OTT KPK DI BNPB, 5 TERSANGKA DUGAAN KORUPSI DANA BENCANA | Selamat Pagi Indonesia

Pemirsa, Anda masih bersama kami pagi hari ini dalam Selamat Pagi Indonesia. Ironi, pemirsa, dana yang seharusnya digunakan untuk membantu sesama masyarakat Indonesia korban bencana kini justru dikorupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Ada lima orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hari ini akan kami hadirkan untuk Anda apa saja paparan data terkini dan dana apa sebenarnya yang dikorupsi.

Jadi yang pertama, operasi tangkap tangan ini dilakukan oleh KPK pada hari Selasa malam tanggal 13 Oktober. Ada 14 orang yang diamankan, termasuk di dalamnya ada sekretaris utama BNPB Rustian Sestama BNPB. Kemudian ada pejabat pembuat komitmen atau PPK.

Kemudian juga ada pihak swasta yang disoroti oleh publik karena salah satunya diduga merupakan adik dari kepala BNPB. Rustian diperbolehkan meninggalkan gedung KPK tanggal 14 Oktober dan saat ini KPK menahan lima orang tersangka. Selanjutnya, pemirsa, dari lima tersangka ini ternyata ada pihak swasta yang tadi saya sampaikan dan ini adalah orang-orangnya. Kita lihat lagi lebih dekat. Geri Prasetiawan dan Syifa Nika Givarian. Ini adalah pihak swasta. Kemudian Gabriel Purwak Sigit, Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen. Ada Bima Setiawan sebagai tenaga ahli yang disebut merupakan adik kepala BNPB. Richard Erlangga adalah tenaga ahli, Suharyanto juga. Selanjutnya dalam operasi ini KPK ikut pula mengamankan beberapa barang bukti. Di antaranya ada uang tunai nominalnya Rp1,4 miliar, ada logam mulia berupa emas batangan dan juga ada tabungan emas. Sementara itu, kalau bicara soal jumlah keseluruhan logam mulia yang diamankan saat ini masih dalam proses penghitungan dan belum disampaikan secara resmi oleh pihak KPK.

Nah, pemirsa, kasus ini berkaitan dengan penggunaan dana siap pakai atau DSP untuk penanganan bencana. Jadi, dana ini disediakan oleh pemerintah dalam anggaran BNPB untuk memenuhi yang namanya kebutuhan penanganan bencana secara darurat. Dan dana ini harusnya mendukung penanganan darurat, tapi ini adalah jadi bagian dari penyidikan KPK. Kita lihat merujuk pada peraturan BNPB nomor 4 tahun 2020. Kita lihat, pemirsa, dana ini disediakan dan dicadangkan oleh pemerintah untuk kebutuhan penanganan bencana. Jadi digunakan dalam kondisi apa saja? Yang pertama, kalau seandainya status keadaan darurat bencana. Jadi dalam keadaan darurat ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang tak perlu melewati yang namanya unsur lelang, maka ini bisa menggunakan DSP ini. Kemudian ada status keadaan tertentu atau risiko bencana berdampak luas yang ditetapkan langsung oleh Kepala BNPB. Jadi ini adalah dana spesial yang memang dialokasikan untuk kedaruratan dan harusnya digunakan BNPB untuk merespon pada saat terjadi bencana di kalangan masyarakat. Kita lihat lagi.

Jadi, dana siap pakai ini digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan kedaruratan bencana. Meliputi yang pertama pada saat harus dilakukan pencarian dan penyelamatan korban secara darurat atau sesegera mungkin, kemudian pertolongan darurat dan juga evakuasi.

Kalau harus menyediakan air bersih dan sanitasi dalam kondisi darurat, kebutuhan pangan dan sandang untuk masyarakat korban bencana, pelayanan kesehatan yang dibutuhkan pada saat juga dilakukan penanganan bencana, penampungan, dan juga hunian sementara.

Apalagi kalau seandainya korban tersebut kehilangan tempat tinggal mereka. Dan ini penggunaannya haruslah mencakup periode siaga darurat, tanggap darurat, hingga transisi darurat ke pemulihan.

Itu tadi, pemirsa, paparan data untuk Anda. Inilah dana yang ternyata diduga dikorupsi oleh beberapa orang dan kini sebagai tersangka. Jadi tersangka ini ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai BNPB. Bagaimana modus dugaan korupsi ini dan apakah pengawasan dana bencana sudah berjalan secara efektif? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.

adalah jadi bagian dari penyidikan KPK. Kita lihat merujuk pada peraturan BNPB nomor 4 tahun 2020. Kita lihat pemirsa, dana ini disediakan dan dicadangkan oleh pemerintah untuk kebutuhan penanganan bencana. Jadi digunakan dalam kondisi apa saja? Yang pertama kalau seandainya

status keadaan darurat bencana. Jadi dalam keadaan darurat ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang tak perlu melewati yang namanya unsur lelang, maka ini bisa menggunakan DSP ini. Kemudian ada status keadaan tertentu atau resiko bencana berdampak luas yang ditetapkan langsung oleh Kepala BNPB. Jadi ini adalah dana

spesial yang memang dialokasikan untuk kedaruratan dan harusnya digunakan BNPB untuk merespon pada saat terjadi bencana di kalangan masyarakat. Kita lihat lagi.

Jadi, dana siap pakai ini digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan kedaruratan bencana. Meliputi yang pertama pada saat harus dilakukan pencarian dan penyelamatan korban secara darurat atau sesegera mungkin, kemudian pertolongan darurat dan juga evakuasi.

Kalau harus menyediakan air bersih dan sanitasi dalam kondisi darurat, kebutuhan pangan dan sandang untuk masyarakat korban bencana, pelayanan kesehatan yang dibutuhkan pada saat juga dilakukan penanganan bencana, penampungan, dan juga hunian sementara.

Apalagi kalau seandainya korban tersebut kehilangan tempat tinggal mereka. Dan ini penggunaannya haruslah mencakup periode siaga darurat, tanggap darurat, hingga transisi darurat ke pemulihan.

Itu tadi pemirsa paparan data untuk Anda. Inilah dana yang ternyata diduga dikorupsi oleh beberapa orang dan liet sebagai tersangka. Jadi tersangka ini ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai BNPB. Bagaimana modus dugaan korupsi ini dan apakah pengawasan

dana bencana sudah berjalan secara efektif? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.