Speaker A
Yang terhormat para anggota dewan. Hadirin yang kami muliakan. Sebelum memasuki acara rapat paripurna, dengan ini skor ser rapat kami cabut, rapat paripurna dewan kita lanjutkan kembali.
Pembahasan RUU APBN 2027 dan isu kenaikan gaji pensiunan ASN mulai berlaku Oktober 2026.
Key Takeaways
- RUU APBN 2027 disusun dengan target pertumbuhan ekonomi 6% dan inflasi 2,5%.
- Pemerintah dan DPR sepakat memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan nilai tambah ekspor.
- Kenaikan gaji pensiunan ASN per Oktober 2026 belum ada kepastian resmi.
- Pemerataan kesejahteraan dan pengendalian kualitas lingkungan menjadi fokus pembangunan.
- Subsidi energi akan lebih tepat sasaran dengan pembenahan data penerima subsidi.
What the video covers
- Rapat paripurna DPR membahas pengambilan keputusan RUU APBN 2027 dengan laporan dari Badan Anggaran DPR RI.
- Kesepakatan asumsi makro ekonomi 2027 meliputi pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah Rp17.500/USD, dan suku bunga SBN 6,5%.
- Strategi pemerintah fokus pada peningkatan nilai tambah ekspor, investasi, dan perbaikan iklim investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
- Target kesejahteraan rakyat mencakup pengurangan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan peningkatan indeks modal manusia serta kualitas lingkungan hidup.
- Penekanan pada pengendalian inflasi dan kurs rupiah untuk menjaga stabilitas fiskal dan ekonomi nasional.
- Peningkatan produksi minyak bumi sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi nasional.
- Pentingnya pemerataan hasil pembangunan agar tidak ada rakyat yang tersisih dan kualitas kerja yang lebih baik dengan jaminan sosial.
- Isu kenaikan gaji pensiunan ASN yang dikabarkan mulai berlaku 1 Oktober 2026 masih belum ada dasar resmi yang memastikan hal tersebut.
- Penjelasan tentang faktor penentu besaran gaji pensiunan seperti pensiun pokok, masa kerja, dan status penerima pensiun.
- Pembenahan data penerima subsidi energi untuk efisiensi anggaran dan ketepatan sasaran subsidi.
Chapters
- 00:00Pembukaan dan Laporan Badan Anggaran DPR RI
- 02:30Asumsi Makro Ekonomi dan Strategi Pemerintah
- 05:07Pengendalian Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah
- 09:47Penguatan Ketahanan Energi dan Produksi Migas
- 12:46Indikator Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan
- 15:23Pentingnya Pemerataan dan Kualitas Kerja
- 17:53Pembenahan Subsidi Energi dan Efisiensi Anggaran
- 20:45Isu Kenaikan Gaji Pensiunan ASN Oktober 2026
- 22:10Penjelasan Detail Besaran Gaji Pensiunan
Full Transcript — Download SRT & Markdown
Speaker A
Yang terhormat Menteri Keuangan RI, yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala BAPENAS RI, yang terhormat jajaran Kementerian Hukum RI, yang terhormat para anggota dewan.
Speaker A
Hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara tunggal rapat paripurna dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat dua pengambilan keputusan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027.
Speaker A
Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 170 ayat 6 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib menyebutkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan yang didahului dengan penyampaian laporan yang berisi proses
Speaker A
pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi dan hasil pembicaraan tingkat satu pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. Berkenaan dengan hal
Speaker A
tersebut, kepada Ketua Badan Anggaran DPR RI yang terhormat Saudara MH. Said Abdullah kami persilakan untuk menyampaikan laporannya.
Speaker A
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Namo buddhaya dan salam kebajikan.
Speaker A
Yang sungguh-sungguh kami hormati, Ketua Pimpinan dan Anggota Dewan, Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia, Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala BAPENAS, Saudara Menteri Hukum dan atau yang mewakili dan hadirin sekalian tercinta.
Speaker A
Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah Rabbul Izzah Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk dapat menghadiri rapat paripurna hari ini dalam rangka mencapai tingkat dua pengambilan keputusan atas RUU tentang anggaran pendapatan dan
Speaker A
belanja negara tahun 2027. Izinkan pada kesempatan ini Badan Anggaran DPR RI melaporkan sejumlah kesepakatan-kesepakatan pada asumsi ekonomi makro, target indikator kesejahteraan, dan postur APBN 2027.
Speaker A
Hasil final kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US Dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
Speaker A
Pers. Harga minyak mentah Indonesia ICP USD per barel 75. Lifting minyak bumi 1.000 barel per hari 612,5.
Speaker A
Lifting gas bumi 1.000 barel setara minyak per hari 954. Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah menyepakati target pertumbuhan ekonomi 6%.
Speaker A
Target 6% dibutuhkan sebagai jembatan untuk memperbesar kue ekonomi kita. Dengan skala ekonomi lebih besar, kita harapkan mayoritas rakyat mendapatkan manfaat dan aktivitas produksi dan konsumsi.
Speaker A
Tantangannya memang tidak mudah. Strategi yang telah dan akan diteruskan pemerintah adalah memperbesar nilai tambah ekspor dan investasi.
Speaker A
Presiden kita, Presiden Prabowo, telah mengamanatkan pembenahan tata kelola ekspor sumber daya alam. Sebagai negara eksportir komoditas, kita belum menguasai rantai pasok dan rantai nilai.
Speaker A
Akibatnya kita belum menjadi penentu harga price maker dari komunitas Nusantara. Strategi pembenahan tata kelola ekspor yang dipasangkan dengan program industrialisasi adalah langkah jitu. Dengan memegang kendali harga, nilai ekspor akan meningkat serta memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional kita.
Speaker A
Badan Anggaran dan Pemerintah bersepakat untuk memperbaiki iklim investasi strategi penataan ease of doing business secara lebih progresif dan terukur.
Speaker A
Sebab tidak mungkin mengandalkan pertumbuhan ekonomi 6% dengan hanya kekuatan APBN. Itulah sebabnya penting melibatkan peran swasta dalam pembangunan.
Speaker A
Bapak-bapak, Ibu anggota dewan yang terhormat, konsumsi rumah tangga masih menjadi pilar utama dalam struktur PDB nasional kita. Karena itu, target inflasi rendah harus menjadi keniscayaan.
Speaker A
Atas dasar ini, Badan Anggaran DPR bersama pemerintah menyepakati target inflasi tahun 2027 di kisaran 2,5%.
Speaker A
Sebangun dengan kebutuhan inflasi rendah, Badan Anggaran DPR sepandangan dengan pemerintah dan Bank Indonesia bahwa kurs rupiah harus terkendali meskipun kita masih menganut rezim deflasi bebas, tidak berarti intervensi pada sektor moneter kita haramkan.
Speaker A
Oleh sebab itu, pada tahun 2027 Bank Indonesia dan pemerintah perlu mengendalikan kurs rupiah di kisaran 17.500.
Speaker A
Langkah ini untuk memastikan agar tekanan terhadap fiskal dan sektoral tidak berkelanjutan. Kenapa ada tekanan ke fiskal dan sektoral lantaran postur perdagangan nasional dari transaksi impor masih besar apabila nilai US dollar semakin tinggi pastinya akan menimbulkan selisih kurs yang berdampak biaya dana kita akan
Speaker A
lebih besar. Salah satu sumber moneter terhadap salah satu sumber tekanan moneter terhadap fiskal dapat melalui kenaikan suku bunga SBN. Pemicunya tentu karena kebijakan hawkish def yang menaikkan Fed Fund rate dari 3,75% menjadi 4%.
Speaker A
Kebijakan The Fed ini laksana angin sakal yang bertiup keras dari arah yang kita tuju sehingga menjadi langkah pemberat bagi perekonomian kita.
Speaker A
Mempertimbangkan hal ini, Badan Anggaran DPR bersama pemerintah sepakat menetapkan suku bunga SBN 6,5%. Angka ini cukup untuk memoderasi antara kebutuhan pembiayaan APBN. Namun di sisi lain tidak menimbulkan beban bunga yang semakin besar. Paling tidak beban bunga mampu terkelola dengan baik.
Speaker A
Badan Anggaran DPR dan Pemerintah juga menyepakati produksi energi dari minyak bumi lebih besar. Target lifting minyak bumi kita tingkatkan dari usulan nota keuangan RAPBN 2027 dari sebesar 600.000 barel menjadi 612.500 barel.
Speaker A
Strategi ini untuk meningkatkan kapasitas energi di hulu Migas sebagai bagian penguatan ketahanan energi nasional kita.
Speaker A
Hadirin yang berbahagia, RAPBN 2027 yang kami ajukan kepada sidang dewan yang terhormat ini tidak hanya bertumpu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Tidak ada maknanya pertumbuhan ekonomi tinggi bila kuenya tidak merata. Kita tidak menginginkan ada rakyat yang tersisih dalam gerak pembangunan.
Speaker A
Oleh sebab itu, Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan rakyat yang perlu dicapai di tahun depan.
Speaker A
Satu, tingkat pengangguran terbuka 4,3 sampai 4,87%. Tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Tingkat kemiskinan ekstrem 0 sampai 0,5%.
Speaker A
Rasio gini indeks 0,360-0,365. Indeks modal manusia 0,575. Indeks kesejahteraan petani 0,8038. Nilai tukar petani indeks 126-128.
Speaker A
Nilai tukar nelayan 106-110. Proporsi lapangan kerja formal 40,81%. Penciptaan lapangan kerja baru tahun 2027 2,57 sampai 3,49 juta orang. GNI per kapita dalam US Dollar 5.800 sampai 5.840. GNI per kapita dalam rupiah juta 98,54 sampai 99,22. Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca 39,57. Indeks kualitas lingkungan hidup 76,84. Ke-14 indikator di atas merupakan instrumen pengukuran untuk melihat aspek yang lebih komprehensif antara capaian kesejahteraan rakyat dengan pengendalian kualitas lingkungan hidup sebagai mitigasi pembangunan.
Speaker A
Kita membangun manusianya sekaligus merawat alam tempat kita bernaung. Bila ekosistem tempat kita bernaung dekaden, biaya pemulihannya akan jauh lebih besar. Dengan demikian, sejahtera dan lestari menjadi satu tarikan nafas pembangunan kita.
Speaker A
Bapak, Ibu yang sungguh kami hormati. Para pendiri bangsa mengamanatkan kepada kita untuk mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan welfare state. Amanat itu terus kita jalankan, kita tuangkan dalam setiap angka pada APBN. Setiap angka APBN merupakan penjelmaan pokok-pokok pikiran dari negara kesejahteraan.
Speaker A
Perwujudan itu tertuang dalam kehendak RAPBN 2027 agar tingkat kemiskinan harus lebih rendah. Dengan demikian, tingkat pengangguran juga akan sebangun. Dengan belanja negara yang besar, penurunan tingkat pengangguran saja sungguh tidaklah cukup.
Speaker A
Rakyat yang bekerja harus mencerminkan kualitas kerja yang lebih baik yang memberikan jaminan sosial, jaminan hari tua, serta hubungan ketenagakerjaan yang t...
Speaker A
Rakyat yang bekerja harus mencerminkan kualitas kerja yang lebih baik yang memberikan jaminan sosial, jaminan hari tua, serta hubungan ketenagakerjaan yang terlindungi hukum.
Speaker A
Itulah sebabnya kami menyepakati agar proporsi lapangan kerja formal semakin membesar dan secara gradual menggeser proporsi tenaga kerja informal.
Speaker A
Untuk memastikan kesejahteraan itu lebih bermakna, Badan Anggaran DPR dan Pemerintah sepakat tentang indikator terhadap nilai tukar petani, nilai tukar penilaian, serta angka-angka mengenai pendapatan per kapita baik dalam ukuran US DO dan rupiah di tahun depan menjadi lebih baik dari capaian kita saat ini.
Speaker A
Ibarat kereta hendak berjalan, RAPBN 2027 mengongkosi rakyat yang belum mampu membeli tiket untuk mendapatkan tiket. Sebaliknya, menarik harga tiket lebih mahal terhadap mereka yang lebih mampu secara ekonomi. Prinsip keadilan proporsional ini untuk memastikan kesenjangan sosial akan semakin menurun.
Speaker A
Tidak boleh ada yang tertinggal dalam kereta pembangunan, tetapi juga tidak boleh sebagian pihak menguasai kereta.
Speaker A
Negara bukan sekedar penjaga malam, tetapi masinis dan awak kereta yang adil agar penumpang bisa merayakan perjalanan kesejahteraan bersama atau Bonom komuni maslahah ammah.
Speaker A
Ibu, Bapak anggota yang terhormat. Badan anggaran DPR RI mendukung pemerintah melanjutkan berbagai program subsidi energi. Adapun komposisi subsidi energi tahun 2027 terangkum sebagai berikut.
Speaker A
ICP 75 nilai tukar sebagaimana disebutkan sebelumnya 17.500 1500 parameter 1 volume BBM 195.61 minyak tanah 561 minyak solar 19.000 volume LPG tabung 3 kg Rp8.000 subsidi tetap minyak solar Rp1.000 besaran subsidi subsidi BBM dan RPJ tabung 3 kg.
Speaker A
131 tr.393,3. Subsidi jenis BBM tertentu 28.340,1. Subsidi LPJ tabung 3 kg 103.053.2. B. Subsidi listrik R130 tr.108.8.
Speaker A
Subsidi tahun berjalan 117.84,8 kurang bayar tahun 2025 12 triliun t2,1 subsidi energi A + B 261 triliun502.2.
Speaker A
Perlu kami jelaskan kepada sidang dewan yang terhormat. Kami menyepakati penurunan sejumlah anggaran susidi seperti minyak tanah, solar, dan LPJ 3 kg tidak berarti perhatian kita terhadap rakyat miskin menurun.
Speaker A
penurunan subsidi tersebut karena disertai dengan pembenahan data penerima subsidi sehingga akan lebih tepat sasaran dan mengefisienkan anggaran subsidi energi kita. Dengan pembenahan data penerima subsidi yang lebih tepat, langkah ini akan memperbaiki kesalahan penerima subsidi energi yang berjalan bertahun-tahun.
Speaker A
Mereka yang berada di desil bawah malah cenderung kurang mendapat manfaat atas pelaksanaan subsidi energi. Oleh sebab itu, penyempurnaan DTSN sebagai basis penerima subsidi juga akan terus disempurnakan oleh pemerintah.
Speaker A
Hadirin yang terhormat, Badan Anggaran DPR bersama pemerintah menyepakati postur RAPBN 2027 sebagai berikut. Pendapatan negara 3.43510.
Speaker A
Penerimaan perbajakan 2.911.95. Kepabianan cukai. Kepabianan dan cukai maaf. Pajak 2.593.35. Kepebienan dan cukai 318.60.
Speaker A
PNBP 522.48. Hibah 0,66 B. Belanja negara 4.106. 26 belanja KL 1556,89 belanja non KL 1814,36 transfer ke daerah R35 triliun keseimbangan primer - 20.85 surplus defisit- 671.16 16 persentase defisit kita terhadap PDB 2,4% pembiayaan 671.16.
Speaker A
Kami sampaikan kepada sidang dewan yang terhormat, terdapat sejumlah kesepakatan strategik antara Badan Anggaran DPR dan Pemerintah terhadap postur RAPBN 2027 yang kami sampaikan di atas.
Speaker A
Pertama, terdapat kenaikan pendapatan dan belanja negara, akan tetapi tidak merubah target defisit RAPBN 2027.
Speaker A
Target defisit kami pertahankan 2,4% PDB untuk memastikan kemampuan maksimal RAPBN 2027 menjalankan fungsi anggaran dan tetap memegang prinsip kehati-hatian.
Speaker A
Kedua, bertambahnya belanja negara untuk menopang berbagai program kerja prioritas nasional. Kami ikuti dengan tanggung jawab untuk menaikkan target pendapatan negara melalui dua pilar sumber pendapatan negara, yakni perpajakan dan pendapatan negara bukan pajak. Dengan demikian, kenaikan belanja negara tidak kita bebankan. ke
Speaker A
pembiayaan utang. Ketiga, tanggung jawab menaikkan target pendapatan negara khususnya melalui sektor perpajakan lebih ditumpukan pada pembenahan tata kelola, penegakan hukum, pemanfaatan teknologi, serta pertumbuhan perpajakan alamiah. Karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Perluasan basis pemajakan juga harus berhati-hati agar tidak membebani kehidupan ekonomi
Speaker A
rakyat. Keempat, meningkatnya jumlah belanja harus segera disertai tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas belanja negara.
Speaker A
Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat diukur baik dari sisi output maupun dari sisi outcome dari berbagai sektor. Pemerintah akan menyampaikan ukuran-ukuran tersebut dalam laporan sementara pada semester pertama pelaksanaan RAPBN 2027 dan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2027.
Speaker A
Kelima, menyangkut dana transfer ke daerah. Badan Anggaran DPR dan Pemerintah menyepakati satu, pemerintah pusat menanggung kebutuhan gaji atau honorarium pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah yang sebagian besar merupakan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di
Speaker A
daerah. kami anggarkan pada RAPBN 2027 sebesar 23 triliun. Penganggaran ini akan mengurangi beban kebutuhan anggaran pegawai dari pemerintah daerah.
Speaker A
Dua, mandat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 22 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah pusat dan daerah yang mengamanatkan pemberlakuan kebijakan mandatory spending, yakni belanja pegawai maksimal 30% dan belanja infrastruktur minimal 40% yang berlaku selambat-lambatnya 5 tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan.
Speaker A
Dari evaluasi atas mandat tersebut, kami sepakat untuk memberikan penundaan pemberlakuan mandatory spending tersebut agar ruang fiskal daerah terselamatkan.
Speaker A
Tiga, percepatan penyelesaian kurang bayar dana bagi hasil antara lain dengan memanfaatkan operator investasi pemerintah untuk membangun infrastruktur daerah tanpa menyebabkan tambahan beban dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Speaker A
Ibu, Bapak anggota dewan yang terhormat. Kami sampaikan pada hari Kamis, 24 September 2026 seluruh fraksi telah menyampaikan pandangannya pada rapat kerja Badan Anggaran DPR RI terhadap RUU APBN tahun 2027.
Speaker A
Pendapat dan catan dari pendapat mini fraksi-frakti sebagai sikap akhir fraksi antara lain Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa APBN adalah uang rakyat. APBN yang dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang APBN 2027 harus menjaga kredibilitas APBN yang dilaksanakan dengan tertib taat pada
Speaker A
peraturan perundang-undangan dengan tata kelola yang baik, efisien, efektif ekonomis transparan bertanggung jawab, serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan pelaksanaan APBN harus dapat memberikan jalan kemakmuran bagi seluruh rakyat, memperlihatkan kemajuan di segala bidang dan mencapai pemeratan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Speaker A
Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi dan dukungan atas komitmen pemerintah dalam melanjutkan agenda hilirisasi dan industrialisasi serta memperkuat kedaulatan pangan dan energi sebagai fondasi menuju Indonesia emas 2045.
Speaker A
Fraksi Partai Gulkal memandang kesinambungan pasokan dan stabilitas harga energi domestik menjadi bagian penting dalam menjaga aktivitas perekonomian nasional.
Speaker A
Sementara dari sisi postur APBN, Fraksi Partai Golkal meminta pemerintah terus memperkuat implementasi korteks dan pengawasan, mengukur efektivitas transfer ke daerah, meningkatkan local taxing power, serta memperkuat strategi pengelolaan pembiayaan.
Speaker A
Fraksi Partai Gerindra mendukung penuh peningkatan teks rasio menjadi 10,4% dari PDB pada tahun 2027 agar konsisten bertahan di atas angka dua digit. Fraksi Partai Gerindra mendorong pemerintah memperluas basis pajak dan mencari sumber pendapatan baru secara hati-hati tanpa membebani dunia usaha. Selain itu,
Speaker A
Fraksi Partai Gokal mengapresiasi belanja perpajakan yang ditargetkan meningkat 9,6% menjadi 632 triliun pada 2027 untuk menjaga daya beli, iklim investasi, dan UMKM.
Speaker A
Fraksi Partai Gerinda mendukung penuh pemerintah untuk penyelesaian kurang bayar DBH melalui mekanisme pembayaran lewat operator investasi pemerintah untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur prioritas yang diusulkan oleh pemerintah daerah.
Speaker A
Melalui program ini diharapkan untuk mempercepat pembangunan di daerah melalui DBH yang terukur, tepat sasaran, serta berdampak langsung dan dirasakan oleh masyarakat.
Speaker A
Fraksi Partai Nasdem meyakini bahwa esensi keberhasilan APBN tidak terletak pada besaran angka fiskal, melainkan pada dampak rinya terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penguatan daya beli, [berdehem] dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
Speaker A
Selanjutnya terkait pemenuhan mandatory spending anggaran pendidikan 2027 sebesar 824 triliun, Fraksi Partai Nasd memandang bahwa alokasi pendidikan wajib berorientasi mutlak pada indeks modal manusia bukan sekedar serapan fisik.
Speaker A
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat keberhasilan terhadap pencapaian target rasio jini di tahun 2027 sebesar 0.360 sampai 0.365.
Speaker A
Salah satunya bergantung pada upaya pemerintah. Apakah bisa memastikan bahwa pertumbuhan sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah dan kelompok modal tertentu.
Speaker A
Saksi PKB mendorong pemerintah memperkuat perekonomian kaum pedesaan melalui instrumen kebijakan strategik nasional yang berjalan dan mengelola arus urbanisasi agar tidak mengganggu kapasitas dan ketahanan ekonomi pedesaan. memperkuat peran kelas menengah bawah perkotaan dengan memperkuat bantuan dan perlindungan sosial bagi pekerja sektor informan.
Speaker A
informasi saat ini secara khusus soal PP kenaikan gaji Bapak Ibu pensiunan PNS TNI PORI dan juga Canduda pensiun yang katanya resmi berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2026 yang bertempatan juga pada pencairan dana pensiun Bapak Ibu pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Dan
Speaker A
seperti yang kami katakan sebelumnya bahwa untuk informasi ini juga kami akan menyajikan besaran gaji yang akan dicerikan oleh PD Taspen kepada masing-masing Bapak Ibu pensiunan nanti pada periode Oktober 2026. Informasi ini Bapak Ibu resmi dipublikasikan pada tanggal 29 September 2026 dengan judul
Speaker A
Diketok Siang ini PP Kenaikan Gaji Pensiunan resmi berlaku mulai 1 Oktober 2026. Cek besarannya.
Speaker A
Sekarang mari kita simak penjelasannya, Bapak, Ibu. Kabar mengenai kenaikan gaji pensiunan yang disebut mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2026 kembali menjadi perbincangan hangat jelang penyaluran hak pensiun para pensiunan ASN bulan Oktober 2026. Jadi dalam informasi ini Bapak Ibu terkait dengan kenaikan
Speaker A
gaji Bapak Ibu pensiunan seperti yang kami sampaikan di awal tadi bahwa dari informasi yang beredar saat ini untuk kenaikan gaji Bapak Ibu pensiunan ini disebut-sebut mulai berlaku pada 1 Oktober 2026 yang juga bertepatan pada pencairan hak pensiun Bapak Ibu
Speaker A
pensiunan ASN di bulan Oktober 2026. Selanjutnya sebelumnya kenaikan gaji pensiunan telah muncul beberapa bulan terakhir dan lebih masif diperbincangkan setelah pemerintah mengeluarkan secara resmi dokumen APBN dan nota keuangan terbaru tahun 2027. Jadi untuk informasi kenaikan gaji ini sebenarnya Bapak Ibu
Speaker A
bukan hal baru atau tiba-tiba muncul di publik. Tetapi sebenarnya informasi soal kenaikan gaji ini sudah sangat beredar dan ramai diperbincangkan secara masif di kalangan para pensiunan secara khusus. Apalagi setelah pemerintah beberapa waktu lalu mengeluarkan dokumen resmi yang berhubungan dengan anggaran
Speaker A
pendapatan belanja negara KPBN dan juga nota keuangan terbaru tahun 2027. Jadi ini salah satu pemici utama isu-isu yang berkembang saat ini secara khus soal kenaikan gaji untuk para pensiunan PNS PORD dan juga Canda Pensiun tahun 2026.
Speaker A
Informasi tersebut akhirnya menimbulkan pertanyaan besar bagi pensiunan sebagai penerima manfaat apakah pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah atau PP terbaru dan berapa besaran kenaikan yang akan diterima setiap pensiunan. Jadi dari informasi soal kenaikan gaji ini Bapak Ibu, akhirnya beberapa dari
Speaker A
pensiunan mempertanyakan daripada status kenaikan gaji tersebut karena mereka adalah bagian utama sebagai penerimaan manfaat dari informasi kenaikan gaji tersebut. Dari pertanyaan yang muncul di sini Bapak Ibu, apakah pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah terbaru dan berapa besaran kenaikan gaji yang
Speaker A
diterima setiap pensiunan dari informasi kenaikan gaji tersebut? Dan inilah yang akan kita telisik secara mendalam nanti Bapak Ibu dari informasi-informasi tersebut dan bagaimana fakta di balik informasi kenaikan gaji ee Bapak Ibu pensiunan ini yang disebut-sebut akan disalurkan di awal Oktober 2026.
Speaker A
Namun sebelum kita masuk pada inti informasi terkait dengan PP kenaikan gaji Bapak Ibu pensiunan, terlebih dahulu kita memahami PP pensiun yang pernah diterapkan oleh pemerintah kepada masing-masing Bapak Ibu pensiunan.
Speaker A
Regulasi yang pernah dikeluarkan pemerintah untuk penetapan pensiun pokok PNS adalah PP nomor 8 tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan candadanya.
Speaker A
Jadi peraturan pemerintah yang pernah diterapkan oleh pemerintah ini Bapak Ibu sebenarnya telah ditetapkan melalui regulasi resmi yakni peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024 di mana regulasi tersebut menerangkan terkait dengan penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan candadunanya.
Speaker A
Seterusnya peraturan tersebut ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2024. PP nomor 8 tahun 2024 menggantikan PP nomor 18 tahun 2019.
Speaker A
Pergantian regulasi tersebut karena adanya perubahan persentase gaji pokok pensiunan. Jadi dari penjelasan ini juga Bapak Ibu ditetapkan bahwa untuk ee realisasi daripada regulasi yang pernah ditetapkan oleh pemerintah ini yakni PP nomor 8 tahun 2024 sebagai dasar pencaraan gaji pensiunan sudah berlaku
Speaker A
mulai pada tanggal 26 Januari 2024 lalu. Regulasi ini sebenarnya digantikan atau pengganti dari PP nomor 18 tahun 2029 2019 dan regulasi PP nomor 18 tahun 2019 ini kemudian diganti oleh PP nomor 8 tahun 2024. Kenapa diganti Bapak Ibu?
Speaker A
Tentu karena ada beberapa perubahan yang berkaitan dengan ee besaran gaji Bapak Ibu pensiunan atau perubahan persentase gaji pokok Bapak Ibu pensiunan. Pada saat itu PP tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut penyesuaian gaji pokok PNS melalui PP nomor 5 tahun 2024. Dengan
Speaker A
demikian, besaran pensiun pokok atas perubahan naik sebesar 12% dan berlaku bagi seluruh pensiunan. Jadi regulasi yang sudah diterbitkan tadi Bapak Ibu yakni PP nomor 8 tahun 2024 sebenarnya tidak lanjut dari penyesuaian gaji pokok PNS yakni PP nomor 5 tahun 2024. Melalui
Speaker A
regulasi nomor 8 tahun 2024 tersebut, gaji atau perubahan atas hak pensiun para pensiunan pada saat itu mengalami kenaikan sebesar 12% dan berlaku bagi seluruh pensiunan yang sudah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah. Berikutnya kalau kita lihat kenaikan gaji Oktober
Speaker A
2026 yang kini dipertanyakan oleh para pensiunan di sini telah kemudian nanti kita akan menyimak Bapak Ibu bagaimana dengan informasi kenaikan gaji ee di bulan Oktober 2026 yang disebut-sebut mulai disalurkan sebagai dasar pembayaran hak pensiun Bapak Ibu sekalian. Jadi secara resmi Taspen akan
Speaker A
mencairkan dana pensiun periode bulan Oktober 2026. Dana pensiun akan disalurkan melalui mitra bayar Taspen yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk Bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Jadi secara garis besar dulu Bapak Ibu, Taspen sebagai pengelola dana pensiun Bapak Ibu secara resmi pada
Speaker A
periode Oktober 2026 akan mencairkan gaji pokok Bapak Ibu pensiun dan juga tunjangan berdasarkan regulasi yang sudah ditetapkan. dan dana pensiun ee akan disalurkan nanti melalui mitra bayar PT Taspen yang tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia termasuk misalnya Bang Himbara dan juga
Speaker A
PT Pos Indonesia yang sudah bekerja sama dengan PT Taspen sebagai pengelola dana pensiun Bapak Ibu.
Speaker A
Namun jika ada informasi ada kenaikan gaji pensional Oktober 2026, jawabannya sampai saat ini belum ada dasar resmi yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa kenaikan pensiun baru akan otomatis berlaku pada 1 Oktober 2026.
Speaker A
Jadi ini adalah klarifikasi resminya Bapak Ibu dari informasi yang beredar yang sudah kami jelaskan dari awal tadi terkait dengan adanya PP kenaikan gaji Bapak Ibu pensiunan yang akan disalurkan mulai awal Oktober 2026. Dari konfirmasi yang kami dapatkan bahwa ee sampai saat
Speaker A
ini sebenarnya belum ada dasar resmi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk kenaikan gaji Bapak Ibu pensiunan yang disebut-sebut otomatis berlaku pada 1 Oktober 2026.
Speaker A
Artinya apabila terdapat informasi yang menyebut pensiunan akan menerima kenaikan tertentu mulai Oktober, informasi tersebut masih perlu menunggu konfirmasi dari pemerintah dan penerbitan regulasi resmi dari pemerintah pusat. Intinya Bapak, Ibu ee informasi yang menyebut adanya kenaikan gaji di bulan Oktober 2026 tentu saja
Speaker A
kita atau para pensiunan harus menunggu terlebih dahulu konfirmasi ataupun pengumuman resmi dari pemerintah dan juga ee informasi penerbitan regulasi yang berkaitan dengan kenaikan gaji Bapak Ibu pensiunan dari pemerintah pusat.
Speaker A
besaran gaji pensiunan yang berlaku Oktober. Dan kita akan lihat Bapak Ibu berapa besaran gaji pensiunan yang masih berlaku di bulan Oktober apabila tidak ada perubahan dari pemerintah. Jadi besaran pensiun tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan golongan baik itu golongan satu, golongan dua, golongan 3,
Speaker A
ataupun golongan 4. Perhitungannya berkaitan dengan ketentuan pensiun pokok, masa kerja, serta status penerima pensiun. Jadi besaran yang diterima oleh masing-masing Bapak Ibu pensiunan pada pencarian gaji 1 Oktober 2026 mendatang ini disesuaikan berdasarkan tiga kategori utama Bapak Ibu. Yang pertama
Speaker A
adalah pensiun pokok, masa kerja serta status penerima pensiun. Jadi inilah yang menjadi dasar nominal atau besaran gaji Bapak Ibu pensiunan yang akan dicairkan nantinya.
Speaker A
Dokumen Peraturan BKN nomor 2 tahun 2024 memuat daftar pensiun pokok yang menjadi dasar setelah penyesuaian melalui PP nomor 5 tahun 2024. Karena itu nominal yang diterima setiap pensiunan dapat berbeda. Jadi itu sangat jelas Bapak, Ibu ya. Ee untuk ee pembayaran dana
Speaker A
pensiun ini sudah sangat jelas ee memiliki perbedaan antara golongan satu sampai golongan 4 karena ada tiga kategori yang membedakan tadi Bapak Ibu ya. bergantung pada golongan, masa kerja hingga status daripada penerima itu sendiri. Nah, itu saja Bapak Ibu
Speaker A
informasi yang bisa kami sajikan pada kesempatan ini secara khus soal informasi PP kenaikan gaji Bapak Ibu pensiunan. Semoga informasi ini bisa membantu Bapak Ibu semuanya dan sampai jumpa pada informasi terbaru berikutnya.
Speaker A
Terima kasih. Yeah.
Topics:RUU APBN 2027kenaikan gaji pensiunan ASNpertumbuhan ekonomiinflasinilai tukar rupiahsuku bunga SBNsubsidi energiketahanan energikesejahteraan rakyatpembangunan nasional
