pak and binding Ya.
117:56
Speaker A
Oke. Ases pelaksanaan persidangan cepat dan tepat waktu. Jadi, Komisi Informasi Kasak nomor 14 tahun 2008 dan PERKI nomor 1. Perki itu apa, Pak?
118:08
Speaker A
Peraturan Komisi Informasi nomor 1 2013. Kami punya PR hari untuk menyelesaikan santai informasi. Jadi, mau enggak mau 100 hari terus selesai. Tapi alhamdulillahnya Komisi Informasi itu di range 47 43 seperti itu tergantung kegiatan kami. Kalau kami banyak kegiatan mungkin akan ngolor.
118:31
Speaker A
Tapi kalau memang kegiatan kosong mungkin sekitar 20 harian sudah selesai. Prinsipnya adalah kalau memang itu informasi-informasi dibuka dan terbuka di persidangan itu akan dikuri dan majelis akan menyarankan untuk memberikan seperti itu ya. Lalu biaya ringan tidak ada biaya pendaftaran atau
118:50
Speaker A
perkara oleh komisi informasi. Sederhana prosedur tidak pelit berfokus muni pada substansi pemenuhan hak asasi. Sederhana pasti ya. Karena memang kalau memang informasi yang diminta itu terbuka dan bisa diberikan dan dikuasai ya. Jangan nanti tiba-tiba ee LPJ jalan desa tadi dimintanya ke pertanian kan
119:13
Speaker A
enggak mungkin. coba ya dikuasai harus dikuasai tidak dikuasai kita mau bilang apa gitu ya terus aktif majelis komisioner bersikap aktif dalam menggali fakta dan bukti dalam persidangan nanti di dalam persidangan itu dilihat ada tidak bukti-bukti yang memang menyatakan
119:31
Speaker A
itu harus dibuka kalau memang tidak bisa dibuka, dasar hukumnya apa undang-undangnya apaynya apaan menterinya apa seperti itu.
119:41
Speaker A
Terus sifat terbuka. Sifat terbuka untuk umum kecuali yang terkait informasi yang dikecualikan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak As tentang informasi dikecualik.
119:51
Speaker A
Sudah. Sudah ya. Apa saja? Ada empat. Apa saja? Oh, lupa lupa apa enggak apa enggak enggak enggak ngerti. Karena ini baru pertama Bu ya. Kalau Pak Mudahan tahun depan kita kenal lebih paham lagi.
120:08
Speaker A
Pertama itu dia Heeh. dia pendidikan taman dan negara ya itu pertama. Terus kepentingan perlindungan usaha tidak sehat terus data pribadi pribadi.
120:22
Speaker A
Ah data pribadi. Heeh. Itu data pribadi. Jadi saya mengelok empat penyidikan-pendidikan yang berdasarkan hukum peperiksaan seperti itu ya. Lalu keamanan negara dan ketahanan negara tidak bisa diberikan.
120:37
Speaker A
Lalu data pribadi nomor rekening ee riwayat penyakit gituikan. Keempat informasi yang sudah diputuskan tidak dapat diberikan dalam hal SK pengecualian.
120:51
Speaker A
Jadi nanti kepala badan publik melalui bupati dalam hal ini bisa mengeluarkan suratusan informasi yang dikecualikan.
121:00
Speaker A
Bagaimana yang promosi dikecualikan itu ditetapkan, Pak? Seperti itu. Nanti saya akan memanggil melalui kefo semua Bapak Ibu untuk duduk bersama.
121:12
Speaker A
Ada tidak informasi di bad Bapak Ibu, di badan Bapak Ibu yang tidak dapat diberikan ke masyarakat?
121:18
Speaker A
Kalau memang tidak dapat diberikan, dasarnya apa? Kan gitu ya. Ada enggak undang-undang yang dilanggar?
121:24
Speaker A
Ada menimbulkan kegaduhan? Tidak. Apakah setelah diberikan ini akan keos kan seperti itu ya? Ya, sampai sini ada yang masih tidak?
121:37
Speaker A
Oke. Oke. Lanjut. Pintu masukasi kapan persidangan terjadi. Jadi seperti saya katakan tadi ini saya geser sikit atasan. Keberatan atasan kepada atasan tidak ditanggapi memuaskan batas waktu 30 hari. Saya ngomong tadi, apabila Pak Sekda tidak menanggapi peman informasi oleh
122:00
Speaker A
pemohon dalam 30 hari, pemohon mempunyai waktu 14 hari untuk mengajukan sengketa ke komisi informasi ya di informasi nanti setelah sidang awal nanti setelah dia masuk akan diregistrasi registrasi nomor register berapa, siapa pemohonnya, siapaohonnya itu akan sidang pertama.
122:22
Speaker A
Sidang pertama itu namanya pemeriksaan awal. Nanti kita bahas. Jadi di pemeriksaan awal ini dikecek empat hal.
122:28
Speaker A
Ada kita masuk ke sana diutamakan mediasi. Jadi kritisnya adalah selama informasi itu terbuka, ya selama informasi terbuka, dikuasai dan dapat diberikan tetap akan dimediasi.
122:44
Speaker A
Begitu ya. Oke, nanti mediatornya dari Komisi Informasi Komisioner yang akan ditunjuk untuk duduk bersama dan itu sifatnya rahasia dan tertutup. Oke.
122:54
Speaker A
Nanti pemohon mohon badan publik dan mediator akan duduk di satu ruangan untuk menyelesaikan itu secara baik-baik selama tadi informasinya informasi yang terbuka dapat diberikan dan dikuasai. Oke, kalau memang selesai alhamdulillah berarti jadi kecepatan nanti majelis komisioner akan memutuskan berarti putusannya
123:19
Speaker A
putusan mediasi. Heeh. Lalu eskalasi ke adjudikasi. Jika mediasi gagal secara tertulis atau pihak menarik diri. Jadi mediasi ini mungkin gini, Pak. Di saat ee jadi kan mediasi ini terjadi karena memang pemohon dan termohon sepakat untuk duduk bersama.
123:39
Speaker A
Apabila nanti salah satu orang, alah saya malas tengok muka dia, Pak. Banyak kali dia minta ke saya. Padahal saya kasih, Pak. Tapi tak cukup-cukup barang tu. I kan ah Pak gak mungkin dia lanjut aja. Itu nanti baru masuk ke eskalasi
123:55
Speaker A
adikasi nanti baru masuk ke pembuktian. Oke. Dikecualikan pasal undang-undang apa pasal 17 dan KIP nanti bisa dibuka.
124:04
Speaker A
Bapak Ibu mungkin kalau memang boleh ya. Ini kan masjid pertama. Coba download undang-undang nomor 17 eh undang-undang nomor 14 tahun 2008 kan saya sudah 17 14 2008 baca-baca kalau memang malas memang malas ni ya buka saja ini ya kan tolong
124:26
Speaker A
rangkumkan dan simpulkan undang-undang nomor 14 tahun 2008 ah saya cat barang tu ya saya ini saya pakai AI buat presentasinya sekarang sudah simpel Jadi jangan dibuat ribet ya, buat sakit kepala ya. Betul ya. Saya buat ini presentasi ya 5 menit siap.
124:47
Speaker A
Heeh. Jadi enggak ada alasan enggak bisa tu enggak ada ya. Kalau memang Bapak Ibu ragu, "Oh, Pak, ada pemohon minta informasi ini. Cari aja di apakah informasi ini dikecualikan?" Ketik di situ. Kan nampak terus kan buat dasar hukumnya. Ada enggak dasar hukum
125:03
Speaker A
pengecualian? Ada enggak telah dikecualikan di situ? Cari aja di bisa ya. Jadi jangan dibuat susah, jangan dibuat ribet karena kerjaan Bapak Ibu sudah banyak ya. Apalagi ditambah-tambah kerjaan PPID enggak dikasih honor lagi.
125:19
Speaker A
Jadi gini Bu ya ini maaf sekalian curhat ya. Jadi memang sebenarnya ada aturan Mendagri yang melarang hal itu.
125:29
Speaker A
Ada aturan yang melarang hal itu. Makanya PPB tidak bisa diberikan honor. Tapi itu adalah tugas tambahan. Tapi ibu prinsipnya adalah Ibu apa ibu bapak apapun yang Bapak lakukan Bapak akan menerima gaji itu dari uang negara ada tanggung jawab di situ. Ada hak Bapak
125:48
Speaker A
Ibu menerima hak kasih tanggung jawabnya aja. Selama Bapak Ibu melakukan hal-hal itu tanggung jawab ini dilakukan insyaallah berkah Bu.
125:56
Speaker A
Ah, jadi kita melihatnya itu bukan jadi beban, tapi jadi oh iya ini suatu yang baik seperti karena kita kembali lagi.
126:06
Speaker A
Jadi sebenarnya bukan yang dipertingkan itu adalah tras. Tras itu apa? Kepercayaan. Kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah kabupaten kota. Dalam hal bila bagaimana Pak supaya kepercayaan itu ada kan gitu ya. Ya. Ya.
126:24
Speaker A
Terbuka, transparan. apa-apa yang memang kira-kira bisa dikasih, buka saja, upload saja kan gitu ya. Dengan hal seperti itu pasti kepercayaan masyarakat akan ada dan bupati bisa naik S lagi gitu ya.
126:40
Speaker A
Ya, ya. I ya, ya. Lanjut Bu. Ee jadi ada empat tahapan saya bilang jadi pemeriksaan awal. Jadi ada empat tahapan sudah utama persidanganikasi.
126:52
Speaker A
Pertama pemeriksaan awal. Jadi di dalam pemusahan awal ini dicek hal. Pertama adalah apa tadi? Kedudukan hukum atau legal standing. L standing dari pemohon dan termohon. Jadi ada empatnya. Pertama legal standing pemohon, legal sending termohon. K apa itu, Pak? Legal standing
127:08
Speaker A
pemohon? Legal sending pemohon dia warga negara Indonesia atau tidak? Dia berkepentingan atau tidak? Ya. Jadi dasarnya apa? PTP saja kalau dia perseorangan.
127:20
Speaker A
Jadi, Legal Standing ini Bu ee kenapa dia berkepentingan terhadap yang itu? Itu Legal Standing.
127:29
Speaker A
Lalu dia apakah dia warga negara Indonesia? Tiba-tiba ada bule Prancis minta informasi Bapak Ibu bisa enggak?
127:37
Speaker A
Enggak bisa karena legalnya enggak ada. Dia enggak punya KTP dia bukan warga negara Indonesia. Tidak berkepentingan dia kecuali kita masuk dalam memberi gitu ya.
127:49
Speaker A
Lalu legal standing termohon. Termohon itu badan publik apa tidak? Salah-salah yang diminta itu bukan badan publik.
127:56
Speaker A
Salahs diminta itu yayasan. Berarti bukan badan publik. Habis itu dikuasai atau tidak? Itu masuk juga dalam legal.
128:05
Speaker A
Jangan kayak saya bilang tadi tiba-tiba diminta pokir ke mana? Diminta pukir ke dinas pertanian. Masuk enggak? Legal standingnya terpenuhi. Enggak enggak seperti itu. Heeh. Jadi kalau kira nanti minta data jalan jangan minta ke PUPR atau minta keadan mintanya ke
128:25
Speaker A
dishub. Heeh. Begitu itu legal standing. Oke. Terus kewenangan komisi informasi. Kewenangan komisi informasi itu ada dua.
128:35
Speaker A
Ada kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut itu dia benar tidak ee menyelesaikan sengketa informasi. Salah-salah segita usaha, salah-salah senjata tanah. Ya, betul enggak? Itu kewenangan itu kan absolut. Terus kewenangan relatif.
128:54
Speaker A
Kewandangan relatif itu ini sengketanya di Aceh Tengah. Kenapa mesti diselesaikan di Komisi Informasi Aceh? Oh, karena di Aceh Tengah enggak punya Komisi Informasi Aceh Tengah.
129:07
Speaker A
Jadi kalau memang nanti di Aceh Tengah punya Komisi Informasi Aceh Tengah ya berarti enggak mesti ke Komisi Informasi Aceh, tinggal ajukan saja Komisi Informasi gitu ya. Terus jangka waktu seperti saya katakan tadi yang Pak Nasir jelaskan ya 10 hari kalau 50 tambahan 7 hari lalu
129:23
Speaker A
keberatan 30 hari. Lanjut enggak jangan lupa saya pembuktian. Jadi seperti saya katakan tadi, apabila informasi terbuka dikuasai dan dapat diberikan itu mediasi kalau memang bisa diberikan kok memang kira-kira menarik diri alah Pak malah saya buka dia gak mau mediasi saya pak
129:44
Speaker A
gitu kan bisa mediasi tu masukti pemeriksaan pokok sengketa saksi ahli alat bukti dan uji konsekuensi nanti ditanya pak kenapa bapak kamu ngasih informasi oleh majelis sakit Memang dasar hukum apa, Pak, yang menguatkan Bapak ini tidak dapat diberikan begitu
130:06
Speaker A
sebagai ya. Jadi, kan enggak mungkin, Pak, saya enggak mau kasih. Kenapa enggak mau kasih? Alah, malas saya. Saya enggak suka sama dia. Dia mengada-ngada, Pak. Enggak bisa itu jadi dasar hukum ya, Bapak, Ibu ya. Ah, yang dimintanya, Pak, banyak kali. Enggak sanggup saya
130:24
Speaker A
fotokopi, enggak sanggup saya sekian-sekiannya. itu kanak enggak punya dasar, enggak punya kekuatan hukum ya.
130:31
Speaker A
Jadi kalau kita ngomong itu dikucualikan, berarti harus dasar hukumnya apa? Undang-undang, peraturan menteri, peraturan mahkamah konstitusi, mahkamah agung, apa saja apakah Undang-Undang Dasar kan seperti itu ya.
130:45
Speaker A
Jadi di pembuktian ini itulah di Cami ini lagi menyengket mensidangkan ee reka di Betongati R.000.
130:58
Speaker A
Jadi yang diminta itu kesepakatan perjanjian kesepakatan kerja sama MOU. Jadi ada meminta informasi tentang perjanjian kerja sama antara pemerintahnya ya dengan investor 200 triliun Pak itu masuk kami nanti disidangkan ini pemerintah merasa oh ini informasi dikecualikan dasarnya apa
131:27
Speaker A
nanti mereka cari sendiri kalau memang perlu saksi ahli bahwa bicara di depan pemohon mengatakan oh enggak Pak Ini informasi dibuka harus diberikan supaya masyarakat tahu kayak mana bagi hasilnya, berapa pendapatan untuk daerah kan gitu ya. Masa 200 triliun masuk
131:43
Speaker A
bantung ke daerah berapa dampak bagi masyarakat apa tapi harus tahu nih MoU-nya apa isinya berapa tahun investasinya eksplorasinya sebesar mana kan gitu ya. Ah itu dari sisi LSM. Tapi ditandakan raya kan kita tidak tahu. Oh Pak kami enggak bisa kasih karena ini
132:01
Speaker A
belum final karena ini investasinya belum berjalan. Kan situ itu ya. Itu kan kemungkinan yang akan dijawab dan biasanya kemarin di Aceh Tengah cukup banyak masih. Saya lihat tadi barusan Ibu Leni dan Bu Pasya, Pak Pasya ngomong ada tiga yang lagi bersengketa.
132:19
Speaker A
Jmohonkan mudah-mudahan bukan banyak Bapak Buru Bapak Ibu ya. Ya. Dan juga nanti kalau memang bersengketa nanti akan kasih panggil tapi mudah-mudahan jangan ya. Jadi kepinsipiknya kalau emang bisa dikasih kasih ajaalah Bu ya.
132:33
Speaker A
Kalau emang bisa dikasih, Pak, kasih aja daripada pancang barang itu kan. I kan karena ada pidananya, Pak. Apabila informasi tadi sengaja ditutupi dan disembunyikan itu pidana 1 tahun hingga 2 tahun gitu. Oke. Lalu nanti di setah pembuktian para pihak memberikan
132:54
Speaker A
kesimpulan. Coba saya tulis dibacakan di depan majelis komisioner atau diberikan menjadi bahan pertimbangan berdasarkan nanti fakta-fakta persidangannya.
133:03
Speaker A
Lalulah nanti masuk ke pembacaan putusan ya. Nanti majelis komisioner majelis hakim akan memutuskan berdasarkan faktor persidangan tadi ya. Benar tidak investasi 200 triliun itu bisa dibuka atau tidak?
133:17
Speaker A
Apakah nanti memutuskan memenangkan pemohon atau memenangkan termohon? Putusannya berarti dua dibuka diberikan berarti ke tindakan raya ke pemohon atau pemohon tidak dapat diberikan raya yang menang. Dasar hukumnya harus jelas. Lanjut.
133:39
Speaker A
Oke. Nah, ini sudah lanjut. Oh, ya. Ini sikit saja. Sikit sikit sikit aja. Ah, ini sedikit saja. Jadi ee lupa saya. Jadi di dalam periksaan awal ada empat yang diperiksa. Apabila salah satu ini tidak terpenuhi. Nah, itu pernah cuma tengah Bu Bukarsi ya. E
133:57
Speaker A
pernah ada sengketa yang masuk ke Komisi Informasi Aceh oleh pemohon kita usah sebut siapa batas waktu pengajuannya tidak terpenuhi. Dia rupanya belum 30 hari dia sudah cukup itu batal. Dan bisa diputuskan putusan selah. putusan salah itu putusan di tengah gitu. Jadi apabila
134:17
Speaker A
empat ini tadi tidak terpenuhi ya kan tiba-tiba dia enggak punya KTP tiba-tiba dia bukan LSM dia enggak terdaftar di di apa di Jen Kumham dia tidak punya badan hukum surat kuasa dari kelompok masyarakat enggak jelas masyarakat yang mana kan kayak gitu ya itu bisa putus
134:36
Speaker A
selesai di situ. Lanjut. Oke, ini sidangnya. Sidangnya terbuka. Jadi, Bapak Ibu memang main-main ke banda lagi nengok sidang komisi bisa nonton gitu ya. Bisa lihat-lihat ya.
134:52
Speaker A
Jadi informasi publik yang bersifat terbuka dan umu. Kalau memang itu terbuka ya enggak apa-apa gitu ya. Boleh dihadiri pengunjuk dan mengunjungi tangan transaksi dan surat secara transparan. Ini sidang tertutup. Terutup ini biasa dihadiri oleh majelis komisioner termohon saja di saat
135:06
Speaker A
termohon mengatakan ini tidak bisa diberikan. Jadi kan termohon tadi contoh nian raya tu atau pemerintah Aceh Tengah kita bilang oh Pak ini k Pak saya sudah ngomong sampai PD pelaksana ini enggak bisa komunikasi Pak dokumennya ada ada tapi enggak bisa komunikasi Pak
135:23
Speaker A
dikecualik Pak nanti majelis komisioner atau majelis sakit akan memanggil dalam hal ini publik kominfo dan Kadis PID tadi laksana untuk duduk dan disidangkan bawa dokumennya diperiksa bersama benar tidak dikecualikan kan itu sudah tertutup ya. Lalu pemeriksaan setempat.
135:44
Speaker A
Pemeriksaan setempat ini opsinya kalau tadi kami yang memanggil badan publik untuk datang ke kantor di sidang ini kami yang datang ke kantor. Ya, paham sampai sini ya. Kami yang datang kantor Bapak Ibu untuk melihat dokumen tadi.
135:58
Speaker A
Benar tidak dikecualikan, benar tidak tidak dapat diberikan diperiksa di situ. Majelisel punya yang harus dijaga.
136:08
Speaker A
Jadi lama nanti dia sudah melihat enggak boleh difoto, enggak boleh dibagi ke orang lain karena itu kan jadi masalah ya.
136:17
Speaker A
Oh, Pak. Ee kami bisa tunjuk nih, Pak ke Bapak ini dokumennya. Tiba-tiba menulis komisionernya ada Kong Kaling Kong mohon dokumennya ada ini, ini isinya kan gitu ya. Tapi saya pastikan tidak ada karena kami komisioner diikat oleh sumpah dan kode
136:33
Speaker A
itu. Oke, lanjut. Sudah mau habis Bapak Ibu tenang sudah ngantuk ya. Oke. Ee nanti putusan hasilnya kita sini sudah jelas. Jadi diputus berdasarkan musyawarah majelis tiga orang. Amar keputusan adalah membatalkan, mengukuhkan, atau memerintahkan.
136:51
Speaker A
Membatalkan putusan atas PD atau memerintah publik memberikan informasi. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau memang ee badan publik itu beras terbuka nanti diputuskan. Oh iya ini putusan ke majelis hakim badan publik termohon harus memberikan informasi kepada pemohon. Itu hukumnya wajib dan
137:10
Speaker A
disikorial. Kalau memang nanti ee ada SK, ada namanya SK kecuali yang saya bilang tadi ya, nanti majelis komisioner bisa memerintahkan badan publik dalam hal ini tengah untuk membatalkan informasi tadi. Contoh nih kita bilang SK kecuali itu kan banyak tuh ya
137:28
Speaker A
informasi yang dikecualikan kan pasti kan dokumentasi tah ini kan masing-masing DPD pelaksana pasti punya informasi dikecualikan. Benar tidak?
137:37
Speaker A
Pasti ya kan? Enggak mungkin Bapak, Ibu di dinas Bapak Ibu semua informasi terbuka kan enggak mungkin ya. Kalau kita bilang ada 53 satu saja 53 berarti ada 53 poin kan seperti itu kan. Nanti Majelis Komisioner akan membatalkan poin yang
137:53
Speaker A
bersengketa kayak gitu dasar dokumen batal dan harus dikuatkan SK pengecualian baru. Oke. Mengukuhkan PDAS diakui sah sebagai rahasia dan dikecualikan. Jadi menguatkan saya tadi ada SK pengecualian tuh ada dasar yang memang mengatakan kalau informasi itu tidak dapat diberikan makin menguatkan. Oh iya benar
138:16
Speaker A
rupanya alasan termohon untuk tidak dapat memberikan dan ditcalikan itu benar dan dikuatkan oleh komisi pasti.
138:23
Speaker A
Oke. Lalu memerintahkan memerintahkan publik itu pasti ya. Ee saya bilang tadi apabila tidak dapat diberikan pemohon yang tidak mau diberikan pemohon bisa meminta eksekusi kepada pengadilan melalui para penegak hukum. Tapi kita akan ngomong kayak gitu jelek kali ya.
138:41
Speaker A
Tiba-tiba polisi datang ke kantor, pengadilan datang ke kantor mana dokumennya? Mana dokumennya? Jelek kali.
138:46
Speaker A
Jangan sampai seperti itu. Prinsipal tidak boleh memuat stasi atau isi informasi kecuali. Jadi tidak boleh memuat informasi yang dicualikan putusannya. Lanjut sedikit lagi Bapak Ibu. Ah ini dia ini prosesing. Jadi apabila nanti saya bilang tadi kan putusan Komisi Informasi itu berkuatan
139:05
Speaker A
hukum tetap atau BHT berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari diputuskan atau dibacakan. Jadi apabila pemohon misalnya kita bilang pemohon kalah nih dia merasa itu dibuka. Rupanya kita ee komisi informasi memutuskan kalau termohon tidak dapat diberikan seperti itu ya.
139:22
Speaker A
Mohonnya tidak puas tuh bisa banding ke PTUN. PTUN itu jika termohon ada badan publik negara atau ke pengadilan atau badan publik LSM atau swasta. Swasta ini bisa juga loh Bu kayak perguruan tinggi itu bisa bank bisa selama itu menyangkut
139:39
Speaker A
hajat untuk orang bayar. Oke. Jadi dalam waktu 14 hari tapi kalau sudah lewat 14 hari enggak boleh lagi karena sudah berkekuatan belum tetap.
139:48
Speaker A
Oke. Apabila nanti di petun juga kalah bisa masuk ke mahkamah agung. Berarti kan bukan cilek-cilek nih, Pak ya. Bok bahasa Aceh bukan cilek-cilek bukan main-main kan gitu ya. Putusan ini bukan main-main. Jadi bisa sampai ke Makkah Agung Asasi ke Mahkamah Agung. Jadi
140:05
Speaker A
apabila nanti PTUM tidak puas dia mengajukan ke Mahkamah Agung. Oke. Pernah enggak Pak ada putusan yang masuk ke Mahkamah Agung? Pernah. Itu di Banda Aceh namanya Desa Cotlampu kecilnya 3 tahun. Reg di sini rejunya 3 tahun 3 tahun tidak membuat laporan
140:21
Speaker A
pertanggungjawaban kepada masyarakat digugat. Digugat rupanya tidak mau diberikan gitu rupanya enggak terima gugat lagi sampai ke mahkamahitu.
140:37
Speaker A
Lanjut. Ah, ini terakhir. Alhamdulillah, Bu. Kepastian hukum untuk terbuka informasi. Adjudikasi nonigasi di Komisi Informasi Aceh adalah jalur resmi berkekuatan hukum dan profesional. Proses ini menjamin keseimbangan yang adil terhadap dasar publik untuk tahu dan perlungan eksistensi terhadap informasi yang
140:58
Speaker A
dicualikan. Ya, kita kembalikan dulu. Setiap warga negara itu ada hak dasar dan salah satunya adalah hak dasar akan informasi. Di dalam Undang-Undang Dasar itu ada 28F.
141:13
Speaker A
Bapak boleh baca buku baca Undang-Undang Dasar Pasal 28F. Setiap warga negara berhak mengetahui informasi yang menyangkut tentang pengembangan hidupnya gitu. Jadi karena Bapak Ibu di sini memakai uang rakyat PPN PPD itu kan uang rakyat Pak Bu ya bukan uang kita ya
141:33
Speaker A
karena itu uang rakyat kita berkewajiban untuk memberikan kepada masyarakat supaya apa? Kebijakan program kerja keputusan itu diketahui oleh masyarakat.
141:45
Speaker A
Jangan sampai nanti masyarakat maunya A Bapak keluarkan perutusan B. Bapak keluarkan kebijakan B. Enggak cocok.
141:54
Speaker A
Masyarakat perlunya beras. Bapak kasih Indomie enggak cocok kayak gitu. J ada yang keterbukaan pemerintah bisa tahu oh masyarakat kita butuhnya apa? Kebijakan saya sudah tepat belum? Yang saya lakukan benar atau tidak? Seperti itu ya. Dan menjaga perlindungan esensial
142:14
Speaker A
terhadap informasi dicualikan. Walaupun terbuka tetap juga ada informasi dikualikan kok. Bukan berarti semua harus dibuka juga ya selama dasar hukumnya jelas. Oke, sepakat kita di sini ya, Bapak, Ibu semua berkertanggung jawab apalagi di sini kan operator ya, nanti tahun depan kita jumpa lagi.
142:32
Speaker A
Insyaallah, Pak, Bu. Untuk kemarin kita sudah ikat sudah ikat komitmen dari para dinas di depan Pak Bupati dan Bupati sudah menandatangani NOU dengan jadi itu bukan main-main ya. Jadi nanti kalau kira Bapak Ibu ngomong sama kepala dinas, "Oh, Pak,
142:51
Speaker A
kita harus upload Pak, harus upload informasi ke website Pak kita harus terbuka." Alah kalau apa terbuka terbuka kali enggak bisa karena sudah ininya Pak Bupati yang sudah menekankan seperti itu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ngomong, "Pak, gadis kami enggak mau
143:06
Speaker A
tahu, Pak. Kadis kami susah sikit kami ini kami itu." Enggak bisa komitmen sudah luar biasa ya. Tinggal nanti di saja sama Mipo. Kalau MPO nanti yang sampaikan dan jangan takut karena bupati juga sudah komit ya Ibu Kadarsi ya. Oke.
143:22
Speaker A
Cara buka informasi bukan sekedar kewajiban administratif melainkan pilar utama governance kebijakan pemerintah yang baik. Oke Bapak Ibu ya terima kasih semua.
143:32
Speaker A
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini walaupun tidak 100% 10% masuk ya. Ya 10% saja boleh jug lah ya kan nanti kita jumpa lagi karena semua masuk kita enggak jumpa lagi nanti nanti Bapak Ibu yang sudah berdiri di depan bukan
143:44
Speaker A
saya lagi ya jadi enggak mesti 100% ya 20% 10% boleh juga yang penting ada nyangkut sedikit oke ya nama saya Fi Bastianda komision komisi informasi penyelesaian S informasi terima kasih wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhikumsalam warahmatullah terima kasih kami ucapkan kepada Pak
144:03
Speaker A
Selanjutnya kita langsung saja materi dari Pak SI yang merupakan Wakil Ketua dari Komisi Informasi AP. Kepada Bapak kami persilakan.
144:15
Speaker A
Baik, sambil duduk. Boleh? Boleh. Tapi enggak apa-apa saya berdiri aja. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ana kabar Bapak Ibu?
144:44
Speaker A
Jeruh ya? Jeruh. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik. tadi Pak Fiki menyampaikan ee apa eeemp kita baiknya dalam penyelesaian sketa itu menyatukan persepsi. Nah, kebetulan saya dikasih materi menyampaikan tentang ee penyelesaian sketa juga tapi melalui mediasi. Nah, sebelum kita jauh masuk ke
145:15
Speaker A
materi mediasi, karena materi mediasi ini paling cuma 5 menit perlu waktunya. mediasi. Nah, saya coba ee ingin mempersatukan persepsi dulu antara kita semua. Bang Fahmi berapa umurnya kalau boleh tahu?
145:29
Speaker A
27. 27. Nah, ee Pak Ujang berapa umurnya? 52. 52. Nah, untuk mempersatukan persepsi kita anggap umur kita semua dalam ruangan ini sama kayak Bang Fahmi ya. 27 Pak Ujang 27 masih ya Pak 27 string sebentar ikuti arahan saya.
145:49
Speaker A
Kalau saya bilang angkat tangan kiri, angkat tangan kiri. Kalau saya bilang angkat tangan kanan, angkat tangan kanan. Yang lagi pegang HP tolong di ee simpan sebentar. Karena saya lihat sudah pada ngantuk, sudah pada nguap. Tadi saya pun ikut nguap tadi sebenarnya di
146:03
Speaker A
duduk situ karena materi dari tadi enggak ada istirahat-stirahat sekalian. Oke, kita mulai ya. Oke.
146:11
Speaker A
Angkat tangan kiri. Angkat tangan kanan. Oke. Angkat dua-dua. Semua sudah ya. Cubit tangan kiri sekuat-kuatnya.
146:30
Speaker A
Cubit tangan kiri sekuat-kuatnya. Sakit. Sakit. Sakit. Kalau sakit dilepaskan jangan dipertahankan. Pak Ujan susah kita bilang kayak itu karena walaupun sudah kita konversi dengan umur Pak Fahmi mungkin masih belum belum paham ya. Intinya dilepaskan kalau sudah I jangan dipertahankan.
146:54
Speaker A
Nah, masalah juga kayak gitu. Kalau sudah menyakitkan diri kita, baiknya kita lepaskan dipertahankan, nanti baru kita cari solusi. Nah, begitu juga korelasinya dengan ee mediasi ini. Kalau sudah tidak dapat ee muaranya, baru kita limpahkan ke Pak Fiki. Silakan kalian
147:18
Speaker A
bersengketa di situ. Nah, tapi intinya bukan itu. Hari ini bersama saya, kenalkan saya Sabri. Walaupun sudah disebutkan tadi, saya sebagai menjabat sebagai wakil ketua komisi informasi Aceh dalam hal ini akan menyampaikan ee materi penyelesaian sketa informasi publik melalui mediasi. Senang sekali
147:39
Speaker A
saya hari ini ee diberikan kesempatan untuk bisa bersama dengan Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang luar biasa ini semuanya operator Pak Ujang dariu ya.
147:52
Speaker A
itu ada pos kemarin baju orang atau gimana? Lepas. Oh, nanti lepas biar saya enggak salah tanggap.
148:02
Speaker A
Ee ada yang dari apa namanya? Ada yang dari partai mungkin atau apa? Ini unsur apa? OPD semua ya?
148:10
Speaker A
OPD dari OPD semua. Syama kantor SAMA. Oke. Baik. Nah, ee sebelum dari saya, saya ingin ee minta kepada Bapak Ibu dari dari tadi yang sudah jelaskan itu juga Pak Nasir sempat menyinggung ee apa itu mediasi, Pak Fifi juga menyinggung apa itu
148:31
Speaker A
mediasi, apa itu mediator. Nah, saya ingin mau minta nih dari Bapak Ibu satu orang ada enggak yang tahu mediasi mediasi itu apa sih? Nanti saya kasih hadiah satu orang.
148:46
Speaker A
Yang berani bangun ke depan. Saya kasih hadiah satu orang aja karena banyak-banyak banyak juga habis hadiah di saya. Coba satu orang boleh ibu boleh bapak coba sebelum kita masuk ke lebih jauh siapa?
149:02
Speaker A
Pak Ujang. Ayo siapa? Siapa yang berani dulu? Karena untuk jadi mediator itu harus berani. Kita harus berani mengambil sikap. harus berani melepaskan kalau sudah menya menyakitkan menyakitkan.
149:18
Speaker A
Coba siapa? Bapak. Bapak Sukri enggak? Bapak coba jelaskan apa itu mediasi ya? Bangun ke depan sana.
149:28
Speaker A
Enggak saya mau ke sana. Jadi saya biasa bisa santai ini kan. I itulah enaknya pemateri kan sebentar.
149:36
Speaker A
Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ee perkenalkan saya Hus Hidayat dari Sekretariat FD Kabupaten Aceh Tengah.
149:43
Speaker A
Baik. Menurut saya mediasi adalah proses penyelesaian masalah ee berupa konflik atau apapun kita berada di tengah-tengah untuk menghubungkan suatu masalah itu mencari solusi sama-sama sehingga ada jalan keluar. Itu saja dari saya. Sekian.
149:59
Speaker A
Baik. Pak hadiah hadiah hadiah. Oke. Panitia tolong dicatat dan diganti nanti ya. Eh, ini untuk konten aja nanti kasih balik.
150:16
Speaker A
Jangan tadi saya kasih ee ini kasih kode ke operator di sesi saya kalau mau next.
150:29
Speaker A
Saya ngemalas-malas bilang next. Katanya tadi saya kasih kode gini aja ya. Cuman perhatikan ke saya Pak Pak. Pak mengapa keterbukaan kita masuk ya.
150:40
Speaker A
I ya kita masuk enggak lama 5 menit insyaallah selesai karena jadwal kami diperikan sampai jam 12.00 sekarang sudah jam 12 menit.
150:49
Speaker A
Jadi nanti kesempatan ke depan mohon saya ditampilkan lebih awal biar bisa lebih lebih banyak ngomong.
150:56
Speaker A
Saya di sini aja enggak menghalang ya. Mengapa keterbukaan informasi wajib? Nah tinggal baca. Silakan lewat titik karena sudah disampaikan tadi saya mau masuk paling ke satu lembar aja nanti. Titik kita informasi penolakan permohonan, keterlambatan waktu tanggapan tidak memuaskan biaya yang
151:16
Speaker A
tidak wajar. Nah, kesimpulan dari empat poin ini saya menyimpulkan ini semua terjadi karena tidak diperhatikan, tidak ditangga tidak ditanggapi. Ibu pernah enggak ee ikut ee kegiatan mediasi di Komisi Informasi?
151:36
Speaker A
Ada. Ada. Siapa yang jadi mediator? Pak Nasir. Pak Nasir ya. ini semua terjadi karena tidak di tanggapi. Nah, kita di operator operator PPD ketika ada permohonan yang masuk mohon ditanggapi karena ya kalau tidak ditanggapi orang akan menunggu menunggu tanpa kepastian,
151:58
Speaker A
tanpa jawaban itu akan apa? Akan apa Pak? Pak Ujak i menyakitkan. Kalau sudah sakit dileas dilepas kuncinya itu ya. Kalau sudah kalau sudah sakit jangan dipertahankan dilepas. Oke, next.
152:20
Speaker A
Nah, ini dia jalur utama, jalur damai yaitu apa? Mediasi. Definisi dasar progres penyelesaian proses penyelesaian sketa informasi melalui musyawarah dengan bantuan mediator Komisi Informasi. Nah, sebenarnya bukan ini yang ingin saya sampaikan. Cuman karena perlu bahan ya saya siapkanlah. Saya suruh AI
152:42
Speaker A
persiapkan selesainya 1 menit selesai bahan ini. Nah, guna saya di sini hari ini yaitu ini proses di kantor Komisi Informasi Aceh.
152:56
Speaker A
Maunya kita teman-teman di operator itu dapat melakukan mediasi ini. Tujuannya apa? agar badan publik saudara tidak berproses ke Komisi Informasi Aceh. Nah, itu muara tujuan kita sebenarnya. Kenapa? Kalau sudah berproses di Komisi Informasi Aceh itu menyita pikiran, menyita
153:25
Speaker A
biaya, menyita waktu lagi. Nah, dengan adanya mediasi selesai semua masalah. Seperti disampaikan Bapak apa tadi?
153:33
Speaker A
Izinul husnul khatimah. Iya. Seperti disampaikan Pak Husnul tadi, mediasi itu adalah mufakat. Mencari penyelesaian bersama tentang terhadap masalah yang selang yang sedang kita selesaikan. Selesai sebenarnya kalau sudah dapat ee ya tentu tidak tidak semua sama ya. Willwin solution
154:01
Speaker A
itu enggak enggak mesti sama kan asal sudah mencapai kesepakatan kedua belah pihak dan itu mereka mengiakan keduanya itu sudah tercapai mediasi. Nah, hal-hal apa saja yang bisa dilakukan dalam mediasi? Tentu bukan perkara tentu bukan permohonan ee yang dikecualikan. Kalau
154:24
Speaker A
informasi yang dikecualikan, tentu tidak dapat kita lakukan mediasi dan harus berproses dengan adjudikasi. Gol akhirnya apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, mencapai win-win solution yang memuaskan kedua belah pihak tanpa perlu saling menjatuhkan.
154:43
Speaker A
Harusnya itu penginnya kita kawan-kawan di operator di OPD ee Badan Publik Saudara masing-masing nanti bisa memediasi ketika ada informasi apa permohonan informasi yang masuk ke kantor saudara-saudara, kantor teman-teman semua. Bisa enggak kira-kira dilakukan mediasi? Tapi kalau perhatian tadi kita berikan, artinya ketika mereka
155:09
Speaker A
bersurat memohon. Kalau tidak ada kita tanggapi. Kalau memang butuh waktu tambahan aturan membolehkan 7 hari. Setelah 10 hari kita berikan pemberitahuan. Artinya orang yang memohon ini maunya ya kita jawab, kita respon. Intinya di situ, poinnya di situ, Bu. Kalau sudah kita
155:32
Speaker A
respon kita sendiri pun misalnya, "Dek, tolong minta kopi." Diam aja dia asik main HP. Gimana kira-kira perasaan kita, Pak? Udah kecewa. Cerah enggak? Lepaskan. Jangan gara-gara kopi cerai. Artinya ada rasa kekecewaan yang kita rasakan. Karena kenapa? tidak ditaanggapi.
155:55
Speaker A
Nah, kalau ditanggapi selesai tinggal bilang kan gulanya habis. Tunggu abang kajian dulu baru kita buat kopi. Nah, ini selesai. Selesai salah. Artinya yang poinnya kuncinya adalah respon. Respon. Jangan sampai enggak respon permohonan. Kalau enggak respon permohonan bisa berperkara.
156:19
Speaker A
Ujung-ujungnya ya ke sini bisa mediasi. Kalau tidak selesai dimediasi, lanjut ke persidangan dan itu tidak enak.
156:29
Speaker A
Next. Akhirnya harus next juga ya. Nah, tips untuk PPID OPD Aceh Tengah kalau ini kalau sudah ee mediasi di kantor Komisi Informasi kuasai dokumen internal apa yang diminta kira-kira kita siapkan kalau memang itu dapat diberikan. Kalau memang itu dikecualikan, ya berarti
156:52
Speaker A
kesepakatan mediasi batal. Dan lanjut ke persidangan. Poin kedua, nah hadirkan pembuat kebijakan. Kalau teman-teman yang hadir nanti mau jawab apa? Kadang memang itu belum ada ataupun menyelamatkan kebijakanlah dalam tanda kutip tidak bisa diberikan sama saja. Nah, artinya pimpinan juga harus betul-betul punya
157:16
Speaker A
perhatian terhadap keterlukan informasi ini. Yang selanjutnya, manfaatkan ruang mediasi untuk menjelaskan ke dalam. Nah, Aceh Tengah ini apa sih yang ee mufakat apa namanya? Bahasa Aceh. Bahasa enggak mufakat keramat.
157:34
Speaker A
Keramat keramat. Ah, keramat mufakat. Saya rasa cocok itu kan memang mediasi ya itu duduk satu meja untuk mencari solusinya. Nah, susah enggak sih mediasi? Enggak kan?
157:51
Speaker A
dan mediasi jangan jangan saudara bayangkan itu harus dalam satu ruangan harus ada pamplet nama ini mediator ini pemohon ini termohon enggak mesin gitu di warung kopi pun bis-mana pun bisa yang penting kita tanggap next sudah habis nih kayak mana jadi cepat
158:13
Speaker A
kali ee sudahlah Sudah selesai. Jadi sebelum ini stressing dulu sekali lagi ya ikuti arahan saya ya. Kalau saya bilang angkat tangan, angkat tangan lagi ya. Oke. Untuk menghilangkan ngantuk karena setelah ini panjang lagi nanti kami berempat sampai jam .00 ya. Sampai
158:37
Speaker A
jam .00 Bu ya. Sepakat alasannya kita ya enggak bisa kerja sama. Baik. Angkat tangan kanan.
158:56
Speaker A
Angkat tangan kiri. Angkat dua-dua dan berikan tepuk tangan yang sangat meriah kepada saya. Baik, di penutup PPID yang kuat bukan yang tidak pernah bersengketa, melainkan yang responsif, transparan, dan taat asas hukum saat bersengketa itu terjadi.
159:19
Speaker A
Satu saja poin yang paling penting dari saya, tanggapi permohonan informasi. Sengketa enggak akan terjadi. Tanggapi permohonan informasi itu saja. Enggak mesti pemohon informasi. Contohnya seperti tadi, kita minta kopi ke istri pun enggak ditanggapi, enggak ada kabar, enggak ada penjelasan,
159:43
Speaker A
akan marah. Begitu juga dengan pemohon inform pemohon informasi. Baik, terima kasih. Mohon maaf dalam waktu singkat ini. Hanya ini yang bisa saya sampaikan karena terus terang ini perdana saya menjadi narasumber di sini.
160:02
Speaker A
tempat lain pernah. Tapi nanti karena waktu terbatas, mudah-mudahan di kesempatan ke depan kita bisa e menjadi lebih ee banyak waktu untuk menjelaskan apa-apa yang mungkin menjadi ee perubahan pertanyaan di pikiran teman-teman semua. Saya akhiri billahi taufik wal hiidayah. Asalamualaikum
160:21
Speaker A
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sabri. Ini dua materi yang sangat menarik buat kita semua ya. Saya akan beri kesempatan untuk Bapak Ibu ee mungkin ada sedikit keluhan atau ada yang belum dipahami dari penjelasan-penjelasan dari
160:40
Speaker A
Bapak-bapak pemateri tadi. Kami beri kesempatan silakan. Atau enggak ngerti semua? Atau sudah sudah paham semua?
160:58
Speaker A
Sudah paham semua. C lagi bersah ya. Jadi sekali lagi saya tanyakan ya Bapak, Ibu dan saya beri kesempatan sekali lagi mungkin ada yang mau bertanya atau sharing pengalaman mungkin pernah disengketa seperti kami di Kominfo.
161:19
Speaker A
Baik kalau memang tidak ada dan memang ini dua materi yang sangat menarik Pak saya pribadi dan pematerinya juga bersemangat sekali di akhir-akhir acara.
161:32
Speaker A
Baik terima kasih. Ee jadi dari materi yang sudah disampaikan tadi saya ee dapat membuat kesimpulan.
161:45
Speaker A
Ada beberapa hal, Pak. Ee Bapak, Ibu perlu saya sampaikan kesimpulan dari acara hari ini di mana semua pematerinya sesuai dengan kompeten masing-masing. Ee yang pertama perlu kita ketahui keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban ee bagi kita semua terutama kami di PPUD
162:09
Speaker A
Utama. Yang kedua, PPID utama ee Diskom Info dan PPID pelaksana Bapak Ibu semua harus memiliki koordinasi dan komunikasi yang baik dalam pengelolaan informasi publik. Ee selanjutnya, setiap perangkat daerah harus memiliki kesiapan dalam menyediakan dan memperbaharui informasi publik sesuai dengan ketentuan yang
162:39
Speaker A
beraktif. Dan ini yang terakhir, tidak semua informasi dapat diberikan secara bebas. ada informasi yang memang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan pengelolaan dan pengujian konsekuensi sesuai prosedur seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak-bapak dari komisioner dari konfirmasi informasi. Baik, terima
163:01
Speaker A
kasih. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-bapak dari ee Komisioner Informasi Aceh dan kepada para peserta. Kita sudah mendengarkan bagaimana sebenarnya ee kita harus ee berbuat untuk mendukung keterbukaan informasi puben Aceh Tengah ini. Saya mohon maaf bila ada perkataan
163:24
Speaker A
atau ucapan saya yang tidak berkenan. Billahi taufik walhidayah. Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, kita mungkin ee foto bersama dulu ya, Pak.
163:36
Speaker A
Ee komisioner yang panggil ibu-ibu operator mengisi tahun depan kita jumpa lagi, Pak. I mudah-mudahan ada selanjutnya.
164:03
Speaker A
Oke. Oh, Pak. Pak siapa kamu? Pak ya mana fotonya? Kita foto dari sana dari sana aja. Komisioner sini sama Pak sama P di situ bar.
164:21
Speaker A
Oh berarti ke sana dulu ya. Enggak kita sekali Pak sini Pak. Sekali sekali ya.
164:24
Speaker A
Berarti berdiri sekali dulu. Sekali sekali sekali Bapak ke mana gini ya? Berdiri ya. Hei aja berarti posisi Pak bisa semua nih tes. Izin Pak Bu.
164:52
Speaker A
S du t 1 2 3 kita bukaan sembak lagi ini dia izin Bapak Ibu bisa berdiri ayo ayo mundur lagi Pak agak rapat lagak Ambil kursi naik.
165:25
Speaker A
Oh naik nanti fotonya kirim ke grup aja pakai tahan kil.
Topics:keterbukaan informasi publikPPIDKomisi Informasi AcehAceh TengahUU 14 Tahun 2008dana desatransparansi anggaranmonev keterbukaan informasisengketa informasiDiskominfo Aceh Tengah

Get More with the SozAI App

Transcribe recordings, audio files, and YouTube videos — with AI summaries and speaker detection. 30 minutes free.

Or transcribe another YouTube video here →