Speaker A
3, 2, 1, and open the door. Welcome to Info Pensiunan ASN Channel.
Pandangan umum fraksi-fraksi DPR RI atas RUU APBN 2027, membahas target pertumbuhan ekonomi, pendapatan negara, subsidi, dan kebijakan fiskal pemerintah.
Key Takeaways
- Fraksi-fraksi DPR menilai target APBN 2027 ambisius namun perlu indikator dan strategi yang jelas.
- Rasio pendapatan negara terhadap PDB dinilai masih rendah dan belum sejalan dengan target RPJMN.
- Reformasi subsidi energi dan ketepatan sasaran bantuan sosial menjadi isu krusial.
- Penguatan investasi, hilirisasi, dan produktivitas dipandang kunci pertumbuhan ekonomi berkualitas.
What the video covers
- Rapat paripurna DPR RI membahas pandangan umum fraksi-fraksi atas RUU APBN tahun anggaran 2027 yang disampaikan pemerintah pada 14 Agustus 2026.
- Fraksi PDI Perjuangan menyoroti tema kebijakan fiskal 'tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat' yang dinilai belum jelas indikator dan kelompok sasarannya.
- Target pertumbuhan ekonomi 5,9% dinilai harus disertai peningkatan penghasilan rakyat, penciptaan lapangan kerja formal, dan pemerataan pembangunan.
- Asumsi nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS dan target inflasi menjadi perhatian, dengan usulan penguatan ketahanan rupiah melalui diversifikasi ekspor dan TKDN.
- Pendapatan negara dirancang sekitar 12,25% PDB, dinilai stagnan dan jauh dari target RPJMN 18% PDB pada 2029; PNBP yang turun 10% perlu dikaji ulang.
- Fraksi PDIP menyoroti kebutuhan reformasi subsidi energi agar tepat sasaran, serta target kepesertaan PBI JKN sekitar 102 juta jiwa.
- Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan strategi pertumbuhan berkualitas melalui investasi, hilirisasi, dan pembangunan SDM, serta mengapresiasi target inflasi 2,5%.
- Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangannya agar menjadi bahan pembahasan lanjutan sesuai mekanisme yang berlaku.
- Pembagian DAU diusulkan didasarkan pada standar pelayanan minimum agar mencerminkan kebutuhan riil daerah tanpa mengurangi desentralisasi fiskal.
- Sejumlah fraksi juga menyinggung penguatan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah dan efisiensi belanja negara agar tidak memperbesar beban utang.
Full Transcript — Download SRT & Markdown
Speaker A
Yang terhormat para anggota dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan ini skors rapat kami cabut, rapat paripurna dewan kita lanjutkan kembali.
Speaker A
Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas RI, yang terhormat jajaran Kementerian Hukum Republik Indonesia, yang terhormat para anggota dewan, hadirin yang kami muliakan.
Speaker A
Kita memasuki acara kedua rapat paripurna dewan hari ini, yaitu pemandangan umum fraksi-fraksi atas undang-undang APBN tahun anggaran 2027.
Speaker A
Sebagaimana kita ketahui, bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat 2 Peraturan DPR RI tentang tata tertib
Speaker A
yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
Speaker A
Oleh karena itu, untuk keperluan tersebut, Sekretariat Jenderal telah menyampaikan daftar nama juru bicara masing-masing fraksi yang akan menyampaikan pemandangan umum fraksinya dengan urutan secara bergiliran sebagai berikut.
Speaker A
Tolong ditayangkan. Baik. Juru bicara fraksi-fraksi sebagai berikut. Satu, Ir. Budi Sulistiyono alias Kanang, A 224, dari Fraksi PDI Perjuangan.
Speaker A
Dua, Nurul Arifin, M.Si., A 294, dari Fraksi Partai Golkar. Tiga, H. Kamarussamad, Ph.D., A 93, dari Fraksi Partai Gerindra.
Speaker A
Empat, Dr. H. Charles Meikyansah, S.Sos., 400, dari Fraksi Partai NasDem. Lima, Khaesar Abu Hanifah, A 38, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
Speaker A
Enam, H. Eki Awang Muharram Muharram, A 454, dari Fraksi PKS. Tujuh, Farah Putri Nahlia, B.A., M.Sc., A 507, Fraksi Partai PAN.
Speaker A
Delapan, Dinar Lorenza Audria, S.I.P., A 560, dari Fraksi Partai Demokrat. Sebelum kami persilakan kepada juru bicara masing-masing, kami minta persetujuan kepada Rapat Paripurna Dewan mengenai waktu yang akan digunakan oleh masing-masing juru bicara, apakah dapat disetujui paling lama 7 menit?
Speaker A
Setuju. Apakah dapat disetujui paling lama 7 menit? Setuju. Terima kasih. Sidang dewan yang terhormat, untuk mempersingkat waktu, juru bicara kita mulai dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan yang terakhir dari Fraksi Partai Demokrat.
Speaker A
Kami persilakan juru bicara pertama dari Fraksi PDIP, PDI Perjuangan, yang terhormat Saudara Ir. Budi Sulistiyono alias Kanang, A 224, untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi, waktu kami persilakan.
Speaker A
Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2000 2027.
Speaker A
Dibacakan oleh Budi Sulistiono Kanan, nomor anggota A 224. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Speaker A
Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, merdeka. Yang terhormat ketua dan pimpinan DPR RI. Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan.
Speaker A
Menteri PPN, Kepala Bappenas, yang mewakili pemerintah serta jajarannya. Yang terhormat rekan-rekan anggota dewan dan hadirin yang saya muliakan.
Speaker A
Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan bimbingan kepada kita semua,
Speaker A
sehingga kita dapat menjalankan tugas konstitusional untuk memberikan pandangan fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya.
Speaker A
Fraksi PDIP Perjuangan berpendapat bahwa sesuai amanat konstitusi, maka desain APBN harus nyata dalam memberikan perubahan pada kehidupan rakyat yang semakin baik, mudah, dan nyaman dalam setiap urusan.
Speaker A
Menanggapi dokumen rancangan undang-undang APBN dan nota keuangan yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden RI pada tanggal 14 Agustus 2027, Fraksi PDIP Perjuangan berpendapat sebagai berikut.
Speaker A
Pertama, tema kebijakan fiskal tahun 2027 adalah "tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat", belum disertai dengan penjelasan siapa yang sejahtera lebih cepat dan apa ukuran dan indikator "lebih cepat".
Speaker A
Kedua, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 sebesar 5,9% harus dapat memastikan hal-hal sebagai berikut. Satu, peningkatan penghasilan rakyat yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja formal, serta distribusi hasil pertumbuhan ekonomi bagi rakyat.
Speaker A
Dua, penguatan kapasitas produksi nasional dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tiga, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kabupaten dan kota.
Speaker A
Empat, kontribusi BUMN dan swasta untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi. Lima, perubahan cara pikir dan cara kerja birokrasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan transformasi struktural yang efisien dalam menciptakan output ekonomi yang produktif.
Speaker A
Enam, transformasi struktural harus ditunjukkan dengan capaian kinerja industrialisasi, produktivitas nasional, pekerja formal, dan TKDN.
Speaker A
Ketiga, asumsi makro yang menjadi landasan penyusunan APBN harus didukung oleh berbagai upaya dan kebijakan pemerintah sebagai berikut.
Speaker A
Satu, menjaga nilai tukar rupiah terhadap US dolar 17.500 melalui sinergi kebijakan otoritas fiskal dan moneter yang kuat, menjaga stabilitas makroprudensial, dan memperkuat kredibilitas kebijakan.
Speaker A
Kebijakan pengelolaan devisa hasil ekspor perlu didukung dengan kebijakan yang kredibel, transparan, dan memberikan kepastian bagi dunia usaha.
Speaker A
Mengatasi persepsi risiko investor atas kredibilitas regulasi, disiplin pengelolaan fiskal, dan kredibilitas kebijakan moneter. Pemerintah bersama otoritas moneter mengembangkan dan memperluas cakupan kebijakan currency swap kepada mitra dagang internasional.
Speaker A
Pemerintah harus melakukan upaya penguatan struktur ekonomi nasional, antara lain dengan diversifikasi pasar ekspor, substitusi impor strategis, penguatan TKDN, dan lain sebagainya, sehingga dapat memperkuat ketahanan nilai tukar rupiah.
Speaker A
Dua, pengendalian inflasi dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan memperkuat daya beli masyarakat.
Speaker A
Terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah, pemerintah terus menjalankan program perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial. Tiga, memastikan pergerakan yield SBN pada risiko dan beban terkendali.
Speaker A
Sinergi otoritas fiskal dan moneter untuk mendukung pendalaman pasar keuangan serta menjaga faktor-faktor kunci dalam menjaga stabilitas pasar obligasi.
Speaker A
Empat, pemerintah segera mengantisipasi produksi migas Indonesia yang mengalami tren penurunan alamiah. Pemerintah harus dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kredibel untuk membuka ruang investasi bagi kegiatan eksplorasi, pengembangan lapangan baru, penerapan teknologi, dan pengembangan potensi peningkatan
Speaker A
produksi migas serta kegiatan hulu migas. Keempat, kebijakan fiskal harus didukung oleh berbagai upaya dan kebijakan pemerintah sebagai berikut.
Speaker A
Satu, belanja negara harus diperbaiki dan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara, sehingga tidak memperbesar beban utang.
Speaker A
Dua, kebijakan fiskal tahun 2027 akan difokuskan pada delapan klaster program kerja prioritas nasional dan satu klaster pendukung yang akan berisi 60 program kerja.
Speaker A
PKN harus berdasar pada prioritas tahapan yang terukur, peran pemerintahan, lembaga yang ditugasi, indikator capaian kinerja, serta dampak bagi kesejahteraan rakyat.
Speaker A
Pendapatan negara dirancang sebesar 3.426 triliun atau 12,25% PDB. Rasio tersebut relatif stagnan dibanding dengan tahun 2005 dan menunjukkan kesenjangan yang lebar dari target yang ditetapkan Presiden dalam RPJMN, yaitu menuju 18% PDB pada tahun 2029.
Speaker A
Empat, kebijakan perpajakan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut. Tambahan penerimaan perpajakan 2027 dibanding tahun 2026 adalah sebesar 214 triliun.
Speaker A
Dari siapa pajak ini diperoleh? Pemerintah harus mempertajam redistribusi beban pajak yang berkeadilan. Pemerintah harus dapat menyampaikan laporan distrib
Speaker A
Kenaikan target PPN, PPNBN sebesar 130,83 triliun harus dicermati. Penerimaan PPN harus tumbuh dari peningkatan transaksi ekonomi dan bukan dari perluasan basis pajak yang membebani rakyat.
Speaker A
Penurunan target pihak luar sebesar 15,74 triliun dibanding tahun sebelumnya harus dikaji kembali. Hal ini agar berjalan dan kebijakan presiden untuk memberantasan praktek under invoicing, pembenahan tata kelola dan peningkatan ekspor.
Speaker A
Optimalisasi optimalisasi PNBP diarahkan pada upaya dan kebijakan sebagai berikut. Penurunan PNBP sebesar 10% dari tahun sebelumnya perlu dikaji kembali.
Speaker A
Kebijakan optimalisasi PNBP PNBP melalui tata kelola SDA yang meliputi banyak objek, subjek dan tarif harus disertai dengan kebijakan yang dapat menjaga dan mempertahankan nilai ekonomi bagi kepentingan nasional.
Speaker A
Pemerintah harus dapat mengantisipasi PNBP yang sensitif terhadap harga komoditas global sehingga tidak mengganggu ruang fiskal APBN.
Speaker A
PNBP yang berkaitan dengan layanan masyarakat agar tidak dibebankan sebagai target penerimaan yang harus ditingkatkan, akan tetapi diarahkan kepada efisiensi dan pemberian layanan yang terbaik. Enam, belanja negara pada tahun 2027 diperkirakan akan mencapai 4.000 97 triliun bertambah 254,5 triliun dibanding dengan APBN tahun
Speaker A
2026. Dengan ruang fiskal tersebut, maka pemerintah harus memprioritaskan PKPN yang optimal untuk menjalankan 60% maaf, 60 program kerja.
Speaker A
PKPN harus dapat mengatasi kesenjangan sosial, membangun kemandirian rakyat, mengurangi ketergantungan nasional, mendistribusikan manfaat pembangunan, dan berkelanjutan program.
Speaker A
Belanja mandatori untuk anggaran pendidikan, yaitu sekurang-kurangnya 20% dari APBN, serta melaksanakan keputusan MK yang mewajibkan pemerintah menyelenggarakan pendidikan dasar SD, SMP, dan sederajat secara gratis tanpa dipungut biaya, serta mengeluarkan alokasi MBG dari 20% anggaran pendidikan.
Speaker A
Pemerintah juga harus memprioritaskan perluasan PBI BPJS Kesehatan pada tahun 2027 PBI JKN masih dialokasikan untuk 96,8 juta atau 33% penduduk lebih rendah dibanding proporsi tahun 2021 yang mencapai 35,5% penduduk.
Speaker A
Seharusnya pada tahun 2027 PBI dialokasikan sebesar 35,5 penduduk. Penurunan proporsi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk belum diikuti dengan perluasan perlindungan JKN.
Speaker A
Oleh karena itu PBI JKN tahun 2027 sekurang-kurangnya mencapai 35,5% penduduk yaitu 102 juta PBI.
Speaker A
Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar 242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat tetap tepat anggaran. Pelaksanaan harus dikurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran tata kelola makanan bergizi
Speaker A
serta kelompok penerima manfaat yang inklusif. Anak-anak sekolah di daerah terpencil, tertinggal, terisolir masih perlu mendapatkan perhatian.
Speaker A
Belanja negara yang efisien, yang berkualitas harus ditunjukkan dengan menetapkan indikasi kualitas belanja di setiap kementerian atau lembaga dengan indikator yang terukur.
Speaker A
Maaf, maaf sudah 14 menit. Mungkin saya singkat sedikit. Belanja negara mencapai 4.000 90 triliun. Ini yang ke-7 menjadikan pekerja petani nelayan UMKM masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.
Speaker A
Negara harus memastikan se- 8, negara harus memastikan rakyat memiliki akses adil dalam hal pangan kesehatan pendidikan perumahan, pekerjaan, dan pelayanan nasional.
Speaker A
Alokasi anggaran ketahanan pangan sebesar 139,3 triliun harus dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Penanaman modal program ketahanan pangan penanaman program ketahanan pangan sebaiknya diganti dengan kemandirian pangan.
Speaker A
Belanja perlindungan sosial 549,8 triliun untuk di eh diperhitungkan secara maksimal agar semua terkena sasaran. Pemerintah harus menetapkan program graduasi kemiskinan sebagai program reguler dan bukan terus-menerus sebagai program uji coba. Program graduasi kemiskinan harus menjadi jalan mobilisasi sosial.
Speaker A
Belanja pembayaran bunga utang sebesar 650,3 triliun melampaui alokasi anggaran perlindungan sosial. Subsidi belanja pegawai, infrastruktur, serta pos belanja-belanja lain. Besarnya beban bunga utang ini semakin menegaskan urgensinya penyusunan APBN yang berimbang untuk mengurangi belanja pembayaran bunga utang di masa yang akan
Speaker A
datang. 14, belanja subsidi energi dan non energi sebagai sebesar 387,9 triliun. Khususnya terkait dengan subsidi energi yang selama ini masih dihadapkan pada masalah ketepatan sasaran pemberian subsidi, pemerintah harus dapat melakukan reformasi subsidi energi yang tepat sasaran.
Speaker A
Pemerintah, 15, pemerintah segera menata kebijakan energi nasional untuk memperkuat penyediaan energi dan dari dalam negeri seperti gas alam, batu bara, dan energi ba terbarukan serta memperkuat kapasitas kilang nasional. 16, memperkuat kebijakan ketahanan energi dalam membuat roadmap pembangunan ketergantungan pada impor
Speaker A
dan transformasi transportasi dari BBM ke listrik. DTKSN sebagai bagian dari solusi untuk menetapkan penerimaan subsidi bansos tepat tepat sasaran masih memiliki jumlah permasalahan validasi dan kesesuaian dengan kondisi riil di masyarakat. Pemerintah pusat harus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam memvalidasi
Speaker A
DTKSN. 18, pemerintah mempertajam tata kelola pemberian subsidi bansos agar tepat sasaran sehingga APBN sungguh-sungguh efektif.
Speaker A
19, alokasi anggaran infrastruktur sebesar 435,4 triliun harus diarahkan juga untuk memperkuat pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah.
Speaker A
20 BPI dan antara harus semakin nyata perannya dalam membangun infrastruktur serta menciptakan lapangan kerja dan mengurangi beban APBN dalam alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. 21 kebijakan transfer ke daerah pada tahun 2027 dialokasikan 735 triliun meningkat 42 triliun dibanding
Speaker A
anggaran 2026 walaupun besarnya peningkatan nilai transfer ke daerah belum pulih pada besaran nilai sesuai dengan undang-undang HKPD. 22 kebijakan transfer ke daerah masih menjadi bagian dari politik pembangunan yang memperkuat persatuan nasional dan memperkecil kesenjangan antar wilayah.
Speaker A
23 DPA pada tahun 2027 masih memiliki kurang bayar terhadap kebutuhan fiskal daerah. Pemerintah harus mengalokasikan DPA sesuai dengan amanat undang-undang HKPD.
Speaker A
24 pemerintah harus mengalokasikan kurang bayar transfer ke daerah pada APBN 2027 sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan tugas otonomi daerah dan membangun daerah sebagaimana diatur sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.
Speaker A
25 DAU harus didasarkan pada basis perhitungan standar pelayanan minimum SPM yang mencerminkan kebutuhan riil daerah. Peningkatan biaya layanan publik serta dinamika kebutuhan pelayanan dasar. 26 sinkronisasi fiskal pemerintah pusat dan daerah tidak mengurangi desentralisasi fiskal di mana diamanatkan oleh undang-undang
Speaker A
otonomi daerah. Terakhir. Baik. Penggunaan SAL pada tahun 2027 harus dikelola secara tertib transparan dan akuntabel secara fiskal buffer.
Speaker A
APBN harus ad merupakan hasil kesepakatan bersama DPR RI dan pemerintah. Sehingga pelaksanaan APBN harus dikelola secara tertib taat peraturan perundang-undangan, transparan akuntabel mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatuhan serta komitmen untuk menjalankan kesepakatan bersama.
Speaker A
Kelima, sasaran terakhir ini. Sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2027 yaitu tingkat kemiskinan ekstrem, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, indeks modal manusia, NTP, NTN serta gini per kapita tidak menunjukkan perubahan yang cepat sebagaimana yang menjadi tema
Speaker A
kebijakan fiskal tahun 2027 yaitu tumbuh lebih cepat, sejahtera lebih cepat. Capaian sasaran pembangunan harus disertai dengan kementerian, lembaga, dan tugas.
Speaker A
Dengan demikian, nah. Dengan pertimbangan, pandangan, dan pendapat tersebut di atas untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Speaker A
Maka fraksi PDI Perjuangan menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Speaker A
Demikian pendapat, pandangan fraksi PDI Perjuangan atas perhatian sidang dewan yang terhormat, kami ucapkan terima kasih.
Speaker A
Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Dirgahayu Republik Indonesia ke-86. Merdeka! 81. Partai Demokrasi Perjuangan fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ketua Drs. Utut Adianto A 204 ditandatangani Sekretaris Ir. Dolvie A 197 ditandatangani. Terima kasih.
Speaker A
Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara fraksi PDIP Perjuangan. Tadi saya sampai dua kali minta persetujuan.
Speaker A
Eh, apakah kita sepakati 7 menit atau tidak? Itu kan supaya kita ini masing-masing eh tertib dan memahami bahwa setelah ini kita ada agenda.
Speaker A
Nah, oleh karena itu saya menawarkan sekali lagi, apakah perlu diperpanjang waktunya masing-masing fraksi untuk kemudian lebih dari 7 menit?
Speaker A
Cukup 7 menit? Ah, ini karena tadi 23 menit nih. Cukup 7 menit? Oke, terima kasih.
Speaker A
Berikutnya dari fraksi Partai Golkar, yang terhormat Saudari Nurul Arifin, M.Si. A-294 untuk menyampaikan pemandangan umum fraksinya. Waktu kami persilakan.
Speaker A
Pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya DPR RI atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya.
Speaker A
Dibacakan oleh Nurul Arifin M.Si, anggota DPR RI nomor A294. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Speaker A
Yang kami hormati, pimpinan sidang paripurna DPR RI. Yang kami hormati, Menteri Keuangan beserta jajarannya.
Speaker A
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, dan hadirin yang kami hormati. Pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan sebesar 6%.
Speaker A
Diperlukan strategi yang efektif dan terukur melalui penguatan investasi, peningkatan produktivitas, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan sumber daya manusia, serta penguatan berbagai sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.
Speaker A
Strategi tersebut diharapkan tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, namun juga mampu memperkuat kapasitas produksi nasional, memperluas kesempatan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja, serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Speaker A
Fraksi Partai Golkar mengapresiasi capaian pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan dan memperkuat kinerja perekonomian nasional sepanjang tahun 2026.
Speaker A
Pertumbuhan ekonomi semester 1 2026 sebesar 5,45% investasi yang terus bergerak serta perkembangan penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi nasional memiliki fondasi yang cukup untuk melanjutkan penguatan pada tahun berikutnya.
Speaker A
Di sisi fiskal, kinerja APBN juga terus mendukung aktivitas ekonomi dan pelaksanaan agenda prioritas pembangunan yang dikelola dalam koridor kesinambungan fiskal.
Speaker A
Capaian tersebut menjadi modal penting untuk memasuki tahun 2027, sekaligus momentum untuk meningkatkan skala pertumbuhan, memperkuat produktivitas dan investasi, serta memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat sebagai bagian dari pencapaian sasaran pembangunan dan agenda Astacita.
Speaker A
Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati, setelah mencermati rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2027 beserta nota keuangannya, Fraksi Partai Golkar berpandangan sebagai berikut.
Speaker A
A. Dari sisi indikator ekonomi makro. Satu, pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada level 6% dari Produk Domestik Bruto.
Speaker A
Fraksi Partai Golkar memandang bahwa pencapaian target tersebut memerlukan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu mendorong peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
Speaker A
Untuk itu, Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan pemerintah mengenai strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkualitas, terutama dalam menghasilkan penciptaan lapangan kerja, perluasan kesempatan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dua, Fraksi Partai Golkar mengapresiasi langkah pemerintah menargetkan laju inflasi pada level 2,5%.
Speaker A
Sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, stabilitas harga menjadi bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan memastikan manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara luas.
Speaker A
Untuk itu, Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan secara lengkap mengenai strategi yang akan ditempuh untuk menjaga inflasi tetap terkendali sejalan dengan akselerasi akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Speaker A
Termasuk bagaimana sinergi kebijakan pengendalian harga di tingkat pusat dan daerah dapat diperkuat untuk menjaga daya beli masyarakat. Tiga, dalam menghadapi dinamika perekonomian global, Fraksi Partai Golkar memandang bahwa nilai tukar 2027 sebesar 17.500 per USD perlu didukung oleh penguatan
Speaker A
ketahanan ekonomi nasional dan pengelolaan risiko yang memadai agar tidak mengurangi momentum pertumbuhan maupun kapasitas fiskal. Untuk itu Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan lebih rinci mengenai strategi perkuatan ketahanan perekonomian terhadap dinamika nilai tukar serta langkah mitigasi yang disiapkan untuk menjaga kesinambungan
Speaker A
APBN. B. Dari sisi penerimaan dan belanja negara. 1. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi langkah pemerintah mengusulkan target pendapatan dalam RAPBN 2027 sebesar 3.426 triliun atau meningkat 8,7% dari APBN 2026.
Speaker A
Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan dan penguatan sistem administrasi perpajakan.
Speaker A
Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi. Dengan demikian diharapkan kapasitas serta ruang fiskal APBN 2027 dapat semakin kuat mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Pemerintah mengusulkan target belanja dalam RAPBN
Speaker A
2027 sebesar 4.097,2 triliun atau lebih tinggi 6,6% dibanding dibanding belanja pada tahun 2026. Fraksi Golkar dapat memahami pagu belanja ini sangat dibutuhkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif sekaligus mendukung realisasi program-program prioritas pemerintah.
Speaker A
Dalam hal ini Fraksi Partai Golkar berharap program-program prioritas pemerintah semakin efektif, terarah dan memberikan daya ungkit yang kuat terhadap pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Speaker A
Tiga, Fraksi Partai Golkar memandang bahwa transfer ke daerah atau TKD, khususnya dana bagi hasil, memiliki peran strategis dalam memperkuat daerah, memperoleh dukungan fiskal yang proporsional, dan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembangunan serta pengembangan potensi daerah. Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar meminta
Speaker A
penjelasan lebih rinci dari pemerintah terkait arah kebijakan dan strategi pengelolaan DBH pada tahun 2027, khususnya dalam menjaga keselarasan antara perkembangan penerimaan negara yang dibagi hasilkan, kebutuhan pembangunan daerah, dan upaya memperluas pemanfaatan pembangunan. C, dari sisi defisit dan pembiayaan. Satu, Fraksi Partai Golkar
Speaker A
menyambut baik defisit anggaran yang diusulkan sebesar 6.000 671,2 triliun atau setara dengan 2,40% PDB, lebih rendah dari target 2026 sebesar 689,1 triliun. Lebih lanjut, Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan detail terkait kebijakan pembiayaan yang akan ditempuh, khususnya dalam mengoptimalkan sumber
Speaker A
dan instrumen pembiayaan, memperkuat pembiayaan pembangunan yang produktif, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan, risiko, dan keberlanjutan fiskal.
Speaker A
Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan beberapa pokok pikiran yang telah kami sampaikan, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui rancangan undang-undang ini dan nota keuangannya untuk dibahas lebih lanjut. Demikian pandangan umum Fraksi Partai Golkar, terima kasih untuk
Speaker A
perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditandatangani oleh ketua kami, Bapak Muhammad Sarmuji, dan sekretaris, Bapak Gede Sumarjaya Linggih. Terima kasih.
Speaker A
Assalamualaikum. Terima kasih kepada juru bicara Partai Golkar atas penyampaian dan ketepatan waktunya. Selanjutnya setelah ini bersiap dari Fraksi Partai Gerindra, yang terhormat Saudara Haji Kamrussamad untuk menyampaikan pandangan pandangan umum fraksi.
Speaker A
Setelah ini bersiap-siap dan kami persilakan. Pandangan umum Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.
Speaker A
Disampaikan oleh Kamrussamad, anggota nomor anggota A93. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Speaker A
Salam kebajikan. Shalom. Salam Indonesia Raya. Yang terhormat pimpinan Rapat Paripurna dan anggota DPR RI. Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia, Saudara Menteri PPN dan Kepala Bappenas selaku wakil pemerintah, serta para hadirin yang dimuliakan.
Speaker A
Kita bersyukur pada seluruh rakyat Indonesia dari seluruh penjuru tanah air karena kita memperingati dan merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
Speaker A
Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengucapkan selamat ulang tahun ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Selanjutnya izinkan kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah gempa bumi yang menimpa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga Tuhan memberikan kekuatan lahir dan batin kepada keluarga kita yang terkena
Speaker A
musibah. Saudara pimpinan dan anggota DPR RI, wakil pemerintah dan hadirin yang berbahagia, telah kita bersama-sama mendengarkan apa yang disampaikan pemerintah mengenai rancangan APBN tahun 2027 beserta nota keuangannya. Atas dasar itu, Fraksi Partai Gerindra ingin menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto
Speaker A
secara konsisten menunjukkan keberpihakan afirmatif kepada rakyat. Negara hadir melalui penebalan jaring pengaman sosial yang secara presisi menyasar ekonomi akar rumput melalui penga melalui penguatan peran dan juga pelaku UMKM hingga pekerja sektor informal dan pelaku ekonomi digital termasuk ojek
Speaker A
online. Dari lebih dari itu, sebagai instrumen peredam kejut, APBN pemerintah mengambil langkah berani dengan menjamin stabilitas harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026 hingga memitigasi inflasi dan memproteksi daya beli masyarakat. Selain itu, pelaksanaan perlinsos ditransformasikan melalui data tunggal sosial ekonomi dan juga perlinsos
Speaker A
digital guna mengintegrasikan data agar lebih tepat sasaran. Pemerintah terus membangun harapan rakyat Indonesia untuk melakukan konsolidasi kekuatan domestik bersama pelaku usaha nasional. Oleh karena itu, Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyambut baik dan memberikan dukungan penuh agenda transformatif kebijakan ekonomi
Speaker A
Presiden Prabowo Subianto. Secara khusus mengapresiasi langkah strategis pemerintah mulai pembentukan Dana Antara, pendirian PT DSI untuk mengatur ekspor, membangun pusat finansial internasional Indonesia untuk menarik investasi berstandar dunia hingga pembentukan Dana Antara Development Management Fund sebagai instrumen dana kedaulatan nasional.
Speaker A
Kemudian pemerintah juga tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah untuk efisiensi dan konsolidasi seluruh pengadaan barang dan jasa.
Speaker A
Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengapresiasi capaian pemerintah di tengah tekanan dan perlambatan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,45% pada semester pertama 2026, tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
Speaker A
Inflasi tetap terkendali di level 2,88% year on year. Kemudian cakupan swasembada pangan terus meluas hingga 8 komoditas pada 2026.
Speaker A
Ini secara signifikan mampu mengurangi ketergantungan impor sekaligus meredam dampak dari berbagai tekanan eksternal. Selain itu, APBN bekerja cukup optimal hingga akhir Juli 2026 pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% belanja negara mencapai 18,2% sehingga defisit tetap terjaga di 0,91 dari PDB. Hal ini kemudian mengirimkan
Speaker A
pesan positif kepada semua dan kepercayaan pasar yang terus bertumbuh. Standard & Poor's S&P mempertahankan peringkat kredit Indonesia triple B dengan outlook stabil. Indonesia tetap berada pada kategori investment grade.
Speaker A
S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh. Kemudian China Lianhe Rating juga memberikan rating triple A stable yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan panda bond Republik Indonesia.
Speaker A
Menyambut baik dan mendukung penuh tema kebijakan fiskal 2027 tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. Tema ini sangat selaras dengan komitmen kita bersama untuk mempercepat transformasi menuju perekonomian lebih produktif, inovatif, inklusif dan berdaya saing tinggi. Mendukung RAPBN tahun 2027
Speaker A
sebagai alat perjuangan bersama sehingga setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan bagi rakyat. Oleh karena itu, RAPBN 2027 tidak hanya dirancang untuk meningkatkan output nasional. Juga diarahkan menciptakan lapangan kerja yang luas, meningkatkan kualitas sumber daya
Speaker A
manusia, memperkecil kesenjangan antar wilayah, mempercepat penurunan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Mendukung asumsi dasar ekonomi makro yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dan inflasi sebesar 2,5%.
Speaker A
Target tersebut melanjutkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang kokoh di semester pertama dengan dukungan penguatan konsumsi domestik, peningkatan investasi, konsumsi pemerintah serta penguatan ekspor.
Speaker A
Memahami nilai, memahami target nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sebesar 17.500 per dolar sebagai dampak dinamika global. Pemerintah bersama otoritas moneter perlu memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas harga, nilai tukar serta tetap menjaga tersedianya likuiditas yang memadai guna
Speaker A
mendukung pembiayaan sektor riil. Mengapresiasi target negara, pendapatan negara sebesar 3.426 triliun rupiah atau naik 6,8% dibanding pendapatan negara pada outlook 2026. Target tersebut direalisasikan melalui reformasi perpajakan yang akan menciptakan sistem perpajakan yang adaptif, efisien dan berkeadilan. Selain itu, PNBP juga dioptimalkan melalui tata
Speaker A
kelola pengelolaan sumber daya alam, optimalisasi dari kekayaan negara yang dipisahkan, peningkatan produktivitas pemanfaatan aset negara, peningkatan kualitas layanan kementerian dan lembaga, badan layanan umum, serta penyempurnaan sistem administrasi, pengawasan, dan kepatuhan di bidang PNBP.
Speaker A
Fraksi Partai Gerindra mendukung peningkatan tax ratio dari 9,31% pada 2025 menjadi 10,4% dari PDB pada 2027. Kami mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis agar rasio pajak ini konsisten bertahan di angka dua digit. Seiring dengan membesarnya skala ekonomi nasional, sistem perpajakan kita harus
Speaker A
lebih adaptif. Mengapresiasi belanja perpajakan yang diproksikan sebesar 632 triliun rupiah yang ditujukan untuk menjaya menjaga daya beli masyarakat, memperkuat iklim investasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung pengembangan UMKM. Hal itu sejalan dengan fungsi perpajakan.
Speaker A
Penguatan ekonomi nasional akan didukung oleh peran strategis. Mengapresiasi pemerintah yang memastikan hasil pembangunan akan dirasakan secara merata oleh seluruh Indonesia dengan memfokuskan kebijakan ekonomi melalui program kerja prioritas nasional yang dirancang secara terintegrasi lintas sektor dan berorientasi hasil pembangunan PKPN.
Speaker A
Setelah mencermati usulan defisit anggaran 2027, Fraksi Partai Gerindra memandang positif usulan pemerintah terkait defisit yang dirancang secara pruden. Angka 671,2 triliun setara 2,4% dari PDB. Keseimbangan primer semakin mendekati nol atau di level positif dengan desain defisit penerimaan angka
Speaker A
20,9%. Kami mengapresiasi pemerintah untuk lebih fokus mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui bantuan sosial terintegrasi serta pemberdayaan masyarakat. Dorongan kuat dari program unggulan presiden hingga daerah 3T dan kepulauan melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan
Speaker A
pendidikan yang lebih baik. Saudara pimpinan dan anggota DPR RI, wakil pemerintah dan hadirin yang berbahagia, demikian pandangan fraksi Partai Gerindra agar dapat menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Speaker A
Semoga Allah Yang Maha Kuasa membimbing kita semua kepada tujuan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan negara adil dan makmur. Billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Speaker A
Pimpinan Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua G. Budi Satrio Jiwandono A-142. Ditandatangani Sekretaris H. Bambang Haryadi, S.E.
Speaker A
Nomor anggota A-122, ditandatangani. Terima kasih.
Topics:APBN 2027DPR RIpandangan umum fraksiRUU APBNkebijakan fiskalpertumbuhan ekonomisubsidi energipendapatan negararapat paripurnapensiunan ASN
