Speaker A
Kita semua mulai mengintervensi pembangunan ini dengan data yang benar. Dulu Kementerian Sosial memiliki data sendiri, diintervensi sendiri, setelah itu tepuk tangan sendiri.
Penjelasan aturan bansos PKH dan BPNT 2026 dengan fokus pada satu data Indonesia untuk akurasi dan tepat sasaran.
Key Takeaways
- Satu data Indonesia yang dikelola oleh BPS menjadi kunci akurasi dan validasi penerima bansos.
- Ketidaktepatan sasaran bansos masih tinggi, sehingga perlu perbaikan data dan sistem pengelolaan.
- Pemberdayaan masyarakat harus seimbang dengan pemberian bansos agar penerima termotivasi naik kelas.
- Kolaborasi antar Dinas Sosial dan peningkatan anggaran sangat penting untuk pemutakhiran data bansos.
- Data penerima bansos bersifat dinamis dan harus terus diperbarui agar tetap relevan dan akurat.
What the video covers
- Pentingnya penggunaan satu data Indonesia yang akurat dan terintegrasi untuk pengelolaan bansos PKH dan BPNT tahun 2026.
- Inpres No. 4 Tahun 2025 menetapkan BPS sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas validasi data penerima bansos.
- Data bansos sebelumnya tidak terintegrasi dan menyebabkan ketidaktepatan sasaran hingga 45% untuk PKH dan sembako.
- Tahun 2026 anggaran subsidi dan bansos diperkirakan mencapai lebih dari 1.000 triliun rupiah.
- Ada 12 juta KPM yang didata, namun 1,9 juta dinyatakan tidak memenuhi syarat dan 8,2 juta penerima bantuan iuran tidak valid.
- Presiden Prabowo membentuk Kemenko Pemberdayaan Masyarakat untuk menyeimbangkan antara pemberian bansos dan pemberdayaan agar penerima termotivasi naik kelas.
- Data penerima bansos bersifat dinamis dan memerlukan kolaborasi antar Dinas Sosial dan SDM yang mumpuni untuk pemutakhiran data.
- Peran penting gubernur dan kepala Dinas Sosial dalam meningkatkan anggaran dan motivasi untuk pengelolaan bansos yang lebih baik.
- Upaya validasi data melibatkan berbagai instansi termasuk PPATK untuk memastikan data penerima bansos tepat sasaran.
- Tantangan utama adalah menjaga akurasi data di lapangan agar bansos tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat.
Chapters
- 00:00Pentingnya Data yang Akurat dalam Pembangunan Bansos
- 00:32Satu Data Indonesia dan Peran BPS
- 01:10Validasi Data dan Keamanan Pengelolaan Bansos
- 02:22Apresiasi Peran Jawa Timur dan Gubernur
- 02:58Tingkat Ketidaktepatan Sasaran Bansos dan Dampaknya
- 03:32Anggaran Subsidi dan Bansos Tahun 2026
- 04:11Data Penerima Bansos yang Tidak Valid
- 05:03Upaya Pemerintah dalam Pemberdayaan dan Perbaikan Data
- 06:14Karakteristik Dinamis Data Bansos
- 06:58Kolaborasi Dinas Sosial dan Peningkatan Anggaran
Full Transcript — Download SRT & Markdown
Speaker A
BPENAS punya data sendiri, reeksosek sehingga daerah bingung sebenarnya yang kita gunakan data yang mana. Akhirnya provinsi dan kabupaten kota memiliki data sendiri-sendiri.
Speaker A
Itulah kemudian muncul warna egoektoral. Nah, Bapak Presiden mengajak kita, ayo kita mulai dari satu data Indonesia yang belum pernah terwujud sejak Indonesia ini merdeka.
Speaker A
Maka dengan lahirnya Inpres nomor 4 tahun 2025 di bulan Februari, untuk pertama kalinya Indonesia memiliki satu data Indonesia yang tergabung di dalam DTset yang diberi tugas sangat jelas. BPS bukan Kemensos, bukan kementerian lain, tetapi BPS diminta bertanggung jawab terhadap
Speaker A
data ini. Tugas kita semua hanya memutakhirkan, membantu supaya data ini menjadi data yang akurat, solid, dan bisa dipercaya.
Speaker A
Beliau ini makanya saya banyak yang tanya, itu kan belum akurat. Semua data yang dimiliki mari kita kirim ke BPS biar divalidasi, diverifikasi ulang. Lalu nanti diberikan perankingan, kita tinggal terima. Jadi setelah itu kita jadikan pedoman untuk mengeluarkan
Speaker A
bansos. Jadi kita lebih aman buat bupati, walikota, buat menteri ini jauh lebih aman karena yang menentukan validasi datanya itu adalah BPS. Kalau kita ditanya ABH, kita jawab BPS. Nah, [tertawa] nah begitu loh. Jangan.
Speaker A
Iya, harus ada itu. Tapi beliau juga enggak sembarangan. Beliau juga konsultasi dengan BPKP, dengan ini ke mana-mana. Beliau juga enggak sembarangan. Tapi beliau diberi tanggung jawab. Memang kita tinggolak lagi. Sudah kita gunakan satu data ini aja. Nah, tugas kita kenapa kumpul tanda
Speaker A
tangan ini saya apresiasi dengan Jawa Timur. Ibu gubernur ini selalu terdepan ya, terdepan untuk urusan-urusan yang begini. Kemarin sekolah rakyat juga terdepan beliau. Saya yang pimpin.
Speaker A
Akhirnya 26 sekolah rintisan tertinggi se-Indonesia. Sekarang mulai banyak yang ngantri. Awal-awalnya kan belum paham. Jadi sekarang sudah mulai banyak yang ngantri dan tertinggi Bu Provinsi 26 titik. Kenapa Bapak Ibu sekalian kita harus mulai berpikir dengan serius soal data ini? Ini ada
Speaker A
data yang dikumpulkan oleh Dewan Ekonomi Nasional. Saya bawa ke mana-mana ini hanya sebagai sesuatu yang bisa kita lihat gambar kita hari ini bahwa bansos di tengah ramai tidak tepat sasaran. Ada di situ PKH dan sembako itu
Speaker A
cukup tinggi, itu ditengarai tidak tepat sasarannya 45%. PIP 43,2%. Belum lagi BBM gas 3 kg. Ini luar biasa.
Speaker A
Padahal setahun subsidi dan bansos itu lebih dari 500 triliun setiap tahun. Tahun ini insyaallah 2026 itu lebih dari 1.000 triliun. Kalau misalnya semakin tinggi ketidak tepat sasaran kita, ya tentu ini sungguh tidak akan berdampak.
Speaker A
Nah, dengan Inpres itu kami uji coba tahun ini, kami terus terang ya enggak ada anggaran. Tapi teman-teman PKH itu pendamping itu saya ajak berjihad, Bu, karena ini anak buahnya Bu Khofifah juga. Saya ini kan cuma penggantinya menterinya aslinya ya Bu Gubernur ini.
Speaker A
Iya ya enaklah P. Kenapa saya duduk di sini? Karena Ibu ini ibu kepala BPS ini asli orang Jawa Timur. Bapaknya Tuban, ibunya Magetan. Jadi ini 100% Jatim.
Speaker A
Iya. Luar biasa, Ibu ya. Makasih, Bu. Jadi, tolong bantu kami, Bu. Siap, Bapak. Nah, kita coba, Bu. Ada 12 juta KPM yang kita datangi penerima bansos itu ada 1,9 juta lebih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menerima bansos.
Speaker A
Padahal dia sudah berkali-kali menerima bansos, tahunan menerima bansos. Ada 8,2 juta penerima bantuan iuran. Itu tidak valid.
Speaker A
Ini kita coba terus. Bahkan kita sampai ke PPATK segala macam. Tapi ini adalah data yang harus kita tindak lanjuti.
Speaker A
Maka itu judulnya 600.000 lebih dari 600.000 itu yang kita tengarai setelah di Groncek 200.000 itu benar-benar miskin. Miskin ekstrem.
Speaker A
Jadi ini yang cukup memprihatinkan juga. Lalu inilah penerima bansos yang dari Kementerian Sosial. Ada yang 18 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, berturut-turut sehingga ada demotivasi.
Speaker A
Maka Presiden Prabowo membentuk Kemenko pemberdayaan masyarakat ingin menyeimbangkan antara bansos dengan pemberdayaan. Sebab kalau seperti ini maka orang tidak punya motivasi untuk bisa naik kelas, menjadi keluarga yang naik kelas.
Speaker A
Ini yang akan terus kita perbaiki dan diawali dengan memperbaiki data. Apa data ini akurat? Karena data ini mengumpulkan dari pangkalan-bangkalan data yang ada belum sepenuhnya bisa turun ke lapangan. Tentu belum sepenuhnya akurat. Lebih-lebih data ini adalah dinamis. Setiap hari ada yang
Speaker A
wafat, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang menikah. Bahkan juga dua kali. Kemudian ya itu tambahan catatan pinggir tiap tiap hari ada yang pindah tempat, bahkan tiap hari ada yang naik kelas dan ada yang turun kelas jadi ini dinamis
Speaker A
sekali maka itu kalau kita enggak kerja sama enggak mungkin kita akan memperoleh data yang akurat sehebat-hebatnya BPS dengan ahli statistik yang kelas 1 semua di sana dengan pengalaman yang cukup lama. Kalau datanya yang kita input itu data error,
Speaker A
maka juga nanti akurasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, komitmen kita semua inilah yang dibutuhkan. Mari lewat Dinsos ini. Mumpung kumpul ini Bu Gubernur Dinsos-Dinsosnya ini. Mari ya kita bangun satu kolaborasi dengan menghadirkan SDM-SDM yang mumpuni untuk bisa ikut melakukan proses pemutakhiran.
Speaker A
Ya, untuk itu saya titip betul anggaran Dinsos-dinsos ini ditingkatkan Bu Gubernur, Bupati, Walikota. Ya, kalau Jawa Timur naik loh. Kalau Jawa Timur pasti naik, tapi Sampang belum tentu naik. [tertawa] Setuju. Setuju.
Speaker A
Iya. Tuh, itu kasihan Dinsos-dinsos itu saya lihat jalannya itu dia dirubah lagi dulu. Iya, benar. Dinsos ini paling berat ini.
Speaker A
Padahal ini salah satu urusan wajib ya. Nah, ini dan biasanya kadinsos-kadinsosnya itu ditaruh yang kadinsos-kadinsos yang mungkin ya kurang punya motivasi yang kuat.
Speaker A
Jadi kami ingin Dinsos-dinsos ini di samping anggarannya ditambah ya dikasih semangat kadinsos-kadinsosnya.
Topics:bansosPKHBPNTdata IndonesiaInpres 2025BPSvalidasi datapenerima bansospemberdayaan masyarakatDinas Sosial
